Hardiknas di DPRD, Redpem Minta Pemko Pekanbaru Buat Perda Pendidikan Gratis

Hardiknas di DPRD, Redpem Minta Pemko Pekanbaru Buat Perda Pendidikan Gratis
Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau mendatangi DPRD Pekanbaru menuntut Pendidikan gratis.

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Puluhan massa yang menamai dirinya Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau, Senin, 2 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 WIB menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Pekanbaru.

Massa yang mengenakan seragam hitam tersebut, membawa bendera putih dan dan membentangkan spanduk bertuliskan 'Segera buat perda pendidikan gratis SD hingga sarjana'. Tidak hanya itu, atribut orang-orangan sawah berseragam sekolah SMP dan SMA diarah menuju rumah rakyat.

“Kami menolak segala bentuk liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Dan membentuk perda pendidikan gratis dari sekolah dasar sampai sarjana tanpa embel-embel apapun,” kata Koordinator Lapangan Repdem, Neldi Saputra

Massa yang beraksi, sempat ingin membubarkan diri karena perwakilan dari wakil rakyat tak kunjung keluar. Kesal tak disambut, massa sempat mengancam akan melaporkan ke Ombudsman Provinsi Riau. Namun, 25 menit berselang, muncul perwakilan anggota dewan Pekanbaru dari Komisi III DPRD Pekanbaru, Zulkarnain dan Marlis Kasim menerima massa aksi Repdem.

Dalam sambutannya, Zulkarnain mengatakan tuntutan pendidikan gratis yang dilakukan oleh Repdem, sangat didukungnya. “Ini harus kita perjuangan pola pendidikan. Jangan gratis pendidikan anjlok, gratis berkualitas. Jangan sampai anak bersekolah,” kata Zulkarnain.

Massa sempat berteriak bahwa salah satu warga pekanbaru bernama Ani, anaknya tidak mampu bersekolah karena tidak mampu membayar uang SPP. “Ibu ani ini anaknya berhenti sekolah bahkan ingin jual ginjal agar anaknya bisa sekolah lagi,” ujar salah seorang massa aksi lainnya, adit.

Ani lalu memberikan berkas nilai yang anaknya berhenti sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah kepada salah seorang Anggota DPRD Pekanbaru, H Marlis Kasim. Bahkan politisi dari dari PKB itu menjamin anaknya bisa kembali sekolah.

“Saya pastikan anak tersebut, bisa bersekolah lagi. Kami bertanggungjawab,” ucap Marlis.

Bahkan, salah seorang massa aksi mendesak agar anak yang putus sekolah dijamin dalam APBD Pekanbaru. Desakan itu, membuat dua orang perwakilan DPRD Pekanbaru itu tidak banyak bicara.

“Dalam waktu dekat kami akan membuat perda pendidikan. Jadi saya minta bapak-ibu bersabar,” pintanya kepada massa aksi.

Merasa tak mendapatkan tujuan yang diinginkan, massa lalu membubarkan diri dan melapor ke Ombudsman dan DPRD Provinsi Riau. (R04)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index