Latest Posts

Malam Ini Kualitas Udara Pekanbaru Kembali Sangat Tidak Sehat

Wed, 14 Oct 2026 20:48:53 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Kualitas udara di Kota Pekanbaru pada malam Rabu (14/10/2026) malam ini kembali memburuk.

Bila sepanjang suang hari tadi kualitas udara bertahan 'Tidak Sehat', semenjak petang hingga malam hari ini, kondisinya memburuk menjadi 'Sangat Tidak Sehat'.

Secara kasat mata, kondisi udara di Kota Pekanbaru tampak dipenuhi asap yang kian tebal dibandingkan pada siang hari tadi.

Asap putih tebal itu juga menyebabkan rasa perih di mata dan menyebabkan batuk-batuk.

Dikutip dari data Badan meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada pukul 19.00 WIB tadi, konsentrasi PM 2.5 di Kota Pekanbaru tercatat 218.3 µg/m³.

Pada pukul 20.00 sedikit menurun menjadi 174,3 µg/m³.

Aktivitas di jalanan di Kota Pekanbaru pada malam hari ini tampak sedikit lebih lengang. Banyak warga memilih berada di dalam rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, per hari ini juga telah kembali mengeluarkan Surat Edaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak kauh (PJJ) untuk seluruh peserta didik di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP yang akan berlangsung hingga sehari ke depan.

Tak hanya itu, Pemko juga kembali menutup operasional sejumlah fasilitas publik di ruang terbuka seperti ruang terbuka hijau.

Dalam mendukung kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk fasilitas kesehatan, 21 Puskesmas juga disiagakan, termasuk dengan menyediakan masker bagi masyarakat yang memerlukan.(R06)

Rakor Pesantren, Kemenag dan Ponpes se-Pekanbaru Deklarasikan Komitmen 'Pesantren Pekanbaru Aman'

Wed, 14 Oct 2026 21:44:40 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru mempertegas komitmennya dalam memperkuat mutu pendidikan keagamaan yang ramah anak dan bebas dari kekerasan melalui Rapat Koordinasi Pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Daurah Musyrif-Musyrifah Pondok Pesantren Kota Pekanbaru Tahun 2026 di Aula Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) Pekanbaru pada Selasa (13/10/2026).

Helat strategis yang dihadiri oleh pimpinan pesantren dan para pengasuh asrama ini menjadi momentum penting bagi 52 pondok pesantren se-Kota Pekanbaru untuk menyatukan visi mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang aman dan nyaman melalui target "Pesantren Pekanbaru Aman".

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru, yang setelah ini dilanjutkan dengan Santri Leadership Academy pada 17 Oktober 2026 di Pondok Pesantren Al Ikhwan bersama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Pekanbaru, hingga puncaknya Apel Hari Santri dan Sarasehan Pimpinan Pondok Pesantren Pekanbaru pada akhir Oktober 2026 bersama Pemerintah Kota Pekanbaru di Gelanggang Remaja.

Rangkaian acara hari ini, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru dan Rektor USTI Pekanbaru. Sinergi kelembagaan ini disepakati untuk memperluas akses pengembangan pendidikan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun kerja sama yang saling mendukung antara perguruan tinggi dan pesantren.

Rektor USTI Pekanbaru, Lusiana, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang mempertemukan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan pengelola pesantren. Menurutnya, perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran sejalan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kemitraan ini diharapkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi pengembangan wawasan serta mutu pendidikan keagamaan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, H. Syahrul Mauludi, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang kondusif bagi tumbuh kembang santri. Ia menggarisbawahi bahwa pesantren merupakan benteng pembentukan karakter, akhlak, dan kedisiplinan generasi muda. Oleh karena itu, mewujudkan pesantren ramah anak membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen pesantren melalui pola pembinaan yang mengedepankan kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat santri.

Puncak seremonial ditandai dengan Penandatanganan Komitmen dan Deklarasi Pesantren Pekanbaru Aman secara serentak oleh Kepala Kemenag Pekanbaru beserta seluruh pimpinan lembaga pesantren. Deklarasi ini menjadi landasan moral dan operasional agar setiap pesantren terlindungi dari tindakan perundungan, kekerasan, maupun diskriminasi melalui penerapan kebijakan nyata di masing-masing unit pendidikan.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang terbagi dalam dua sesi panel. Pada sesi panel pertama yang berfokus pada Daurah Musyrif-Musyrifah dan Manajemen Asrama Ramah Anak, K.H. Muhammad Mursyid selaku Ketua FKPP Riau, Anggota DPD RI Komite III, dan Pimpinan Ponpes Khairul Ummah memaparkan transformasi tata kelola pesantren menuju pesantren ramah anak sekaligus mengurai problematika pesantren beserta solusinya (problem solving).

Pembahasan diperkuat oleh Buya Irwan Suanto selaku Ketua FKPP Kota Pekanbaru dan Pimpinan Ponpes Al Ikhwan yang menegaskan pentingnya pengasuhan berbasis ta'dib atau disiplin positif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan asrama. Sementara itu, H. Irwan Said selaku Pimpinan Ponpes Baitul Qur'an Riau mendesak seluruh pesantren untuk segera membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai regulasi Kemenag.

