Riausky

Riausky.com

Jhoni Allen Marbun: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Menjadi Ketua Umum Demokrat

Jhoni Allen Marbun: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Menjadi Ketua Umum Demokrat
Moeldoko saat datang ke arena KLB di Sibolangit. /sumber Foto: tribunmedan 

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun menyatakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. 

Jhoni mengatakan, justru kader Demokrat yang menginginkan mantan panglima TNI itu menjadi ketua umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB). 

"Bapak Jenderal Doktor Haji Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kenapa saya katakan begitu, karena kamilah yang datang meminang," kata Jhoni dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (8/3/2021). 

Jhoni mengatakan, pihaknya merasa perlu meminang Moeldoko karena menilai ada krisis kepemimpinan dan demokrasi di dalam tubuh Partai Demokrat. 

Jhoni pun mengungkap sejumlah faktor yang membuat Moeldoko dipilih, yakni karena Moeldoko dinilai sebagai seorang jenderal yang potensial dan tidak ada cacat dalam perjalanan karier militernya. 

Menurut Jhoni, selama menjadi panglima TNI, Moeldoko juga merupakan sosok yang menghargai prajurit-prajuritnya. 

Ia juga menegaskan, terpilihnya Moeldoko dalam KLB di Deli Serdang tidak berkaitan dengan jabatan Moeldoko di pemerintahan. 
"Lebih kepada kepribadiannya yang sangat simpati, menghargai orang, bahkan menghargai bawahannya padahal beliau adalah seorang bintang empat, bintang yang tertinggi di dalam karir kemiliteran," ujar Jhoni. 

Oleh karena itu, kata Jhoni, pihaknya merasa bangga saat Moeldoko menerima untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. 

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, KLB tersebut ilegal karena tidak memenuhi syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. 

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dan 1/2 ketua dewan pimpinan cabang (DPC) se-Indonesia. 

Selain itu, KLB mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Faktanya, menurut AHY, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penyelenggara KLB Deli Serdang.(R04)

Sumber Berita: kompas.com

Ikuti kami di