Makin Kandas...APBD Meranti 2017 DIprediksi Hanya Sekitar Rp 1,1 Triliun

Makin Kandas...APBD Meranti 2017 DIprediksi Hanya  Sekitar Rp 1,1 Triliun
Ilustrasi APBD merosot.
SELATPANJANG (RIAUSKY.COM)- Belum stabilnya perekonomian nasional diperkirakan akan berdampak pada turunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017. Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi memprediksi APBD tahun depan tidak lebih dari Rp 1,1 triliun.
 
Prediksi itu disampaikan Irwan saat memberikan pengarahan pada musrenbang tingkat kabupaten di Afifa Ballroom, Rabu, 20 April 2016. Dengan prediksi tersebut, maka APBD Kepulauan Meranti tahun depan minus Rp300 miliar dibandingkan APBD tahun 2016 ini yang disahkan pada angka Rp 1,4 triliun.
 
”Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan APBD di daerah-daerah termasuk Meranti. Selain kondisi ekonomi global yang terus melemah dan belum bisa diprediksi kapan akan pulih, juga pergeseran otonomi dari kabupaten/kota ke provinsi sehingga beberapa kewenangan yang dulunya dikelola kabupaten/kota, sekarang ditarik ke provinsi,” jelas Irwan di hadapan seluruh kepala 
SKPD, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) dan sejumlah tokoh masyarakat.
 
Dengan ditariknya sejumlah kewenangan ini, sebut Irwan, anggaran untuk pengelolaan kewenangan itupun akan dikelola provinsi. Diantara kewenangan yang ditarik ke provinsi, adalah bidang pertambangan dan energi, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang kelautan dan bidang pendidikan menengah.
 
”Selain berdampak penurunan anggaran, juga berdampak pada berkurangnya jabatan struktural di kabupaten/kota. Perubahan ini akibat perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang Nomor 9 Tahun 2015,” imbuhnya.
 
Akibat penurunan anggaran ini, Irwan menekankan jajarannya untuk mengambil sejumlah langkah. Diantaranya melakukan efisiensi atau penghematan. Menurutnya, mulai tahun ini hingga tahun depan akan dilakukan pengetatan penganggaran dengan mendahulukan program-program prioritas. 
 
”Kita harus ikat pinggang. Jangan nanti menggerutu kalau usulannya ditunda karena belum prioritas,” tegasnya.
 
Langkah lainnya adalah optimalisasi pendapatan daerah. Optimalisasi ini dilakukan dengan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) dan pajak bumi bangunan (PBB). Namun pajak yang akan dinaikkan bukannya PPB P2 (PBB Perdesaan dan Perkotaan) namun PBB 3 (PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan).
 
”Untuk PBB P2 yang di bawah Rp 50 ribu bahkan kita usulkan untuk diberikan diskon karena kondisi ekonomi masyarakat sedang sangat tertekan. Sedangkan PBB P3 meski di kelola pusat, kita sudah koordinasi agar ditambah mengingat perusahaan di sektor itu  sudah banyak mengambil manfaat dari operasionalnya,” papar Irwan.
 
Langkah lainnya adalah dengan menarik sebanyak mungkin anggaran dari pusat dan provinsi. Namun Irwan menggariskan agar usulan ke pusat dan provinsi itu benar-benar usulan prioritas yang membutuhkan anggaran besar sehingga bisa diakomodir.
 
” Kondisi sekarang APBN dan APBD provinsi juga menurun. Dengan prinsip penganggaran money follow program sekarang, pemerintah pusat hanya mengakomodir program-program pembangunan infrastruktur yang benar-benar prioritas. Jadi, tidak perlu banyak diusulkan yang penting program prioritas yang manfaatnya besar untuk masyarakat dan sangat mungkin diakomodir,” tegas Irwan.
 
Menurutnya saat ini usulan dilakukan melalui e-musrenbang baik di tingkat nasional maupun provinsi. Irwan mencontohkan usulan pembangunan jalan dan jembatan. ” Selama ini kita paling sedikit mendapatkan anggaran baik dari pusat maupun provinsi,” sebutnya.(R16/dpc)

Listrik Indonesia

#Kepulauan Meranti

Index

Berita Lainnya

Index