Pada sesi panel kedua, pembahasan mengulas arah kebijakan kelembagaan dan perlindungan sosial. Kasi PD Pontren Kemenag Pekanbaru memaparkan lima pilar strategis, meliputi tata kelola pendaftaran keberadaan pesantren, akuntabilitas laporan pertanggungjawaban BOS, transformasi pengasuhan ramah anak, penyusunan rencana aksi (action plan), serta kerja kolaboratif mozaik pesantren di Pekanbaru.

Sesi ini dilengkapi oleh pemaparan tim BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru yang menekankan krusialnya jaminan sosial ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi para ustadz, musyrif, dan tenaga pendidik. (*)

Bupati Siak Perpanjang SK 2.994 ASN PPPK Paruh Waktu, Dapat Gaji 13 dan THR

Wed, 14 Oct 2026 18:01:26 +0700

SIAK (RIAUSKY.COM) – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si., mengingatkan kepada ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu agar bekerja dengan baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sebab di balik gaji yang diterima, ada kewajiban melayani masyarakat dengan baik.

Pesan itu disampaikan Afni saat memberikan arahan untuk 2.994 orang PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, dalam pertemuan di Siak Sport Hall, Rabu (14/10/2026).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Sekda Mahadar, dan jajaran. Dua titik pertemuan lainnya digelar di Sungai Apit dan Tualang.

Afni mengatakan, bekerjalah dengan baik, loyal pada rakyat, terus semangat berjuang di tengah tekanan fiskal yang tak mudah. Doakan pemimpin kuat dan istiqomah.

"InsyaAllah Pemda Siak tak ada niat merumahkan. Malah Alhamdulillah dengan sedaya upaya di tengah efesiensi, perdana ASN P3K Paruh Waktu di Siak mendapatkan THR atau gaji 14, dan juga gaji ke 13," ungkap Afni.

Bagi Afni, perpanjangan surat keputusan (SK) bukan sekadar kepastian untuk kembali bekerja. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar yang harus dijawab melalui dedikasi dan kinerja nyata kepada masyarakat.

Berdasarkan pemutakhiran data per Januari 2026, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Siak mencapai 11.257 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.821 PNS, 3.442 PPPK Penuh Waktu, dan 2.994 PPPK Paruh Waktu. Pemerintah daerah juga masih didukung 3.037 tenaga non-ASN.

Dari basis data 3.048 PPPK Paruh Waktu, sebanyak 2.994 orang resmi diperpanjang kontraknya untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Sementara 54 orang lainnya tidak diperpanjang karena sejumlah alasan, mulai dari mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, hingga pelanggaran disiplin dan target kinerja yang tidak tercapai.

Afni mengungkapkan, kesempatan untuk melanjutkan pengabdian harus dibarengi dengan kesungguhan bekerja. Evaluasi kinerja bukan formalitas, melainkan ukuran nyata untuk menentukan keberlanjutan pengabdian setiap pegawai.

Sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, seluruh PPPK Paruh Waktu diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen tersebut akan menjadi dasar perjanjian kinerja tahun berikutnya dan dievaluasi secara berkala melalui penilaian triwulanan maupun tahunan.

Karenanya Afni meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan atasan langsung membimbing sekaligus mengawasi pegawai agar target yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati perempuan pertama di Siak itu, juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran. Pada upacara peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Siak, sebelumnya telah dilakukan simbolisasi pemberhentian terhadap 10 ASN yang dinilai melanggar disiplin dan etik. Sebaliknya, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada 15 ASN yang menunjukkan prestasi dan dampak positif bagi Kabupaten Siak.

“Ini bukti keseriusan kita. Yang bekerja baik harus kita apresiasi, tetapi yang melanggar disiplin dan etik juga harus ada tindakan. Kita semua dibayar menggunakan uang rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, mantan wartawan itu mengakui bahwa keberlanjutan pembiayaan pegawai menjadi tantangan tersendiri di tengah tekanan fiskal daerah. Rencana penarikan pembiayaan gaji guru dan tenaga kependidikan ke pemerintah pusat masih menunggu petunjuk teknis. Kebijakan tersebut diperkirakan memberi ruang fiskal sekitar Rp10 miliar bagi Kabupaten Siak.

Namun, sambung Afni, potensi ruang fiskal itu dinilai belum cukup untuk mengimbangi tekanan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diperkirakan mencapai sekitar 70 persen pada tahun depan, atau setara lebih dari Rp100 miliar.

Belum lagi, kata Afni, Pemprov Riau sudah menyatakan akibat tekanan fiskal, 60 persen pembayaran kewajiban UHC harus ditanggung Kabupaten dari sebelumnya 45%. Akibatnya Kabupaten harus mencari tambahan anggaran yangvdiperkirakan mencapai Rp50 miliar lebih. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus semakin cermat dan hati-hati mengelola anggaran.

“Efek dari setiap kebijakan pasti berdampak pada fiskal. Sementara keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah, terutama dalam dana bagi hasil, mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun depan,” ungkapnya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Afni menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu memanfaatkan kesempatan bekerja dengan sebaik-baiknya.

Di balik angka ribuan pegawai dan hitungan anggaran miliaran rupiah, pesan Afni sederhana: pengabdian kepada negara harus berujung pada manfaat bagi rakyat. Sebab, setiap rupiah yang diterima aparatur bersumber dari uang publik.

“Berikan pelayanan terbaik yang berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Siak,” pesan Afni.

