Riausky

Riausky.com

Jelang Lebaran, Perbatasan Riau dengan Sumbar, Sumut dan Jambi akan Dilakukan Penyekatan, Total Ada 6 Titik...

Jelang Lebaran, Perbatasan Riau  dengan Sumbar, Sumut dan Jambi akan Dilakukan Penyekatan, Total Ada 6 Titik...
Gubernur Riau Syamsuar saat memimpin rapat koordinasi beberapa waktu lalu. 

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama sejumlah instansi terkait akan mendirikan enam posko penyekatan antisipasi mudik lebaran tahun 2021 di perbatasan Provinsi Riau. 

"Untuk mengantisipasi mudik lebaran nanti ada penyekatan-penyekatan, nanti kita koordinasi dengan pak Kapolda dimana lokasi penyekatan," kata Gubenur Riau (Gubri), Syamsuar, Senin (12/4/2021). 

Gubri mengatakan, seperti tahun lalu penyekatan mudik lebaran untuk perbatasan Riau-Sumatera Barat terdapat dua posko, yang lokasinya ada di Kabupaten Kampar dan Kuansing. 

"Kemudian ada posko di perbatasan Riau-Sumatera Utara, itu ada di Rokan Hilir dan Rokan Hulu (Rohul). Di Rohul ini juga ada perbatasan dengan Pasaman Sumbar, ini juga harus dilakukan penyekatan," terangnya. 

Selain itu, lanjut Gubri, ada juga penyekatan di perbatasan Riau-Jambi. Dimana lokasi penyekatan berada di Kabupaten Indragiri Hilir. 

"Kami mengusulkan ke pak Kapolda setidak-tidaknya ada enam titik lokasi penyekatan itu untuk mengantisipasi arus mudik yang melalui jalur darat," sebutnya. 

Lebih lanjut Gubri mengatakan, untuk waktu penyekatan antisipasi mudik lebaran sendiri akan diberlakukan mulai 6-17 Mei 2021.

"Itu sudah kita sampaikan ke pak Kapolda, nanti anggota pak Kapolda akan melakukan survei dahulu bersama Satpol PP dan Dishub Riau, sehingga dari sana baru kita ketahui dimana posisi posko penyekatan pelarangan," paparnya. 

Gubri menegaskan, sesuai intruksi Menteri Perhubungan, petugas di posko penyekatan perbatasan juga diperbolehkan memutar balik kendaraan yang akan melakukan mudik lebaran. 

"Namun ada pengecualian yang boleh melintasi posko penyekatan. Misalnya kendaraan angkutan sembako, barang penting, orang sakit dan kedinasan. Jadi sudah ada pengecualian yang disampaikan Menteri Perhubungan, dan ini jadi acuan kita untuk putar balik kendaraan," tukasnya.(mcr)

Ikuti kami di