PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Anggota DPRD Riau dari Partai Demokrat, Aherson mengatakan, masalah pembayaran hutang eskalasi yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau tidak perlu lagi diributkan.
Ini menurutnya hanya karena mis komunikasi. "Saya anggap ini hanya mis komunikasi saja. Pihak Pemprov tidak menyampaikan apa yang dimintakan Kemendagri dalam rapat Banggar. Pihak Legislatif juga tidak melakukan pengecekan dengan teliti", jelasnya sembari mengambarkan titik permasalahan.
Diakuinya juga, mengenai pembayaran hutang eskalasi dengan total sekitar Rp220 M lagi itu sudah dilakukan pembahasan bersama antara TAPD-Banggar DPRD Riau.
Hanya Plt Sekda, M Yafiz selaku Ketua TAPD tidak mendetail dalam melakukan penjelasan ditambah lagi Banggar tidak pula melakukan pengecekan satu persatu item hasil verifikasi Kemendagri itu.
"Sekda pada waktu rapat bersama Banggar itu sudah menjelaskan walau tidak gamblsang. Sementara pihak Banggar juga tidak kros cek per item yang memang cukup banyak item-item yang ada. Jadi mungkin luput dalam pemahasan secara mendalam", katanya lagi sembari memberian pengertian. (R02/MCR)
Listrik Indonesia