Pemko Pekanbaru Gandeng BPKP Evaluasi PDAM Tirta Siak, Pengelolaan Bakal Diperkuat

Wed, 14 Oct 2026 17:40:18 +0700

PEKANBARU (RISUSKY.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus mendorong optimalisasi pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mematangkan tindak lanjut pengelolaan PDAM Tirta Siak, termasuk mengevaluasi pola kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Pemko Pekanbaru bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau di Kantor BPKP Riau, Rabu (14/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, memaparkan perkembangan pengelolaan PDAM Tirta Siak, khususnya terkait pola kerja sama KPBU dengan PT PP Tirta Madani (PPTM).

Zulhelmi mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru untuk menentukan langkah terbaik bagi keberlangsungan perusahaan daerah itu, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan bisnis.

"Pada prinsipnya, tadi BPKP sudah mendukung rencana pengambilalihan secara sukarela dari PDAM terhadap PPTM. Langkah yang diambil Pemko Pekanbaru dinilai sudah tepat," kata Zulhelmi Arifin usai pertemuan.

Meski demikian, Pemko Pekanbaru masih akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengambil keputusan final. Kajian tersebut mencakup audit menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pengambilalihan, termasuk perhitungan aspek keuangan dan komponen lainnya.

Menurut Zulhelmi, langkah tersebut penting agar keputusan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kita akan melakukan audit yang menyeluruh dan mendalam, terkait seluruh aspek dan komponen yang berkaitan dengan pengambilalihan sukarela ini," ujar pria yang akrab disapa Ami ini.

Setelah proses evaluasi dan kajian rampung, Pemko Pekanbaru akan menentukan skema pengelolaan PDAM Tirta Siak ke depan. Opsi yang dibahas di antaranya mendorong perusahaan agar mampu mengelola operasionalnya secara mandiri atau menjajaki kerja sama dengan pihak swasta lainnya.

Namun, Ami menegaskan, penguatan kemandirian perusahaan menjadi hal penting agar PDAM Tirta Siak dapat berdiri di atas kemampuan sendiri.

"Bagaimana PDAM ini bisa mengelola secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak swasta lainnya, tetapi sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri," jelasnya.

Dalam proses tersebut, Pemko Pekanbaru juga meminta masukan dari BPKP Perwakilan Riau, terutama terkait aspek regulasi, tata kelola, dan pengalaman dalam menangani persoalan serupa.

Ami menyebutkan, masukan dari BPKP menjadi pertimbangan penting agar pemerintah daerah dapat melihat persoalan secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan.

Ia juga mengapresiasi dukungan dan pandangan yang diberikan BPKP dalam pembahasan tersebut. Pemko Pekanbaru berharap rekomendasi dari para ahli dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pengelolaan PDAM Tirta Siak.

"Kita bersyukur mendapat banyak masukan, terutama dari Kepala Perwakilan BPKP. Beliau memahami persoalan dari hulu hingga hilir, sehingga kita mendapatkan sudut pandang yang menyeluruh," ungkapnya.

Atasi Antrean BBM, Pemprov Riau Minta BPH Migas Tambah Kuota

Wed, 14 Oct 2026 17:15:33 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) — Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan berbagai skenario antisipasi guna mengurai antrean panjang kendaraan dan mencegah potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan agar rantai pasokan BBM ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Riau tetap terjaga.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando Simatupang, menyampaikan bahwa Gubernur Riau telah menginstruksikan pemenuhan pasokan energi secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi langsung dengan badan pengatur agar pasokan BBM harian ditambah sebelum memasuki periode puncak kebutuhan warga. Koordinasi tersebut diharapkan mampu memangkas potensi keterlambatan pasokan di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun," ujar Ismon dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).

Selain usulan penambahan kuota, Pemerintah Provinsi Riau mendorong pembentukan struktur pengawasan langsung di wilayahnya. Keberadaan perwakilan lembaga pengawas di daerah dinilai akan memperpendek rentang kendali penanganan masalah distribusi BBM.

"Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan," tuturnya.

Sejalan dengan langkah pemprov, Komisi VI DPR RI mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu pengawasan BBM bersubsidi yang melibatkan lintas instansi. Tim khusus ini dirancang untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari kuota dan tepat sasaran.

"Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Ahmad.

Bagikan Masker, Danlanud Tegaskan Asap Bukan dari Riau

Wed, 14 Oct 2026 16:48:20 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Personil Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud Rsn) bagikan masker untuk warga. Pembagian masker dilaksanakan di akses utama masuk kawasan Lanud termasuk di perempatan menuju bandara Sultan Syarif Kasim II.

"Pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian TNI AU terhadap kesehatan prajurit dan masyarakat sekitar di tengah pekatnya kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan," kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris, Rabu (14/10/26).

Selain itu, para personil juga memberikan edukasi pentingnya memakai masker untuk meminimalisir dampak buruk kesehatan akibat asap.

"Ya personil kita juga mengingatkan pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta menjaga kondisi tubuh selama kabut asap masih berlangsung," ungkap Danlanud lagi.

Lebih lanjut, Danlanud juga menegaskan kabut asap yang sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir bukan berasal dari Riau. Melainkan dari provinsi tetangga. Pasalnya, Riau sendiri dilaporkan nihil dari karhutla.

Hal ini terbukti berdasarkan pemantauan data hotspot satelit Terra dan Aqua, kondisi titik api di Provinsi Riau pada hari ini tercatat nihil.

"Memang kemarin sempat ditemukan satu titik api berskala kecil di wilayah Inhu Namun, kami langsung mengerahkan satu helikopter water bombing untuk melakukan penanganan. Alhamdulillah, hari ini Riau kembali nihil titik api,” paparnya.

