PASIRPANGARAIAN (RIAUSKY.COM) - Fraksi Partai Persatuan pembangunan(PPP)DPRD Kabupaten Rohul menyampaikan 9 Permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Rohul. Hal ini disampaikannya pada Paripurna Pandangan Umum anggota Fraksi PPP terhadap RAPBD murni 2016 kamis(28/4)di DPRD Rohul.
Ketua Fraksi PPP DPRD Rohul H.Amron Rosadi Usai paripurna mengatakan, kesembilan permintaan tersebut yakni, Sebagaimana yang terjadi berbagai persoalan yang harus dihadapi Masyarakat di Kabupaten Rohul,dimana harga karet dan sawit semakin menurun tambah lagi APBD murni untuk tahun 2016 belum disahkan.
Untuk itu beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Pemerintah daerah yakni menyarankan agar PAD Rohul dapat ditingkatkan dengan melaksanakan intensifikasi dengan melakukan Optimliasai pada pos-pos retribusi dan penyesuaian reguler.
Membuat Perda tentang rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 20 persen dari totol keseluruhan tenaga kerja suatu perusahaan,untuk Perusahaan yang berdomisili di Rohul, seluruh perusahaan wajib membuat kantor di Kabupaten Rohul.
Fraksi PPP mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Pemkab Rohul yang telah mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 20 persen,dan kesehatan diatas 10 persen,mendukung pemerintah bahwa pembahasan dan pengesaahan RAPBD tahun 2016 dengan tetap memperhatikan kwalitas pembahasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Disampaing itu Fraksi PPP mempertanyakan, berapa besar PAD yang bersumber dari Perusahaan daerah(perusda), Fraksi PPP mencatat bahwa Silva anggaran tahun 2014 lebih kurang Rp116 miliar agar dapat dimasukkan kedalam sumber pendapatan,dan apabila dana tersebut sudah digunakan, PPP menanyakan apa dasar hukumnya.
Pemerintah diminta agar tetap mempertahankan Identitas Melayu di negeri seribu Suluk yang beradat. "Kita juga minta agar Pemerintah menertipkan Program keagamaan yang termasuk didalamnyaa,seperti pengangkatan guru-guru MDTA, MDTW dan MDTU yang pernah dilakukan oleh Pemerintah daerah," ujarnya.
Sesuai Informasi adanya ratusan guru-guru yang telah dianggkat tersebut hingga hari ini tidak jelas Status dan honor mereka, untuk itu Pemerintah agar mempertahankan Program tersebut dan menertipkannya serta memberikan kejelasan Status dan memberikan Honor mereka.
Fraksi PPP juga mengajak pemerintah Rohul untuk mengajukan ranperda tentang BUMdes sebagai turunan dari Peraturan menteri desa,PDT dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan.
Amron Rosadi yang didampingi Wakil Ketua HM.Ilip,Sekretaris H.Reza Syah,Lc,dan Mukhsin S.Pi,mengatakan kesembailan permintaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat serta mensejahterakan Masyarakat di negeri seribu suluk ini.(R19)
Listrik Indonesia
