Riausky

Riausky.com

Diduga Tak Netral, Bawaslu Kabupaten Pelalawan Resmi Dilaporkan ke DKPP

Diduga Tak Netral, Bawaslu Kabupaten Pelalawan Resmi Dilaporkan ke DKPP
 

PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pelalawan (2021-2026) 'memakan' korban. Sejumlah pihak menduga Bawaslu sengaja mensetting,  agar kalangan pengawal negeri dijadikan persakitan pada hajatan lima tahun ini.

Semisal kasus vidio viral yang menghebohkan jagat raya kabupaten Pelalawan. Dimana video berdurasi beberapa menit tersebut, Dinas Sosial menduga salah satu calon bupati (Paslon) atau timses mendopleng tenar lewat paket bantuan sosial dari pemerintah. 

Dalam video itu tampak sekarung beras yang berasal dari program PKH Dinas Sosial (Dinsos) Pelalawan dan tas hitam bertuliskan calon bupati Pelalawan.

Melihat gelagat mencurigakan ini, PNS Dinas Sosial menvideokan untuk selanjutnya dilaporkan ke atasannya. Dan selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu. 

Celakanya video ini yang kemudian menjadikan dua orang PNS tersebut sebagai tersangka pelanggaran UU Pilkada.

Asep Rukhyat SH, MH, penasehat Hukum (PH) Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 04 Adi Sukemi ST MT-HM Rais M.Pd sekaligus PH dua orang kalangan PNS Dinas Sosial, Jumat  (14 Oktober 2020) menyayangkan atas ditetapkan dua tersangka dari kalangan PNS Dinas Sosial oleh Gakhumdu.

"Kita menyayangkan atas ditetapkan dua tersangka dari kalangan PNS Dinas Sosial. Kami menduga Bawaslu sengaja mensetting,  agar kalangan pengawal negeri di jadikan persakitan pada hajatan lima tahun ini," tutur Asep Rukhyat SH, MH.

Namun demikian sambungnya, pihaknya berkeyakinan apa yang dilakukan duo orang PNS tersebut tidak melanggar hukum.

"Ya, Kami berkeyakinan bahwa kliennya, tidak terlibat pidana Pilkada terkait perkara video viral yang sedang ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu)," jelasnya.

Sebelum ditetapkan dua PNS sebagai tersangka, pada 5 Oktober 2020, Dirinya bersama dua PNS telah melaporkan vidio tersebut ke Bawaslu  Kabupaten Pelalawan.

"Saya mendampingi klien melaporkan video ini ke Bawaslu. Namun sayang laporan kami tidak ditindak lanjuti. Mereka berasan video tersebut telah menjadi temuan pihak Bawaslu," urainya lagi.

Namun demikian kami tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. 

Dan kami tetap berkeyakinan bahwa klien tersebut, tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan kepada mereka.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan banyak pihak, khususnya pakar hukum pidana, alhasil mereka menilai dua PNS tidak bersalah. Namun kita tetap hormati proses berjalan," urainya lagi, namun yang kita sesalkan Bawaslu seakan menyeting dan mengiring mereka untuk ditetapkan tersangka.

Pada kasus lain, terkait adanya dugaan melanggar kode etik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten, pihaknya juga telah melapor ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP).

Terpisah, guna mengklarifikasi informasi yang disampaikan warga, media telah menghubungi salah seorang Pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pelalawan Mabrur, namun hingga, Rabu hingga Kamis  (14-15 Oktober 2020) sampai pukul 15 43 wib pesan whatsapp yang dikirimkan tidak dibalas oleh yang bersangkutan kendati pesan tersebut telah terbaca. (R09)

loading...

Ikuti kami di