Lanud Rsn yang tergabung dalam Satgas Udara penanggulangan karhutla di Riau terus berkomitmen melakukan langka-langkah pencegahan dan penanggulangan bersama unsur terkait lainya.

Sekda Meranti Tinjau Progres Bedah Rumah, 58 Unit di Desa Alai Selatan Rampung

Wed, 14 Oct 2026 16:17:25 +0700

MERANTI (RIAUSKY.COM) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memastikan pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Hal itu ditunjukkan melalui peninjauan progres program bedah rumah di Desa Alai Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (14/10/2026).

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., bersama Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, S.T., M.Si., serta jajaran Polres Kepulauan Meranti, meninjau langsung sejumlah rumah penerima manfaat.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung perkembangan pembangunan rumah sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat penerima manfaat.

Khusus di Desa Alai Selatan, sebanyak 58 unit rumah telah selesai dibedah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 rumah dilakukan pengecekan langsung dalam kegiatan peninjauan.

Sekda Sudandri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas dukungan melalui program bantuan bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan melihat perkembangan dan progres program pembangunan ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujar Sudandri.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan aman.

"Mudah-mudahan dengan program ini, keterbatasan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak dapat teratasi," harapnya.

Sementara itu, Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan bantuan program bedah rumah sebanyak 997 unit pada tahun 2026.

"Alhamdulillah, setelah kunjungan kami hari ini bersama Pak Sekda dan Bapak Kapolres yang mewakili, untuk Desa Alai ini sebanyak 58 rumah sudah selesai," kata Iswanto.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan program. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan jajaran keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pembangunan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda selaku pimpinan daerah atas kerja samanya sehingga program bedah rumah ini bisa berjalan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres atas kerja samanya dalam menjaga keamanan selama pembangunan," ujarnya.

Iswanto berharap program bantuan perumahan tersebut dapat kembali dialokasikan pada tahun mendatang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama rombongan juga membuat video ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan program bedah rumah yang telah diberikan kepada masyarakat.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Polres Kepulauan Meranti. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kabag Ren Polres Kepulauan Meranti AKP Edi Junaidi, S.H., mengatakan pihaknya siap mendukung dan mengamankan pelaksanaan program pemerintah.

"Kami dari pihak Kepolisian Resor Kepulauan Meranti sangat mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Kami siap mengamankan dan memberikan rasa aman dalam setiap tahapan program pemerintah," ungkap Edi.

Ia berharap pengamanan yang dilakukan dapat mendukung kelancaran pembangunan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menikmati rumah yang lebih layak.

Peninjauan tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BPKAD, Kasatpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfotik, Kabag Hukum, Kabag Pengelola Perbatasan, Kabag Prokopim, Camat Tebing Tinggi Barat, serta Kepala Desa Alai.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap sinergi dengan pemerintah pusat melalui program bantuan perumahan tersebut dapat terus diperkuat, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh hunian yang layak dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah.

Pemkab Meranti Jajaki Penguatan Program Perumahan, 967 Unit BSPS Disiapkan pada 2026

Wed, 14 Oct 2026 15:59:11 +0700

MERANTI (RIAUSKY.COM) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (14/10/2026).

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sudandri, S.H. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Riau Suwidar Agung beserta rombongan, Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti T. Arifin, Staf Ahli Bupati Febriadi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustiono, Kepala Dinas PUPR, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Meranti menyampaikan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat.

Sekda Sudandri mengatakan dukungan pemerintah pusat dan provinsi sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan perumahan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

“Dengan kebutuhan rumah yang diperkirakan mencapai kurang lebih 3.000 unit, kita bisa melihat betapa besarnya kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti terhadap hunian yang layak,” ujar Sudandri.

Menurutnya, pertemuan dengan BP3KP Sumatera III menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan kondisi riil kebutuhan perumahan di lapangan.

Pemkab Meranti, kata dia, siap menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk kebutuhan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

“Kami berharap melalui pertemuan ini, berbagai kondisi dan kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat dikomunikasikan bersama, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program selanjutnya,” katanya.

Sudandri juga mempersilakan BP3KP Sumatera III memaparkan berbagai program dan rencana kegiatan yang berpotensi disinergikan dengan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BP3KP Sumatera III, Agung, menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026.

Program yang dikenal masyarakat sebagai bedah rumah tersebut diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain BSPS, Pemkab Meranti juga didorong mengoptimalkan sejumlah program perumahan lainnya, seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan.

BP3KP Sumatera III menilai dukungan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait menjadi faktor penting agar berbagai program tersebut dapat berjalan efektif sekaligus membuka peluang mendapatkan dukungan program perumahan pada tahun berikutnya.

Pengembang perumahan subsidi juga didorong memanfaatkan peluang pengusulan bantuan PSU melalui sistem yang telah tersedia, sepanjang persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi.

Program perumahan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas fisik hunian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan perumahan ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang memenuhi aspek keselamatan bangunan, kesehatan, dan kenyamanan.

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni juga diharapkan dapat mencegah terbentuknya kawasan permukiman kumuh sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, Pemkab Kepulauan Meranti berharap semakin banyak masyarakat mendapatkan akses terhadap hunian yang layak dan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat.

