SIAK (RIAUSKY.COM)- Pemkab Siak kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Riau.
Ini adalah kali kesepuluh bagi Pemkab Siak meraih penghargaan dalam pengelolaan sistem keuangan pemerintah daerah secara berturut-turut.
Atas keberhasilan itu juga, Bupati Siak Alfedri menerima penghargaan dari Menteri keuangan Sri Mulyani.
Penghargaan diberikan saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 secara virtual yang diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia pada Selasa (14/9/2021).
“Alhamdulillah, berkat kesungguhan kita bersama dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel maka kita berhasil mempertahakankan Opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Karena itu kita diberikan penghargaan oleh Mentri Keuangan,” kata Alfedri.
Atas keberhasilan tersebut, Bupati Siak Alfedri juga menyampaikan rasa syukur karena ini tentunya bukan saja menjadi kebanggan bagi Pemkab Siak, namun juga menjadi tolok ukur dari keberhasilan dalam pengelolaan dan penataan sistim keuangan Pemkab Siak.
''Meraih Opini WTP dari BPK tersebut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), bagaimana secara administrasi kita lengkap, akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, semoga ini dapat dipertahankan untuk 5 tahun ke depan,'' kata dia.
Mendapatkan penghargaan ini membuat Alfedri optimistis bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Khusus pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
“Terimakasih dan penghargaan yang setingi-tinggi atas dukungan dan komitmen dari OPD dan doaseluruh masyarakat yang telah berkomitmen untuk membangun Siak yang kita cintai ini, saya berharap untuk terus dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang,” kata dia.
Dari layar virtual, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid 19, dengan melibatkan penegak hukum.
"Saat ini Pemerintah tengah bekerja keras dalam menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi di Indonesia," ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, ada beberapa lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara sebagai upaya menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara.
Jika semua pihak tidak terlibat pada akhirnya dapat mengurangi efektifitas dari program pemerintah.
Pada Rakernas ini diumumkan beberapa pemerintah provinsi, kabupten kota se Indonesia yang menerima penghargaan dari raihan Opini WTP dengan kategori laporan keuangan tahun 2020.
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 digelar Kementerian Keuangan RI dengan tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”.
Dalam acara yang berlangsung virtual itu,
Bupati Siak Alfedri didampingi Asisten II Setdakab Siak Hendrisan dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Rubiati.(Advertorial)
