PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Wali kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyisir beberapa ruas jaan di kota Pekanbaru, pada Rabu kemarin, 1 Juni 2016.
"Kemarin saya lihat sampah banyak sekali. Makanya saya tegas dengan kadis. Sesuai dengan aturan kontrak, jika mereka tidak mampu melayani, putus (kontrak, red) saja. Di masa tenggang, DKP harus swakelola," tegas Wako.
PT MIG adalah rekanan pemenang tender pengangkutan sampah Kota Pekanbaru di delapan kecamatan dengan durasi kontrak selama 14 bulan senilai Rp53 miliar. MIG berkewajiban mengangkut minimal setengah dari potensi sampah Pekanbaru sebesar 610 ton per hari.
Wako menolak jika disebut Pemko salah dalam menentukan rekanan. "Itu konsekuensi lelang terbuka. Kecuali kalau kami tunjuk langsung, lalu dia gagal, itu salah kami. Ini kan lelang terbuka. Saat itu perusahaan (MIG, red) berkualifikasi melakukan pekerjaan," ucapnya.
Wako menyebut kerjasama didasari atas tanggung jawab dan konsekuensi. "Saya kan orang PU, sudah biasa dengan aturan kontrak. Kami perlu pelayanan maksimal dari mereka. Kalau tidak bisa, ya putus. Harus ambil alih cepat," katanya.
Terkait penerapan denda kepada MIG jika gagal mengangkut sampah sesuai kuota, Wako mengatakanitu bukanlah solusi yang diperlukan masyarakat. "Nanti DKP denda, percuma juga. Yang diperlukan pelayanan. Bukan dendanya itu yang kami mau, tapi pelayanan semakin baik," katanya.
Ditekankan Wako pula, DKP sebagai mitra kerja rekanan pengangkut sampah ini akan bertanggung jawab sepenuhnya.
"Untuk masa darurat nanti, DKP bisa mengambil alih. Kalau diputus, dan tetap dikerjakan pihak ketiga maka tetap ditender. Ini kan mitra DKP, tanggungjawab di DKP. Kalau MIG tidak mampu, DKP harus backup. Mereka kita harapkan kinerja naik malah turun. Kemudian dendanya semakin besar, kalau tidak berubah secara baik akan semakin berat. Dari pada seperti itu, kalau tidak mampu, putus," tutupnya. (R05)
Listrik Indonesia