Sinergi tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan program perumahan yang masuk ke Kepulauan Meranti benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Lindungi Kesehatan Warga dari Kabut Asap, Pemko Pekanbaru Tutup Kembali RTH dan Taman Kota

Wed, 14 Oct 2026 15:27:21 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menutup sementara sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota pada 14–15 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat menyusul kualitas udara di Kota Pekanbaru yang kembali memburuk akibat kabut asap.

Penutupan sementara dilakukan terhadap tiga ruang publik, yakni RTH Putri Kacamayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas, serta Taman Kota di Jalan Diponegoro.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan penutupan dilakukan karena kondisi kualitas udara belum menunjukkan perbaikan.

"Kita tutup kembali sementara, karena kualitas udara belum membaik," kata Reza Aulia Putra, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap masyarakat, terutama warga yang beraktivitas di ruang terbuka.

Penutupan RTH dan taman kota ini juga sejalan dengan kebijakan Pemko Pekanbaru yang kembali memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik tingkat PAUD hingga SMP akibat kondisi udara yang belum membaik.

Pemko Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi kegiatan di luar ruangan selama kabut asap masih menyelimuti kota.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan karena asap masih cukup pekat. Kalau memang harus keluar ruangan, maka gunakanlah masker," pungkasnya.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kualitas udara di Pekanbaru dengan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) berada pada kategori sangat tidak sehat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan partikulat halus dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.

Riau Resmikan 87 Dapur SPPG, Total Sudah 683 yang Beroperasi

Wed, 14 Oct 2026 15:08:55 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Bali. Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau mendapatkan tambahan 87 dapur baru.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito B, mengatakan hingga saat ini total SPPG yang telah beroperasi di Riau mencapai 683 dapur.

"Hari ini kita telah mengikuti rangkaian peresmian 980 SPPG di Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Bali. Dan untuk Provinsi Riau terdapat 87 dapur," kata Harjito B, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, dari total yang beroperasi, terdapat 13 SPPG di Riau yang untuk sementara disuspend atau dihentikan operasionalnya.

"Untuk Provinsi Riau sendiri, sampai saat ini sudah beroperasional sebanyak 683 SPPG, kemudian yang disuspend untuk sementara ada 13 SPPG. Suspend ini ada beberapa kesalahan, terutama yang belum memiliki SLHS dan ada pula SPS keduanya belum keluar," jelasnya.

Harjito menyebutkan, untuk wilayah Riau, terdapat 1,5 juta penerima manfaat (PM). Di mana, khusus pada SPPG Kota Pekanbaru Payung Sekaki Air Hitam 3, Jalan Karya Indah melayani sebanyak 1.011 penerima manfaat.

"Pada SPPG ini jumlah penerima manfaatnya 1.011 dan untuk Provinsi Riau terdapat 1,5 juta," ujarnya.

Harjito juga meminta bantuan dan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun pemerintah kabupaten kota untuk membantu BGN dalam hal pengawasan tata kelola dan kualitas makanan MBG.

Terlebih lagi agar perputaran anggaran program MBG dapat dinikmati di dalam daerah dan tidak keluar ke provinsi lain.

"Kita ingin uang yang masuk ke Provinsi Riau ini tidak keluar lagi, jadi kami berharap adanya pendekatan oleh dinas yang berkaitan dengan ketahanan pangan agar mampu memproteksi uang yang ada di sini, yang dialirkan dan diputarkan kepada program MBG. Jadi jangan sampai keluar ke Sumbar ataupun ke Sumut," pungkasnya.

Milad ke-1 Dubalang Batang Kuantan, Asisten I Buka Bakti Penanaman Pohon Kayu Jalur

Wed, 14 Oct 2026 14:53:12 +0700

TELUK KUANTAN (RIAUSKY.COM) – Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dr. Fahdiansyah, Sp.OG, mewakili Plt. Bupati Kuansing, membuka kegiatan bakti penanaman pohon kayu jalur dalam rangka Milad ke-1 Dubalang Batang Kuantan di Pulau Bungin, Teluk Kuantan, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga ketersediaan kayu untuk mendukung keberlangsungan tradisi pacu jalur sebagai warisan budaya kebanggaan masyarakat Kuansing.

Panglima Dubalang Batang Kuantan, Datuk Toni Wardiansyah, S.Si., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk bakti nyata organisasi dalam menjaga kelestarian Sungai Batang Kuantan dan lingkungan sekitarnya.

Ia menegaskan komitmen Dubalang melalui jargon “Jaga Sungai, Jaga Hutan, Jaga Lingkungan”. Selain menjaga ekosistem sungai, upaya pelestarian juga diarahkan untuk memastikan ketersediaan kayu jalur bagi generasi mendatang.

Sebanyak 125 anggota Dubalang Batang Kuantan telah dikukuhkan pada 12 Oktober 2025. Sejak terbentuk, organisasi ini terus berupaya mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam pelestarian lingkungan dan budaya.

Bibit tanaman dalam kegiatan tersebut mendapat dukungan dari BPDAS Indragiri Rokan, Kementerian Kehutanan RI. Ke depan, program penanaman direncanakan dikembangkan, termasuk melalui penanaman pohon buah-buahan.

Sementara itu, Kapolres Kuansing yang diwakili Kabag SDM Polres Kuansing mengapresiasi peran Dubalang Batang Kuantan dalam menjaga lingkungan. Ia berharap Dubalang turut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian alam serta bahaya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Dalam sambutannya, Fahdiansyah menyampaikan apresiasi atas inisiatif penanaman pohon kayu jalur tersebut. Ia menegaskan bahwa pelestarian tradisi pacu jalur harus dipersiapkan sejak dini melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

Ia juga mendorong agar penanaman pohon kayu jalur dapat menjadi bagian dari setiap penyelenggaraan kegiatan atau event di Kabupaten Kuansing. Untuk itu, OPD terkait diharapkan menindaklanjuti rencana tersebut melalui perencanaan dan penganggaran serta menyiapkan lokasi penanaman yang sesuai.

