Riausky

Riausky.com

Edhy Prabowo Tersangka, Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan, ''Tak Semua Orang Jelek, Ada Yang Baik...''

Edhy Prabowo Tersangka, Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan, ''Tak Semua Orang Jelek, Ada Yang Baik...''
Luhut Binsar Pandjaitan 

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berlebihan.

Meski tak mengaitkan secara langsung, hal tersebut ia katakan saat ditanya soal penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, dalam dugaan korupsi izin ekspor benur.

"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja," kata Luhut saat konferensi pers di Kantor KKP, Gambir, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Menurutnya, tak semua orang jelek, dan itu tak bisa dipukul rata.

"Jangan berlebihan. Enggak semua orang jelek, ada yang baik," imbuhnya.

Luhut Binsar Panjaitan juga menyayangkan kasus yang menimpa Edhy Prabowo.

Edhy ditangkap oleh KPK di Bandara Soekarno-Hatta, karena dugaan korupsi ekspor benur di Kementerian KKP.

Namun, Luhut meminta semua pihak tidak perlu ragu.

"Saya kira enggak perlu kecil hati, sudah kejadian, kita sayangkan peristiwa ini."

"Dan saya tahu Pak Edhy itu sebenarnya orang baik," kata Luhut di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).

Luhut mengapresiasi apa yang dilakukan Edhy setelah terjerat kasus ini.

"Beliau langsung ambil alih, tanggung jawab, dan itu sebagai kesatria."

"Dan itu kita harus hormati juga hal-hal semacam itu," paparnya.

Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menggelar rapat pertama dengan pejabat eselon I KKP, di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat.

Rapat digelar untuk memastikan tak ada pekerjaan yang terhenti pasca-Edhy Prabowo mundur sebagai Menteri KP, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh PK, karena kasus ekspor benur yang menjeratnya.

"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster."

"Jadi kalau dari aturan yang ada, yang dibuat Permen, yang dibuat tidak ada yang salah," kata Luhut saat konferensi pers, Jumat (27/11/2020).

Meski tak menyebutkan, yang dimaksud Luhut diduga mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Luhut sudah mengecek bersama dengan Sekjen KKP Antam Novambar, program tersebut tak ada yang salah.

"Semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini, tidak ada yang salah," ujarnya.(R04)

Sumber Berita: wartakota.com


 

loading...

Ikuti kami di
BERITA TERKINI +