SELAT PANJANG (RIAUSKY.COM) - PT Riau Andalan Pulp and Paper meluncurkan program Desa Bebas Api/ Fire Free Village Programme (FFVP) di kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (30/6/2020).
Peluncuran program yang rutin dilaksanakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan ini dilaksanakan di Kota Selatpanjang.
Program ini diinisiasi oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dengan melibatkan sepuluh desa di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Adapun 10 wilayah yang masuk Program Desa Bebas Api Tahun 2020 ini adalah : di Kecamatan Merbau dilaksanakan di Desa Belitung, Lukit, Pelantai, Mekar Sari, Mayang Sari.
Sementara di Kecamatan Tasik Putri Puyu akan dilaksanakan di Desa Putri Puyu, Kudap, Dedap, Mekar Delima.
Stakeholder Relation (SHR) Manager wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Susilo Sudarman mengungkapkan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme (FFVP) dinilai efektif menekan angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
RAPP menilai Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak hutan tropis dan rawa gambut sehingga kondisi ini perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya di musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
PT RAPP dikatakan Susilo akan terus hadir dan berupaya untuk meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, TNI/Polri serta masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi Karlahut.
Melalui kerjasama berbagai pihak, sebut dia, program ini terbukti mampu mencegah karhutla di 750 ribu hektar lahan yang berada di tiga Kabupaten di Riau, di antaranya Pelalawan, Siak dan Kepulauan Meranti.
Susilo juga menjelaskan komitmen perusahaan bahwa RAPP bukan sebagai tamu tapi merupakan bagian dari masyarakat untuk sama-sama menyelesaikan PR besar yakni mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini.
Dia juga mengatakan program ini dimulai pada tahun 2014. Saat itu, empat desa tercatat sebagai peserta. Tahun 2015 jumlah desa peserta melonjak menjadi 18 desa. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 program tersebut diikuti masing-masing oleh 18 desa dan 9 desa.
Tahun 2019 RAPP kembali melakukan MoU dengan 9 desa yang berada di wilayah operasional perusahaan sehingga total peserta Desa Bebas Api sudah mencapai 79 desa.
Program ini, dijelaskan Susilo, memiliki 5 elemen utama yaitu reward senilai 100 juta rupiah dalam bentuk program kepada desa yang tidak terjadi kebakaran selama 3 bulan, keterlibatan crew leader untuk mendukung pencegahan kebakaran, bantuan pembukaan lahan melalui peralatan pertanian, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat termasuk anak-anak sekolah yaitu Fire Aware Community (FAC) serta pemantauan kualitas udara melalui perangkat PM10 di 7 desa.
Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi program desa bebas api ini.
Dia mengungkapkan, program ini ini efekti menjaga keberlangsungan ekosistem dan lingkungan dari kebakaran, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Musim kemarau berpotensi menimbulkan karhutla, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kita harus bersama-sama menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah karhutla,” tutur Irwan saat kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Desa Bebas Api, Selasa (30/6/2020), di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
"Kami mendukung penuh program Desa Bebas Api ini karena mencegah lebih baik daripada memadamkan. Sebab, Karhutla ini akan merepotkan semua pihak dan yang tak kalah penting menghabiskan sumber daya," ujarnya.
Untuk itu, Pemkab akan melayangkan surat edaran dan kesiapsiagaan ke semua kecamatan dan desa untuk bersiap menghadapi musim kemarau. Selain itu pihaknya juga mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api atau MPA, peralatan pemadaman, sumber air atau embung untuk antisipasi.
Lebih jauh dikatakan Bupati, semua layak bersyukur karena sejak digulirkannya Program Desa Bebas Api telah mampu menekan angka Karlahut di Kepulauan Meranti khususnya di dua Kecamatan yakni Tasik Putri Puyu dan Merbau.
"Kalau saya tahu persis, Alhamdulillah semenjak adanya program yang satu ini memang kebakaran hutan dan lahan di Pulau Padang bisa dikendalikan secara sangat signifikan ini bisa kita lihat kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2011-2012 dimana pada saat itu kebakaran hutan yang terjadi di daerah Pulau Padang dan sekitarnya yang pada saat itu sangat merepotkan,'' papar Irwan.
Ia berharap kondisi itu dapat terus dijaga melakui aksi nyata dilapangan, karena mencegah lebih baik daripada memadamkan yang akan merepotkan semua pihak dan yang tak kalah penting menghabiskan sumber daya.
"Mencegah lebih baik daripada memadamkan karena jika terjadi kebakaran akan menghabiskan sumberdaya yang tidak sedikit," paparnya lagi.
Terakhir untuk mengoptimalkan pencegahan Karlahut Bupati Irwan mengintruksikan kepada BPBD dan Satpol PP Meranti untuk kembali melayangkan surat edaran kesiap-siagaan kesemua Kecamatan dan Desa untuk bersiap menghadapi musim kemarau.
"Saya minta aktifkan kembali Masyarakat Peduli Api, Cek smua peralatan, Sumber Air (Embung) dan semua yang diperlukan. Karena ini bukan masalah baru, kita semua tahu lokasi rawan Karlahut mari bersama diantisipasi jangan sampai terjadi Karlahut," tegas Bupati.
Saya masih ingat betul bagaimana upaya kita menghadapi kebakaran hutan waktu itu, untuk itu Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen PT RAPP yang sungguh-sungguh dalam menghadirkan solusi permasalahan Karhutla ini," kata Irwan.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufik Lukman Nurhidayat mengatakan pentingnya sinergitas dari berbagai pihak baik itu Pemerintah, TNI, Polri, Dunia Usaha serta masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla.
"Jadikan MoU ini sebagai motivasi dan meningkatkan sinergitas antara semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla di wilayah Kepulauan Meranti," kata Kapolres.(adv)