Menurutnya, meskipun manfaat penanaman pohon tidak dapat dirasakan secara langsung, upaya tersebut menjadi investasi penting bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan budaya pacu jalur.

Melalui kegiatan ini, Dubalang Batang Kuantan berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga adat, dunia pendidikan, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga Sungai Batang Kuantan, melestarikan lingkungan, serta mewariskan tradisi pacu jalur kepada generasi mendatang.

Kepala BGN Resmikan 980 SPPG Serentak di 16 Provinsi Wilayah Barat Indonesia

Wed, 14 Oct 2026 14:21:44 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Badan Gizi Nasional (BGN) telah meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang masuk dalam wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi tengkes tinggi dan sangat tinggi pada wilayah Barat Indonesia, Rabu (14/10/2026). Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tersebut diikuti secara daring oleh provinsi lainnya yang berada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Bali.

Untuk Provinsi Riau sendiri, dipusatkan di SPPG Jalan Karya Indah, Air Hitam 3, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, Helmi D.

Kepala BGN RI, Sudaryono, mengatakan peresmian minggu ini terdiri dari 691 SPPG di wilayah Sumatera dan 289 SPPG di wilayah Kalimantan dan Bali.

"Hari ini, BGN telah meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi yakni Wilayah Bali, Kalimantan dan Sumatera. Dengan pusat kegiatan di Aceh Besar. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari minggu lalu yang telah meresmikan 480 SPPG di wilayah Timur Indonesia," kata Sudaryono.

Sudaryono menegaskan, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah. Ia mengakui dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah persoalan, sehingga BGN terus melakukan pembenahan tata kelola, sistem, pemantapan personil, dan penguatan fungsi pengawasan.

"Untuk itu, saat ini kami sedang berusaha memperbaiki tata kelola, sistem dan memantapkan personel. Selain itu kita juga memperkuat fungsi pengawasan yang melibatkan koordinasi berbagai pihak, dengan membentuk Satgas MBG di daerah," ujarnya.

Pembentukan Satgas MBG di daerah bertujuan untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai, sehat, bersih, higienis, dan bergizi, sehingga tujuan peningkatan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui dapat tercapai.

Sudaryono mengungkapkan dampak positif program MBG berdasarkan laporan penelitian. Sebelum adanya MBG, sebanyak 56 persen peserta didik berangkat sekolah dalam keadaan lapar, kini turun menjadi 16 persen.

"Kami meyakini bahwa 16 persen ini adalah wilayah yang memang saat ini belum tersentuh. Maka menjadi kewajiban bagi saya sebagai Kepala Badan Gizi untuk terus menurunkan angka tersebut, tidak boleh ada lagi anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar," tegasnya.

Selain itu, terjadi peningkatan konsumsi protein hewani pada anak dari sebelumnya 26 persen menjadi 84 persen setelah adanya MBG. Kemudian, ada pula konsumsi buah dan sayur juga meningkat dari 65 persen menjadi 90 persen.

"Kami sangat mengharapkan kepada seluruh kepala daerah dan jajaran, untuk bagaimana melibatkan peran guru dalam pendidikan gizi juga sangat penting. Untuk bagaimana, agar para orang tua juga menyadari bahwa konsumsi buah dan sayur sangat penting terhadap tumbuh kembang anak, sehingga gerakan konsumsi buah dan sayur juga dapat ditanamkan dari lingkungan rumahnya," katanya.

Hingga saat ini, dikatakan Sudaryono, sesuai dengan Surat Penetapan Penerima Manfaat yang diterima pihaknya, BGN telah mengoperasikan 26.385 dapur di seluruh Indonesia yang melayani sebanyak 57,49 juta porsi makan setiap hari.

"Oleh karena itu, untuk menjaga porsi makanan ini terjamin kualitas dan standar gizi yang sesuai, kami sangat mengharapkan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak," pungkasnya.

Magister Ilmu Pemerintahan UIR Raih Akreditasi Unggul dari LAMSPAK

Wed, 14 Oct 2026 14:07:27 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR) menambah daftar panjang Program Studi (Prodi) di UIR yang berhasil meraih predikat akreditasi UNGGUL. Keputusan ini dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) dalam Surat Keputusan Dewan Eksekutif LAMSPAK Nomor 289/AK.03.05/2026 tanggal 10 Oktober 2026.

Sebelumnya Prodi ini berakreditasi BAIK SEKALI dan kini mampu mencapai pada mutu yang lebih tinggi. Dalam sertifikat akreditasi tersebut, Prodi Magister Ilmu Pemerintahan UIR dinyatakan memenuhi syarat status akreditasi UNGGUL yang berlaku mulai 28 Oktober 2026 hingga 28 Oktober 2031.

Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Pemerintahan Assoc. Prof. Dr. Khairul Rahman, M.Si, S.Sos menyampaikan, persiapan akreditasi telah dimulai sejak tahun 2025 dengan membentuk tim re-akreditasi, yang kemudian mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIR untuk pemetaan komponen dan memeriksa pemenuhan lima syarat khusus untuk pengajuan akreditasi UNGGUL.

