PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Jelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) banyak survei yang beredar baik dari media massa ataupun dari lembaga survei yang belum diakui kredibilitasnya.
Persoalan itu, membuat Pengamat Politik, Saiman Pakpahan, bersuara. Menurut dosen di salah satu universitas yang ada di Riau tersebut, survei yang dilakukan adalah bentuk struktur politik yang belum mapan.
“Berangkat dari filosofis, ini lebih kepada kepentingan calon tertentu, tidak berjalan dengan proses akademik. Karena ini adalah persoalan metodologi yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Saiman, kepada riausky.com, saat dikonfirmasi, Senin, 28 Maret 2016.
Menurutnya, survei yang dilakukan oleh suatu media massa atau survei yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan, memang tidak bisa dijadikan acuan dan referensi. Hal itu disebabkan karena kepentingan yang dilakukan tidak berpihak dan netral.
“Ini survei lebih membangun pencitraan. Survei lebih corong kepada pembangunan opini publik tidak pada realitas empiris yang sesungguhnya terjadi,” tegasnya.
Anehnya, meski banyak bermunculan survei 'abal-abal', Saiman mengatakan bahwa hal itu dibiarkan. Sebab, struktur pemilih tidak terlalu mempersoalkan, ditambah stakeholder juga mengaminkan hal itu karena bagian dari suatu yang lumrah sehingga dibiarkan tumbuh subur.
“Kita harus lihat kepentingan itu dilakukan oleh siapa, kalau partai yang melakukan maka kepentingannya kepentingan partai. Jadi sangat subjektif. Harusnya, survei dilakukan tanpa ada intervensi manapun. Baik dari pendanaan terhadap hasil survey dan lain sebagainya,” terangnya.
Harusnya, bila survei yang dilakukan oleh lembaga atau kelompok tertentu, maka harus bebas dari intervensi pemilik modal pasangan calon tertentu. Survei itu, maka bisa dijadikan sebagai lembaga survei diakui oleh orang.
“Persoalannya, inikan (survei netral) tidak muncul. Kalau dia kredibel maka dia bisa mempertanggungjawabkan secara akademik metodolgi yang dia pakai untuk survei. kalau tidak tepat, maka ini jadi blunder sehingga kalau tidak tepat,” ujarnya.
Dijelaskannya lebih jauh, dari hasil survei, berbagai macam lembaga tidak bisa menjelaskan hal itu. Hanya dilakukan diatas kepentingan masing-masing.
“Harusnya kalau sama-sama diteliti, jauh berbeda survei secara metodologi survei dijadikan acuan akademik, pure utk kepentingan akademik, kalau ditransfer jadi kepentingan politik jadi politik maka jadi blunder, beraroma tidak objektif malah jadi subjektif,” pungkasnya. (R04)
Listrik Indonesia
