Riausky

Riausky.com

Pemkab: Selesaikan Konflik Kepengurusan SPTI di Rohil Sesuai Peraturan Perundangan

Pemkab: Selesaikan Konflik Kepengurusan SPTI  di Rohil Sesuai Peraturan Perundangan
 

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Ratusan yang menamakan Buruh Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPTI-KSPSI) dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau berkumpul di seputar kantor Gubernur Riau jalan Sudirman, Pekanbaru.

Adapun tuntutan pendemo meminta Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong turun tahta dari Bupati.

Alasan pendemo adanya dualisme kepengurusan SPTI di Kabupaten Rohil di duga Bupati memihak ke salah satu pengurus DPC SPTI Versi Hijrah.

Sesuai Undang- Undang Ormas seluruh kelengkapan Administrasi telah memenuhi syarat Versi Hijrah sehingga layak di dukung Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Kepengurusan SPTI Versi Fuad di duga secara Administrasi kelembagaan tidak memenuhi syarat sebagai Organisasi Buruh karena di duga tidak memiliki AHU sebagai kelengkapan yang di keluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham.

Sesuai informasi yang di peroleh, di tingkat DPP Versi Fuad – Saut dan Surya Batubara juga masih bermasalah (proses Hukum) dan belum tuntas. Sehingga, sangat perlu di pertanyakan Pemprov Riau dan Kabupaten Kota.

Kadiskominfotiks Rohil Indra Gunawan SE saat dikonfirmasi, Jumat (16/9/2022) mengajak seluruh elemen agar menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Baik Pergub maupun Peraturan Bupati.

Selain itu juga kata Indra, dirinya dengan tegas mengatakan terkait persoalan dualisme tidak perlu melebar kemana-mana.

"Adik-adik kan paham tentang undang-undang. Minta Bupati turun tahta, kan gak lucu, jangan sampai adik-adik di tunggangi oleh oknum yang memanfaatkan adik-adik maupun para buruh," ujarnya.

"Mari kita duduk bersama dengan tenang dan kita cari solusi dengan baik," tambah nya lagi.

Hal senada juga pernah disampaikan Bupati Rohil Afrizal Sintong saat menerima perwakilan buruh di kantor Bupati beberapa waktu lalu.

Dimana, Bupati dengan elegan mengatakan kepada beberapa perwakilan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa agar membawa persoalan dualisme kepengurusan SPTI-SPSI tersebut ke jalur hukum yakni dengan menggugat ke PTUN.(R15)

Ikuti kami di