JAKARTA (RIAUAKY.COM) - Sandiaga Uno memiliki saran untuk pemerintah dalam menjaga ekonomi nasional yang mulai terhimpit oleh virus corona (COVID-19).
Setidaknya pemerintah butuh Rp 200 triliun untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini.
"Bicara mengenai situasi ekonomi, kita harus segera melakukan satu kebijakan yang komprehensif. Untuk ekonomi paket yang cocok untuk Indonesia perlu Rp 200 triliun secara keseluruhan paket ekonomi, di luar penanggulangan COVID-19," ujarnya saat telekonferensi melalui Google Meet, Kamis (26/3/2020).
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Rp 200 triliun bisa dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, 25% harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Sekitar 25% itu harus dilakukan direct transfer atau BLT kepada masyarakat yang ada di golongan rentan. Ini saya mendukung jika dari Rp 200 triliun 1/4-nya bisa diarahkan kepada 40% (masyarakat) terbawah," ucapnya.
Kedua, 25% atau Rp 50 triliun harus diberikan kepada masyarakat pekerja informal atau pekerja harian. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memberikan paket likuiditas sehingga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.
"Bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk salah satunya memastikan mereka untuk memberikan paket likuiditas, sehingga tidak perlu PHK," sebutnya.
"Paket ketiga, 25% untuk yang kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Ini bisa melalui kartu pra kerja," tambahnya seperti dikutip dari Detik.com.
Sedangkan 25% terakhir, bisa diberikan kepada sektor keuangan seperti perbankan. Menurutnya, sektor perbankan salah satu yang terdampak virus corona karena masyarakat jadi sulit membayar cicilan.
"Bantuan di sektor keuangan juga pada saat ini diperlukan karena banyak perbankan yang mengalami kesulitan karena masyarakat tentunya menghadapi COVID-19 ini akan kesulitan membayar cicilan, termasuk telepon," katanya.
Meski begitu, Sandiaga meyakini pemerintah tidak bisa jalan sendirian. Menurutnya, perlu ada kerja sama dengan dunia usaha hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
"Pemerintah bisa menggandeng dunia usaha baik perusahaan yang besar, yang punya kemampuan untuk menyentuh kantong-kantong yang diperlukan untuk penyaluran program ini maupun eksekusinya bisa melibatkan para pelaku UMKM," kata dia. (R01)
Listrik Indonesia
