SELATPANJANG(RIAUSKY.COM)- Isu mutasi semakin menguat setelah semakin dekatnya kepala daerah mendapatkan kewenangan untuk merombak kabinet dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menegaskan, pihaknya akan segera melakukan cuci gudang pejabat di lingkungan Pemkab Meranti.
Untuk diketahui sesuai dengan UU ASN, pelantikan dan mutasi baru bisa dilakukan oleh kepala daerah minimal 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Sementara pelantikan kepala daerah Kepulauan Meranti dilakukan pada 17 Februari lalu. Artinya, pada 17 Agustus nanti, genap enam bulan kepemimpinan kepala daerah dan setelah itu mutasi dan pelantikan sudah bisa dilakukan.
Kepada wartawan, Irwan belum menyebutkan secara rinci kapan akan dilaksanakan mutasi. Namun begitu, dia menegaskan akan segera melakukan mutasi bagi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Meranti. Sementara untuk pejabat eselon II, persiapan melaksanakan asesmen sudah mulai dilakukan.
"Soal waktu, pokoknya segera. Yang pasti setelah 17 Agustus, sesuai undang-undang, kami sudah bisa melakukan mutasi," kata Irwan.
Irwan menilai bahwa dengan waktu enam bulan yang sesuai dengan aturan itu, sangat merugikan dirinya. Sebab, hal itu membuat pemerintahan tidak berjalan efektif dan kondusif. Hal itu diakibatkan banyaknya pembangkangan yang dilakukan oleh SKPD yang tidak mau sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.
"Dengan adanya aturan itu, sangat banyak SKPD yang membangkang dan tidak menuruti kebijakan kami sehingga kami dirugikan. Sementara kami tidak bisa berbuat apa-apa karena terikat aturan dan tidak boleh melakukan mutasi," terangnya.
Dicontohkan Irwan, terkait publikasi. Pasca dirinya terpilih kembali menjadi bupati dan dilantik bersama wakil bupati, berbagai kegiatan yang dilaksanakannya tidak pernah lagi terekspos ke berbagai media. Padahal, terhadap masing-masing SKPD telah disiapkan anggaran.
"Bahkan imsakiyah Ramadan 1437 Hijriah yang dicetak banyak dan disebarkan kepada masyarakat, saya cetak sendiri dengan gaji saya sebagai bupati. Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi," katanya Kesal.
Oleh sebab itu, upaya cuci gudang akan dilakukannya secepat mungkin. Walaupun masih enggan menyebutkan kapan waktunya, namun Irwan akan mengupayakan sesegera mungkin.
"Makanya saya sangat sulit mengarahkan SKPD selama enam bulan ini. Karena kepala SKPD merasa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Makanya aturan yang dibuat ini sangat merugikan kepala daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah," ujarnya.
Soal asesmen, Irwan mengaku sudah memerintahkan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) untuk segera mempersiapkan semuanya sehingga bisa dilaksanakan secepatnya.
"Kami sudah meminta agar dibentuk segera Tim Seleksi sehingga tahapan asesmen bisa dilakukan secepatnya. Baik bagi pejabat eselon II, begitu juga untuk jabatan Sekda," sebut Bupati yang juga Ketua DPW PAN Riau itu.(R16)
Listrik Indonesia
.jpeg)
