PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Ditundanya pelantikan dua bupati dan wakil bupati Pelalawan dan Rokan Hulu hari ini, Selasa, 19 April 2016 meninggalkan tanda tanya besar mengenai keputusan Menteri Dalam Negeri dimana melalui kawat Telegram membatalkan pelantikan hari ini dikarenakan salah satu bupati yang bakal dilantik terjerat kasus korupsi.
Namun walaupun permasalahan yang dihadapi oleh salah satu dari mereka bukan merupakan hal yang membenarkan untuk melakukan pembatalan beberapa jam sebelum pelantikan yang akan dilakukan.
Hal yang berbeda dikritisi oleh Anggota DPRD Riau dari Komisi E Ade Hartati yang juga merupakan ketua Fraksi PAN menilai dari sudut pandang yang berbeda dimana Ade mempertanyakan mengenai situasi saat ini apakah proses demokrasi dan hukum yang berlangsung bisa dicampuradukkan.
"Yang menjadi perhatian saat ini apabila ada proses demokrasi dan hukum yang menjadi fokus, apakah demokrasi bisa dicampurkan dengan hukum?, ujar Ade.
Menurutnya dalam proses demokrasi dimana hasil dari demokrasi ada Surat Keputusan (SK) yang harus adanya pelantikan, sementara didalam hukum apakah ada ketentuan apabila seseorang yang terpilih secara demokrasi tidak boleh dilantik karena dia tersangka. Inilah yang menjadi kekhawatiran dari Ade.
"Ke khawatirkan saya saat ini hukum melanggar hak demokrasi suatu warga negara, apakah kejadian ini merupakan kaidah ketetapan yang tidak tertulis. Itu yang belum kita ketahui sampai saat ini. Ini proses demokrasi apakah proses hukum bisa mencederai kedaulatan rakyat, ini seperti celah kedepannya dimana kedepannya hukum bukan panglima namun politik lah panglima nya," lanjut Ade
Kedepannya kaidah yang ada saat ini bisa mencederai hak demokrasi warga negara sehingga kedaulatan tidak ditangan rakyat tetapi di tangan pusat. (R06)
Listrik Indonesia
