PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, dinilai sebagai operasi yang tidak ada apa-apanya. DPRD Pekanbaru menilai bahwa kegiatan itu tidak ada realisasi dan tidak tepat sasaran.
“Kalau memang tidak tepat dan tidak ada realisasinya, saya kira tidak usah dilakukan operasi pasar. Karena tidak berdampak kepada masyarakat Pekanbaru. Masyarakat yang menderita,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE, kepada wartawan, Rabu, 25 Mei 2016.
Politisi dari Partai Demokrat itu meminta operasi pasar yang dilakukan harusnya bisa menekan dan menurunkan harga barang sehingga, kegiatan operasi pasar-benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.
“Jadi jangan hanya melaporkan saja. Kalau melaporkan, tidak usah dibuat kegiatan-kegiatan operasi pasar semacam itu,” cetusnya.
Justru, Azwendi menyarankan agar operasi pasar yang dibentuk tim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Disperindag dan Dispas Pekanbaru, harus memiliki kepastian yang jelas. Baik kepastian harga maupun hukum.
“Untuk itu, antar Pemko dan Pemerintah Pusat benar-benar berkoordinasi berkaitan dengan penentuan kenaikan harga maksimal. Saya tidak setuju kalau sasaran tak jelas, tapi kalau ada ending-nya jelas, saya setuju,” ungkapnya.
Menurutnya, peran pemerintah dalam hal kenaikan dan penurunan harga barang dalam hal ini sangat besar. Sebab, pemerintah adalah penguasa yang bisa mengendalikan harga dipasaran.
“Kita semua bekerja mengabdi utk masyarakat. Makanya harus tepat sasaran. Peran pemerintah sangat besar. Ketika ada oknum yang melakukan penyimpangan harga, maka langsung berikan sanksi, artinya kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian perdagangan, sehingga apa yang dilakukan benar-benar-benar memiliki kepastian hukum,” pungkasnya. (R04)
Listrik Indonesia