“Setelah dinyatakan memenuhi lima syarat tersebut, tim melanjutkan pengisian borang atau dokumen akreditasi. Selanjutnya asesmen lapangan dilakukan pada tanggal 24 hingga 25 September 2026 lalu”, ungkap Khairul saat dikonfirmasi oleh tim Humas UIR pada Rabu, (14/10/2026).

Adapun 5 syarat khusus yang menjadi pemetaan asesor yaitu dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan, kesesuaian bidang kerja lulusan tinggi, rata-rata IPK lulusan, publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional terindeks dan ketersediaan laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.

“Sedangkan yang menjadi aspek penilaian lainnya yaitu bagaimana sarana dan prasarana, proses pembelajaran, Sumber Daya Manusia atau tenaga pengajar, dan bidang kemahasiswaan”, tambah Khairul.

Senada dengan itu Direktur Program Pascasarjana UIR Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H.,M.H menjelaskan bahwa saat ini Prodi Magister Ilmu Pemerintahan UIR telah menerapkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) sejak tahun 2022. Kemudian terus dilakukan penyesuaian hingga September 2026 berdasarkan kebutuhan mahasiswa, alumni, dan sinyal pasar.

Prodi ini memiliki dua profil utama lulusan, yaitu akademisi dan praktisi pemerintahan. Berdasarkan tracer study sejumlah alumni banyak yang menjadi dosen hingga berkiprah sebagai pemimpin di pemerintahan seperti Kepala Dinas, Ketua dan anggota DPRD serta Pegiat Sosial dan Tokoh Masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, Prodi Magister Ilmu Pemerintahan menargetkan kemampuan berbahasa asing bagi alumni contohnya kemampuan berbahasa mandarin. Hal ini sesuai dengan permintaan pengguna saat asesmen lapangan berlangsung. Dengan berhasilnya meraih akreditasi UNGGUL menjadi bagian dari upaya UIR dalam memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing lulusan, serta mendorong pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. (hms/smh)

Bupati Afni Perpanjang Kontrak 2.715 PPPK Paruh Waktu di Siak, Kinerja Tetap Dievaluasi

Wed, 14 Oct 2026 13:25:44 +0700

SIAK (RIAUSKY.COM) — Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan 2.715 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak agar bekerja disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan, gaji yang diterima para pegawai bersumber dari uang rakyat yang dihimpun melalui kerja keras masyarakat.

Pesan itu disampaikan Afni saat memberikan arahan kepada 2000 lebih PPPK Paruh Waktu di Siak, Sport Hall, Rabu (14/10/2026).

Ia meminta para pegawai memanfaatkan perpanjangan kontrak dengan menunjukkan kinerja nyata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kita hari ini betul-betul berjuang sekuat tenaga untuk tidak satupun PPPK kita rumahkan, itu komitmen dan cita-cita kami," tegasnya.

Afni menegaskan, komitmen Pemkab Siak untuk memperjuangkan nasib PPPK. Ia menyebut, jauh sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan menarik PPPK ke pusat, Pemkab Siak sudah berkomitmen tidak akan merumahkan satu pun PPPK.

"Kami tidak bisa tanpa bapak-ibu semuanya, tapi tolong bapak-ibu pun juga memberikan pengabdian terbaik, loyalitas bukan kepada kami tetapi kepada masyarakat," kata dia.

Menurutnya, PPPK Paruh Waktu adalah pelayan rakyat Siak. Meski dengan keterbatasan honor Ia meminta seluruh PPPK tetap semangat dan amanah dalam bekerja.

"Siak ini milik kita bersama, kita urus sama-sama. Loyalitas bapak-ibu bukan sama bupati dan wakil bupati melainkan kepada rakyat. Meskipun gaji bapak-ibu cuma 1-2 jutaan saja, tak sebanding dengan hari-hari kerjanya. Tetap semangat, dan tahniah, baik-baik dalam bekerja serta amanah," pesannya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Afni mengecek langsung kehadiran PPPK Paruh Waktu dari masing-masing Perangkat Daerah dan Kecamatan. Dengan gaya lesehan bersama, Afni mencairkan suasana agar lebih dekat dan terbuka.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar, Kepala BKPSDMD, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat Siak, Bungaraya, Mempura, Dayun dan Koto Gasib.

Tindak Lanjut Desk Forum Satu Data Kabupaten Bengkalis

Wed, 14 Oct 2026 12:39:10 +0700

BENGKALIS (RIAUSKY.COM) – Memasuki hari ketiga, pelaksanaan Desk Forum Satu Data Kabupaten Bengkalis terus digesa guna mengoptimalkan pemenuhan data sektoral daerah. Sejumlah perangkat daerah mengikuti jalannya agenda asistensi, verifikasi, dan sinkronisasi data ini secara bergantian.

Kegiatan ini dipimpin Azmar selaku Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfotik Bengkalis, berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis. Rabu, 14 Oktober 2026.

Kegiatan krusial ini dikoordinir Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bengkalis, didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis selaku Pembina Data Statistik Sektoral.

Desk Forum ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 48 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis . Agenda ini berfungsi memastikan bahwa seluruh data yang diproduksi oleh tiap-tiap OPD bersifat akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain menyamakan standar indikator agar tidak terjadi disparitas angka antar-instansi dalam perencanaan pembangunan daerah, forum ini bertujuan mempercepat integrasi platform. Dengan begitu, pimpinan daerah maupun instansi terkait dapat dengan mudah mengakses data sektoral penting—seperti data kependudukan, sosial, dan ekonomi—melalui satu pintu aplikasi yang terintegrasi.

