SELATPANJANG (RIAUSKY.COM) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) hendaknya memberi contoh yang baik ditengah masyarakat, mulai dari cara berprilaku, kedisiplinan hingga profesionalisme dalam bekerja.
Meski terus digaungkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, namun ada saja PNS yang membandel, untuk itu Wakil Bupati Kabupaten Meranti H. Said Hasyim meminta kepada Kepala SKPD untuk melakukan pembinaan kepada stafnya, khususnya bagi pegawai yang terjaring razia curi start saat libur lalu.
"Saya minta Asisten III dan Kepala BKD untuk melakukan pembinaan," ujarnya dihadapan seluruh PNS yang mengikuti upacara Senin 9 Mei 2016 di lapangan kantor Bupati Meranti.
Instruksi itu menindaklanjuti janjinya saat melakukan sidak di pelabuhan Tj. Harapan dan mendapati PNS maupun honorer yang sengaja maupun tidak sengaja curi start libur.
Saat itu dari data yang dihimpun BKD Meranti yang melakukan pendataan dibeberapa Pelabuhan terjaring sebanyak 68 PNS maupun Honorer. Dari jumlah itu diketahui ada yang mengantongi surat izin tugas dan tanpa izin.
Bagi yang mengantongi izin atau surat tugas seperti dikatakan Asisten III Setda Meranti H T Akhriar tidak ada masalah, namun yang sengaja libur duluan akan diberikan sanksi hingga pembinaan.
"Saya sudah meminta kepada seluruh Kepala SKPD untuk memberikan sanksi kepada stafnya yang sengaja libur duluan, sanksi bisa macam-macam tergantung dari alasan yang diberikan," ujar T Akhrial.
Selain itu Wakil Bupati juga mengingatkan kepada seluruh PNS maupun honorer dilingkungan Pemkab Meranti untuk selalu menjaga prilaku dan sikap ditengah masyarakat, seperti menjauhi diri dari tempat-tempat yang tidak pantas dikunjungi.
Hal itu untuk memberikan image yang baik kepada masyarakat karena seperti diketahui sudah banyak oknum PNS maupun honorer yang kedapatan menkonsumsi narkoba dan terjaring razia melakukan perbuatan tidak senonoh yang dapat merusak citra institusi.
"Saya minta jangan berkeliaran ditempat tak sepantasnya, jika tertangkap tanggung resiko masing-masng,"tegasnya.
Terakhir diingatkan oleh Said Hasyim, tetap menjaga kondusifitas sesuai dengan budaya yang ada, kepada Kepala SKPD dan Pejabat Eselon, jangan menunjukan pola hidup mewah dimata masyarakat, dengan tetap berpedoman pada kehidupan masyarakat yang masih banyak kurang mampu.
Salah satu yang diminta Wabup sedapat mungkin tidak menggunakan mobil dinas saat ke pelabuhan, apalagi sampai menjejerkannya hingga menimbulkan kemacetan dihalaman pelabuhan yang sudah sempit.
"Jika balik ke Pekanbaru jangan memajang kendaraan dinas di Pelabuhan, kecuali urgent, pelabuhan sangat sempit, apalagi sampai bederet mobil pejabat di pelabuhan, dijemput demgan mobil dinas ini pemandagan yang tidak elok, ini dapat melukai hati masyarakat," paparnya mengakhiri. (R16)
Listrik Indonesia
