SELATPANJANG (RIAUSKY.COM) - Dalam rangka menggesa percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kejaksaan Negeri Selatpanjang siap melakukan pendampingan kepada Pemkab Meranti terkait penggunaan anggaran Pemda.
Hal itu sesuai dengan program Kejaksaan Republik Indonesia untuk memaksimalkan realisasi penggunaan anggaran daerah khususnya di Kabupaten Meranti.
"Ini merupakan Program dari Kejaksaan RI yang didasari kecendrungan pada tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran Pemda sangat minim, sehingga perlu dilakukan pendampingan kepada SKPD untuk menghindari keragu-raguan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam penggunaan anggraan dalam rangka percepatan pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang baik," ujar Kajari Selatpanjang Suwarjana SH, disela-sela kegiatan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4D) di Aula Kantor Bupati, Rabu (15/6/2016) siang.
Dengan telah dilaunchingnya program TP4D Riau sejak Maret 2016 lalu, Kejari Selatpanjang pun siap melakukan pendampingan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Meranti. Lebih jauh dijelaskan Suwarjana, meski nantinya Tim TP4D Kejari Selatpanjang telah melakukan pendampingan, namun tak tertutup kemungkinan tindakan melanggar hukum tetap terjadi semua tergantung dari seberapa tertipnya pelaksana pengguna anggaran, dan pihaknya selalu siap menyediakan layanan konsultasi kepada seluruh SKPD.
Terkait hal itu pula, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, merespon positif dan menyambut baik program Kejaksaan RI tersebut, menurutnya program TP4D itu sangat penting, dan memang dibutuhkan oleh Pemda untuk menjalankan Pemerintahan sesuai yang diamanat rakyat, sehingga tidak terjadi penyimpangan, "Kita sebagai aparatur harus siap menjalankan amanah, untuk membangun Meranti dalam upaya membebaskan masyarakat dari kemiskinan," ujar Said Hasyim.
Wabup Meranti itu juga mengharapkan Kejari dapat membantu, mengawal dan mengamankan Pemda dalam menggesa pembangunan di Meranti.
Selanjutnya, Ia juga berharap dengan adanya pendampingan itu, Pejabat pengguna anggaran tidak ragu lagi dan dapat menjalankan program secara tertip administrasi, jika ada keraguan ia sarankan segera konsultasikan kepihak Kejari sehingga percepatan pembangunan tidak terkendala, namun ia juga menegaskan bagi pihak-pihak yang sengaja melakukan pelanggaran meminta Kejari untuk menindak tegas.
"Jika terjadi keraguan administrasi dapat dikonsultasikan kepihak Kejaksaan, namun jangan pula karena anggaran besar justru disalah gunakan, jika tidak bisa dibina maka akan kita berikan sanksi tegas, kami harapkan dukungan dari Kajari dalam merubah paradigma ini," harap Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu.(R16)
Listrik Indonesia
