PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Deadline untuk menyelesaikan persoalan sampah dan pembayaran gaji karyawan PT yang mengurus swastanisasi sampah sudah lebih dua hari dari tenggat waktu yang ditetapkan Wali kota Pekanbaru.
Namun nasib PT MIG belum bisa dipastikan dilanjutkan atau diputus kontraknya. Hal ini karena Wali kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT masih berada diluar kota, hingga Senin, 13 Juni 2016.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM Noer MBs yang coba dimintai keterangannya mengatakan, Ia hanya berhak menginstruksikan kepada DKP dan pihak kecamatan untuk mengangkut tumpukan sampah yang ada di Pekanbaru. Ia juga menyebut, bahwa keputusan akhir untuk memutus kontrak PT MIG sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT.
"Kami memang sempat rapat kemarin, namun hanya melihat gimana perkembangan dan strategi untuk mengatasi sampah. Intinya kan bekerja dan tidak ada tumpukan sampah lagi di pekanbaru," kata M Noer.
Ia juga menyebut, dirinya masih belum bisa memberikan informasi secara penuh karena pemutusan kontrak PT MIG memang menjadi tanggung jawab Wali Kota Pekanbaru. "Besok siang kan pak wali sudah di Pekanbaru. Jadi saya rasa bisa rapat evaluasi terakhirnya," singkatnya.
M Noer menyebut, yang jelas persoalan sampah di Pekanbaru itu harus secepatnya terangkut agar masyarakat merasa nyaman dan situasi Pekanbaru semakin memburuk dengan banyaknya tumpukan sampah di Pekanbaru. "Intinya dalam rapat kemarin itu mengatasi dan mengangkut sampah dengan cepat. Kita tidak mau situasi semakin memburuk dengan banyaknya sampah di Pekanbaru dan alhamdullilah hari ini sudah semakin baik lah," terangnya.
Saat ditanyakan dalam pemutusan kontrak PT MIG, BPKP Provinsi Riau juga meminta Wali Kota Pekanbaru untuk tegas dalam memutus kontrak PT MIG?
"Kalau BPKP hanya memberikan saran dan mempertimbangkan keuangan saja. Kalau teknisnya kan tidak ikut campur lah," jawabnya,
Disinggung berapa anggaran yang sudah dikeluarkan Pemko Pekanbaru kepada PT MIG? lagi-lagi M Noer hanya irit bicara. "Kalau angka-angka nya tanyanya ke DKP atau ke BPKAD. Saya rasa baru sedikit lah," tuturnya mengakhiri. (R05)
Listrik Indonesia
