BENGKALIS (RIAUSKY.COM)- Pasca penahanan terhadap Bupati Amril Mukminin dan penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Plt. Bupati Muhammad, aktivitas kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap berjalan normal.
Tidak ada yang berubah, semuanya berjalan seperti biasa dan tidak ada kegiatan yang terkendala.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintahan Bengkalis Muhammad Fadhli, Jumat (6/3/2020) pagi tadi.
Dikatakan dia, Aktifitas di kantor Bupati Bengkalis terlihat ramai oleh ASN menjalankan tugas keseharian. Begitu juga sejumlah dinas di lingkungan Pemerintahan Bengkalis masih berkegiatan seperti biasa.
''Tidak ada aktifitas yang terkendala pasca status DPO Plt Bupati Bengkalis heboh di media. Roda pemerintahan jalan seperti biasanya hari ini, tidak ada kendala," sebut Fadli dilansir dari tribunpekanbaru.
Disinggung siapa yang menjalankan aktivitas pimpinan daerah, Fadli menyebutkan saat ini kegiatan pimpinan diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah.
Seperti hari ini kedatangan Wakil Presiden Indonesia Ma'aruf Amin di Pekanbaru, sambung Fadli, pemerintah Bengkalis menghadiri pertemuan dengan Wapres di Pekanbaru di wakili oleh Sekda Bengkalis Bustami.
"Sekda sekarang di Pekanbaru, menyambut kehadiran Wakil Presiden kita yang menghadiri beberapa agenda," tambahnya.
Menurut dia, secara rutin pemerintahan Bengkalis hari ini seperti biasa.
ASN dan tenaga honorer tetap berkegiatan di kantor masing masing tidak ada perubahan.
Sementara terkait pimpinan pemerintahan, sampai saat ini masih dikomandoi Plt Bupati Bengkalis Muhammad sebagai pimipiman Pemerintahan Bengkalis.
Belum ada surat atau arahan dari provinsi terkait kepemipinan daerah.
"Masih tetap Muhammad pimpinan kita sebagai Plt Bupati Bengkalis.
Belum ada arahan dari provinsi masalah ini," terangnya singkat.
Sebagaimana diketahui, dua pemimpin daerah Bengkalis baik bupati dan wakil bupati sedang berhadapan dengan perkara hukum.
Bupati Bengkalis, Amril Mukminin saat ini sedang menjalani masa penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak Kamis (6/2/2020).
Amril akhirnya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2019 lalu.
Sementara Wakil Bupati yang kini menjabat Plt. Bupati Muhammad pasca penetapan status DPO oleh Polda Riau sampai hari ini belum diketahui keberadaannya. Meskipun dalam beberapa kegiatan sebelum diumumkan sebagai DPO, Muhammad sempat terpantau menjalankan tugas pemerintahannya. (R04)
Listrik Indonesia
.jpg)
