Tanggulangi Kebakaran Lahan dan Asap

Luhut Instruksikan Pemda dan Perusahaan Wajib Alokasikan Dana

Luhut Instruksikan Pemda dan Perusahaan Wajib Alokasikan Dana
membakar hutan dan lahan diibaratkan membakar uang dan masa depan kita.
JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pemerintah kali ini benar-benar harus siap menerima kritik karena tidak siap dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan, serta asap yang ditimbulkannya. Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk pencegahan dan penanganan asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Selain membuat bloking kanal, pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota, juga perusahaan yang bergerak di bidang Hutan tanaman industri dan industri perkebunan untuk mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan bencana asap.
 
"Jadi tadi sudah membuat beberapa keputusan yang menurut saya bagus. Salah satunya adalah membuat bloking kanal dan ternyata berhasil. Jadi nantinya akan kita jadikan model di tempat lainnya," kata Menko Polhukam Luhut Panjaitan di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
 
Menurut Luhut, dampak dari bloking kanal itu sangat bagus untuk membantu menyiapkan cadangan air. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai area irigasi pertanian.
 
"Bloking kanal bukannya jadi mengeringkan kanal, tapi juga bisa digunakan untuk menyiram air ketika terjadi kebakaran dan cukup bagus untuk pertanian seperti jagung, kedelai bahkan beras," papar Luhut kepada wartawan.
 
Selain itu, dalam pembahasan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait bencana asap, telah dirancang juga berbagai pola yang menyangkut pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "Seperti penyeragaman sistem laporan baik cuaca maupun hot spot. Kita juga mempersiapkan pesawat di Kalimantan Tengah untuk water bombing," terang Luhut.
 
Selanjutnya pola-pola tersebut nantinya akan diterapkan juga di wilayah lain yang menjadi area kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi asap. Seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.
 
Luhut menambahkan, dia sudah meminta kepada kepala daerah untuk mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana ini. Selain itu dia juga meminta perusahaan agar menyiapkan dana bersama dalam penanggulangan bencana kebakaran.
 
"Kita sudah mempertimbangkan untuk membikin satu paket perusahaan seperti HTI dan kelapa sawit untuk mempunyai satu dana bersama untuk penanggulanangan bencana kebakaran ini karena hal ini sudah berjalan dari tahun ketahun," ujar Luhut.
 
Luhut sadar kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Sumatera serta Kalimantan telah terjadi berkali-kali. Bahkan di tahun 2006 titik kebakaran mencapai 14.000 titik sedangkan tahun ini tercatat lebih sedikit sekitar 7.000 titik. 
 
"Mudah-mudahan tahun depan lebih bagus. Tahun ini memang semua titik api menurun tapi asap tetap ada karena hujan belum turun jadi tetap akan dilakukan penggaraman," pungkasnya. 
 
Pemerintah di Riau tak Pernah Siap
 
Permasalahan tidak tertanggulanginya dampak kebakaran lahan dan asap di Riau, sebelumnya pernah disinggung oleh FITRA sebagai bentuk dari tidak siapnya pemerintah daerah di Riau. 
 
Tak hanya Pemerintah kabupaten dan kota, tempat kebakaran hutan dan lahan berkubang, pemerintah Provinsi Riau pun disebutkan sama sekali tidak menunjukkan komitmennya dalam penanggulangan bencana tahunan itu.
 
''Mana ada alokasi dana khusus untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga asap. Kalau pun ada, besarnya hanya Rp1,7 miliar, dan umumnya dialokasikan untuk belanja pegawai, bukan untuk penanggulangan kebakaran, apalagi dampaknya,''sebut Usman, dari FITRA beberapa waktu lalu. 
 
Alokasi dana sebesar ini, memang membuat miris, apalagi dengan alokasi anggaran di APBD Riau yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. (R01/int)
 

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index