PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - DPRD Riau menyoroti Kehadiran SKPD yang Minim di rapat paripurna DPRD Riau. Wakil pimpinan dewan minta Plt Gubri untuk menjadikannya sebagai perhatian agar kedepan tidak terjadi lagi hal seperti ini.
Baru dibuka Rapat Paripurna penyampaian Draf Ranperda Pola Kerjasama Pemerintah dengan Swasta Dalam Pembangunan Wilayah, khususnya di provinsi Riau, Kamis pagi langsung mendapat interupsi dari beberapa anggota dewan.
Interupsi disampaikan M. Adil, anggota dewan dari fraksi gabungan Hanura-Nasdem yang menyoroti kurangnya kehadiran kepala SKPD yang dinilai minim ketika diundang dalam rapat paripurna dewan.
Pimpinan selanjutnya mengingatkan Plt Gubernur yang hadir agar mengetahui kinerja pimpinan skpdnya yang tidak etis karena seringkali tidak memenuhi undangan DPRD Riau.
Hal itu langsung ditanggapi wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung yang memimpin rapat dan meminta plt Gubri Arsyadjuliandi Rahcman yang berada disampingnya untuk menjadikan perhatian serius hal itu karena sudah seringkali terjadi SKPD minim hadir dalam rapat paripurna DPRD Riau.
Interupsi juga disampaikan Supriati, ketua fraksi partai Golkar, yang memprotes molornya jadwal paripurna tanpa dibuka sebelumnya, sehingga anggota dewan lainnya terkesan menunggu tanpa ada kejelasan rapat paripurna dilanjutkan atau tidaknya.
Tidak hanya itu saja, Supriati juga mempertanyakan kehadiran pimpinan Dewan dari fraksi demokrat dalam rapat paripurna tersebut. "Pimpinan Dewan dari fraksi Demokrat mengapa tidak hadir pimpinan," tanyanya.
Menanggapi, interupsi dari angota dewan, pimpinan rapat Paripurna DPRD Riau, Manahara Manurung, mengatakan, interupsi dari angota dewan tersebut menjadi catatan untuk kedepannya. (R06)
Listrik Indonesia
