Riausky

Riausky.com

Meningkat Signifikan, Ini Realisasi Penerimaan Daerah Kota Pekanbaru dari Pajak yang Dihimpun Bapenda

Meningkat Signifikan, Ini Realisasi Penerimaan Daerah Kota Pekanbaru dari Pajak yang Dihimpun Bapenda
Guna ekstensifikasi penerimaan daerah, Bapenda Pekanbaru juga membuka pelayanan pembayaran pajak pada hari Sabtu.  

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Bapenda Pekanbaru terus bekerja keras  meningkatkan realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Dua pajak yang saat ini terus mendapat penekanan untuk peningkatan penerimaan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal itu tidak lepas dari langkah optimalisasi dan intensifikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.

Dari data yang dihimpun, BPHTB yang sudah dihimpun untuk tahun 2022 adalah Rp104,7 miliar. Angka tersebut tercatat hingga 12 Agustus 2022 kemarin.

Angka ini meningkat 27,5 persen dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka Rp82 miliar. Sementara pada tahun 2020, BPHTB yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp71 miliar.

Sementara itu, untuk PBB tahun 2022, hingga 12 Agustus kemarin terhimpun Rp69,4 miliar. Angka ini naik 19,9 persen dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp57,9 miliar. PBB tahun 2021 ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka Rp52,5 miliar.

Zulhelmi Arifin dilansir dari haluanriau mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya optimalisasi untuk mengejar PAD dari pajak daerah yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya.

Untuk optimalisasi BPHTB, Bapenda Kota Pekanbaru melakukan langkah-langkah berupa berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Lalu, Bapenda Pekanbaru juga berkoordinasi ke Bank Tabungan Negara (BTN) terkait peningkatan Perjanjian Jual Beli (PJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB).

"Kita juga memastikan potensi BPHTB terbayarkan. Mengkoordinir pelaporan BPHTB secara sistematis dan menambahkan persyaratan pelaporan BPHTB dengan sanksi denda maksimal empat kali pajak terhutang," ungkap Kepala Bapenda Kota Pekanbaru.

Untuk PBB, Bapenda Pekanbaru melakukan optimalisasi dengan gencar melakukan Sosialisasi Daftar Tagih (SDT) ke Wajib Pajak (WP).(R02)

Ikuti kami di