PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Sebagai pihak yang merekomendasikan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Komisi C DPRD Riau dibuat bingung.
Persoalannya, proses rekrutmen direksi dan model laporan pertanggungjawaban perusahaan yang kegiatannya dimodali Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak menunjukkan sebuah kinerja yang diharapkan apalagi sepadan dengan biaya ratusan milar yang digelontorkan pemerintah daerah.
Ketua Komisi D DPRD Riau, Aherson menjelaskan, sebenarnya rapat yang dilaksanakan Komisi C dengan SPR dan Pemrov Riau idealnya dihadiri Asisten II bidang Ekonomi. Supaya bisa didudukkan pokok permasalahan yang terjadi ditubuh PT SPR.
Namun yang hadir hanya Kepala Biro Ekonomi. ''Permasalahan SPR tidak bisa dicerna dengan baik, atau serba membingungkan, karena itulah, kami Komisi C meminta duduk secara interen dengan Asisten II, Kabiro Ekonomi, dan Kabiro Hukum. Kita pertanyakan, kenapa tidak ada laporan keuangan, tidak ada audit keuangan dan pengangkatan direksi tidak sesuai dengan Perda,'' tanya Aherson.
Aherson menjelaskan,SPR didirikan sejak tahun 2002 lalu, Sementara Pemprov Riau sudah menyuntikkan dana melalui APBD sekitar Rp120 miliar. Tapi, ironisnya, deviden yang diterima Pemprov baru sekitar Rp8 sampai Rp9 miliar saja.
''Kita ingin tahu, ini kesalahannya dimana. Kalau memang dengan direksi lama, tolong dipertemukan, sehingga tidak menjadi persoalan dengan direksi baru. Idealnya kan ada audit, nah, ini seperti apa ini?'' tanya Aherson.
Dia berharap, pemprov Riau bisa memfasilitasi, sehingga kinerja BUMD tersebut bisa berjalan baik ke depan. ''Jangan suntik dana, lantas progresnya tak ada sesuai harapan, itu kan perlu menjadi perhatian,'' kata dia.
"Kita bukan akan membatalkan jajaran Direksi baru ini. Tetapi sekarang rapat ini kita tunda dulu sampai waktu ditentukan. Sementara dalam waktu dekat kita akan menggelar rapat interen dengan Pemprov Riau untuk mengclearkan permasalahan SPR ini terlebih dahulu," jelas Aherson. (R06)
Listrik Indonesia
