PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM)- Kebijakan Pemkab Pelalawan yang membatalkan rencana rasionalisasi jumlah tenaga honorer disambut positif oleh kalangan anggota DPRD kabupaten Pelalawan.
Langkah Bupati HM Harris tersebut dianggap sebagai kebijakan yang positif dalam upaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tenaga honorer tahun 2016 ini.
Kepada wartawan, anggota DPRD Pelalawan dari fraksi PDI Perjuangan, Syafrizal, mengungkapkan kebijakan bupati ini sudah sesuai dan menunjukkan keberpihakan pada masyarakat.
Dia sepakat dengan penundaan rencana rasionalisasi jumlah honorer tersebut untuk tahun ini dan sepakat untuk menerapkan kebijakan tersebut tahun 2017 yang akan datang dengan berkaca pada kinerja aparatur dan kekuatan anggaran pemerintah daerah tahun 2016 ini.
"Kita mintakan kepada bupati (pengurangan) untuk dilaksanakan pada tahun depan. Artinya pada tahun depan kita mesti melakukan pengurangan tenaga honor yang setelah Dievaluasi ternyata tidak efektif," ungkap anggota Komisi I ini.
Terkait kebijakan penundaan tersebut, anggota Fraksi PAN Plus, DPRD Pelalawan, Habibi Hapri, menyatakan tenaga honor yang sebelumnya sudah diberhentikan oleh instansinya, musti dipanggil kembali. Karena dengan adanya kebijakan dari Bupati Harris, wacana pemberhentian sudah tak belaku lagi. Padahal ada beberapa instansi yang sudah terlanjur merumahkan pegawai honorernya.
"Idealnya, mereka yang sudah diberhentikan harus dipekerjakan kembali. Karena ada beberapa orang yang melapor kepada saya, sudah diberhentikan sejak adanya isu kemarin. Tak perlu sebut instansinya, kami minta panggil mereka kembali," sebut Habibi.
Setelah dipekerjakan kembali, lanjut politisi PAN ini, pegawai itu diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai legalitas bekerja sesuai dengan aturan serta kebijakan pemda. (R11/i)
Listrik Indonesia
