PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pengajuan Hak Angket DPRD Riau terkait pembayaran dana eskalasi dalam APBD 2016 terus bergulir. Meski belum sampai ke tangan pimpinan DPRD, namun, disebutkan kalau naskah hak angket sudah berada di tangan Sekretaris DPRD.
Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, jika rapat paripurna menyetujui hak angket, maka DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus). Pansus inilah yang nantinya akan bertugas menyelidiki pelanggaran terkait pembayaran utang eskalasi yang selama ini dianggap melanggar aturan yang berlaku.
" Kami sudah dapat laporan dari sekwan kalau naskah pengajuan hak angket sudah masuk. Jika syaratnya sudah lengkap segera kami proses dan diteruskan ke banmus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna," ujar Noviwaldy Jusman.
Lebih lanjut dikatakan politisi Demokrat ini, selain pejabat daerah, pansus juga bisa meminta keterangan masyarakat yang dianggap mengetahui persoalan dana eskalasi.
Pada prinsipnya pimpinan akan meneruskan hak dari anggota sepanjang memenuhi peraturan yang disyaratkan.
Seandainya disetujui akan bentuk Pansus yang tugasnya akan menyelidiki dan memanggil pihak terkait dan wajib hadir baik itu kepala daerah maupun lainnya tanpa diwakilkan.
Efeknya, jelas Noviwaldi, bisa jadi prosesnya tidak mengandung permasalahan, sehingga bisa menyelesaikan multi tafsir terhadap permasalahan yang mencuat belakangan. Namun, tidak tertutup juga kemungkinan akan berpengaruh pada status kepala daerah, seperti usulan pemberhentian.
Bila pembahasan hak angket terkait dana eskalasi ini berlanjut, tugas Pansus DPRD salah satunya adalah menyelidiki kebijakan gubernur yang penting dan strategis yang berdampak luas kepada masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundangan.
Jadi nantinya mereka dapat memanggil pejabat pemerintah dan mereka yang mengetahui dan pansus bisa meminta bukti yang berkaitan dengan penyelidikan. Jadi kewenangan Pansus sangat luas. (R06)
Listrik Indonesia
