Riausky

Riausky.com

Diduga Tak Netral di Pilkada, Ini Jawaban Bawaslu Pelalawan

Diduga Tak Netral di Pilkada, Ini Jawaban Bawaslu Pelalawan
 

PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pelalawan (2021-2026) memanas. Sejumlah pihak menduga Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak netral dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. 

Disamping diduga tidak netral, masyarakat mulai menyoal transparansi anggaran yang dimiliki Bawaslu (Dana Hibah Bawaslu Rp13,9 miliar APBD 2020).

"Ya, disamping dugaan tidak netral kami juga menduga  pengelolaan keuangan Bawaslu tidak transparan. Dana Hibah Bawaslu Rp13,9 miliar APBD tahun 2020 perlu diaudit dan dibuka secara transparan," jelas Daeng Nur Hidayat warga Kecamatan Teluk Meranti.

Soal video viral, adanya dugaan Pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati yang mendompleng tenar dan mengharapkan simpati masyarakat serta untuk dipilih pada Pilkada yang digelar 9 Desember 2020 mendatang, lewat paket sembako program PKH yang disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pelalawan. 

VIdeo berdurasi beberapa menit inilah yang menyeret 2 orang dari Dinas Sosial dan ditetapkan tersangka oleh pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu) yang diketahui menvideokan perbuatan oknum timses salah satu paslon, yang mendompleng tenar dan mengharapkan simpati masyarakat.

Asep Rukhyat SH.MH selaku Penasehat Hukum (PH) Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 04 Adi Sukemi ST MT-HM Rais M.Pd sekaligus PH dua orang kalangan PNS Dinas Sosial, Jumat  (14 Oktober 2020) lalu, menyayangkan atas ditetapkan dua tersangka dari kalangan PNS Dinas Sosial oleh Gakhumdu.

"Kita menyayangkan atas ditetapkan dua tersangka dari kalangan PNS Dinas Sosial. Kami menduga Bawaslu sengaja menyeting, agar kalangan pengawal negeri dijadikan persakitan pada hajatan lima tahun ini. Bukankah dua orang PNS tersebut menjalankan fungsi dan tugasnya agar bantuan sosial tersebut tidak dijadikan ajang politik salah satu paslon, nah ternyata terjadi di lapangan, mereka menvideokan temuan tersebut, untuk laporan ke atasannya, malah dijadikan tersangka," tuturnya.

Namun demikian sambungnya, kami berkeyakinan apa yang dilakukan dua orang PNS tersebut tidak melanggar hukum. Justru apa yang terjadi dilapangan adalah  salah satu paslon yang mengatas namakan bantuan itu, diduga keras melakukan money politik.

"Ya, Kami berkeyakinan bahwa kliennya, tidak terlibat pidana Pilkada terkait perkara video viral yang sedang ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu)," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga telah melaporkan pihak Bawaslu Kabupaten Pelalawan ke DKPP dengan dugaan tidak netralnya Bawaslu.

Terpisah, guna mengklarifikasi informasi yang disampaikan warga, media telah menghubungi salah seorang Pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pelalawan juga Mabrur, namun hingga, Rabu hingga Kamis Jumat, Sabtu (14,15, 16,17, Oktober 2020). Pesan whatsapp yang dikirimkan tidak dibalas oleh yang bersangkutan kendati pesan tersebut telah terbaca. Baru  pada Ahad (18 Oktober 2020) pihak Bawaslu membalas via whatsapp dengan memberikan hak jawab.

Hak jawab yang disampaikan via kepada media tidak kami edit, berikut penjelasannya:

Hak jawab terhadap berita sdr. pada tanggal 16 Oktober 2020, Bawaslu Pelalawan tidak netral itu tak benar sebagaimana telah diberitakan riausky.com karena sudah menindak lanjuti adanya temuan video hingga kini sudah diproses dugaan pelanggaran pidana oleh Polres Pelalawan, dan
Bawaslu bersama dgn  sentra Gakkumdu, sdh menindak lanjuti  "Rekaman video itu tidak ada settingan ini hasil temuan Bawaslu. 

Setelah beredar di media sosial kita tindak lanjuti dan hasil gelar perkara tim Gakumdu yang melibatkan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan  ditemukan ada dugaan pelanggaran pidana Pilkada, langsung dilimpahkan ke Polres Pelalawan," ujar Ketua Bawaslu Pelalawan, Mubrur SPi.

Bahwa PNS dinas sosial melaporkan kejadian di video ke bawaslu, Pada tanggal 5 Oktober 2020 , memang ada Asep Rukhyat SH, MH, yang datang ke bawaslu mendampingi laporan sdr. Rudialis terkait dengan komentar di Facebook, yaitu dengan laporan no:001/PL/PB/KAB/04.08/X/2020 dan bukan laporan 2 orang PNS terkait Video Pembagian sembako.

Sedangkan terkait adanya berita menyebutkan bahwa PNS dinas sosial melaporkan kejadian di video pembagian sembako ke bawaslu, 
Pada tanggal 5 Oktober 2020 tidak ada.

Hanya ada Asep Rukhyat SH, MH, yang datang ke bawaslu mendampingi laporan sdr. Rudialis terkait dengan komentar di Facebook, yaitu dengan laporan no: 001/PL/PB/KAB/04.08/X/2020.

"Memang benar ada PH (Penasehat Hukum) paslon 4 yang datang melapor ke Bawaslu, tapi bukan laporan 2 orang PNS terkait Video Pembagian sembako," tegasnya.

Adanya WA klarifikasi dari wartwan media On Line kepada Komisioner Bawaslu a.n Mabrur, hingga Rabu – Kamis tanggal 14 – 15 Oktober 2020, kenyataannya pada tanggal 13 oktober 2020 telah menerbitkkan berita terkait dengan tuduhan kepada Bawaslu tidak Netral karena tidak menindaklanjuti video viral pembagian sembako PKH, tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Bawaslu, justru setelah terbit baru menkonfirmasi kepada bawaslu pada tanggal 14 oktober 2020 pukul 12,29 WIB. 

"Kami sangat menyangkan berita sudah terbit baru ada  konfirmasi. Apalagi upaya hanya mengirim WA. Tanpa ada upaya langsung menghubungi via telpon atau mendatangi ke kantor Bawaslu Pelalawan,". (R09) 

loading...

Ikuti kami di