Pimpinan Rapat, Azmar menegaskan bahwa pengisian elemen data merupakan kewajiban mutlak setiap instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

"Data yang menjadi tugas dan fungsi itu wajib diisi. Ketika menjadi tupoksi kita, itu harus kita penuhi. Apakah data yang diminta sudah dipenuhi, Jika belum, maka kita akan bahas satu persatu. Melalui surat hari Rabu minggu lalu, kami sebenarnya berharap hal ini sudah dibahas terlebih dahulu di internal masing-masing Perangkat Daerah," ujar Azmar tegas.

Lebih lanjut, Azmar mengingatkan bahwa kepatuhan ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun. Data yang dikumpulkan dalam forum ini nantinya akan dirangkum dalam dokumen satu data daerah dan ditandatangani secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

“Desk satu data bertujuan meningkatkan kualitas data untuk mendorong integrasi dan keterpaduan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengambilan kebijakan pembangunan daearah,” Jelas Azmar.

Pada hari ketiga ini, perangkat daerah yang dijadwalkan mengikuti desk adalah Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Diskominfotik.

Sebagai Tim Pembahas, Bappeda dan Pembina Data Statistik Sektoral menyampaikan, evaluasi difokuskan pada penyelenggaraan penginputan realisasi data tahun sebelumnya serta capaian kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) instansi.

Dalam jalannya forum, tim pembina mengungkapkan masih ditemukannya beberapa elemen data yang belum terisi. Selain itu, ditemukan juga sejumlah data anomali pada sistem e-walidata. Menyikapi hal itu, dinas terkait diminta memberikan perhatian serius, khususnya terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan.

Diskes: 11.707 Warga Pekanbaru Sakit Akibat Kabut Asap Kiriman

Wed, 14 Oct 2026 11:33:08 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kiriman di Kota Pekanbaru terus meluas dan mengancam kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru hingga pertengahan Oktober 2026, tercatat sebanyak 11.707 kasus gangguan kesehatan dialami warga akibat terpapar kabut asap.

Kepala Diskes Kota Pekanbaru, Hazli Fendriyanto, menjelaskan angka tersebut merupakan data kumulatif yang dihimpun sejak 25 Agustus 2026. Penetapan pendataan ini dimulai tepat setelah ditetapkannya status siaga darurat kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru.

"Seluruh data kesehatan tersebut berhasil direkap dari fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di kota tersebut, yakni mencakup 21 Puskesmas dan 30 rumah sakit. Dari total belasan ribu kasus yang tercatat, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi penyakit yang paling dominan menyerang masyarakat," ujar Hazli Selasa (13/10/2026).

Secara rinci, kasus ISPA mendominasi dengan jumlah mencapai 9.816 penderita. Selain ISPA, warga juga mengalami gangguan kesehatan lain seperti asma sebanyak 892 kasus, iritasi kulit sebanyak 498 kasus, serta konjungtivitis atau iritasi mata sebanyak 328 kasus.

Guna meminimalisasi dampak yang semakin meluas, Pemko Pekanbaru melalui Diskes terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan medis. Salah satu upaya yang ditingkatkan adalah promosi kesehatan secara masif melalui Puskesmas, termasuk mengimbau warga agar membatasi aktivitas di luar rumah dan wajib menggunakan masker saat berpergian.

"Masyarakat juga dianjurkan untuk menutup pintu, jendela, serta ventilasi rumah guna membatasi masuknya partikel asap ke dalam ruangan. Langkah ini sangat krusial untuk melindungi anggota keluarga dari paparan polusi udara, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap penyakit pernapasan," jelasnya.

Selain menggalakkan imbauan, Diskes Pekanbaru turut membagikan masker secara gratis kepada masyarakat dengan stok yang dipastikan masih mencukupi. Pemko Pekanbaru juga menggandeng perusahaan dan korporasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pengadaan serta penyaluran masker bagi warga.

"Dari sisi pelayanan medis, seluruh Puskesmas dan rumah sakit di Pekanbaru disiagakan dengan pemenuhan obat-obatan, tabung oksigen, serta peralatan penanganan ISPA," tegasnya.

Tak hanya itu, jam pelayanan Puskesmas juga diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB serta tetap beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu agar warga terlayani dengan optimal.(R06)

Pemkab Bengkalis Gelar Rakor Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola KDKMP

Wed, 14 Oct 2026 11:07:51 +0700

BENGKALIS (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), untuk Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai 13 hingga 14 Oktober 2026, di Hotel Surya Syariah Jalan Panglima Minal Bengkalis.

Rapat koordinasi langsung dibuka Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rakhmad.

Dalam sambutannya Basuki mengatakan bahwa penguatan kapasitas pengurus koperasi desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai wadah pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan.

Untuk itu, lanjutnya diperlukan sinergitas antar semua elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan koperasi yg unggul dan berdaya saing.

Basuki menjelaskan, kegiatan ini diikuti 50 peserta terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebanyak 15 orang, perwakilan kecamatan sebanyak 5 orang, PMO 2 orang, Tim KDKMP Dinas Koperasi Bengkalis 5 orang dan pengurus KDKMP sebanyak 23 orang.

"Pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan pengurus koperasi yang lebih kompeten, memiliki pemahaman yang kuat tentang tata kelola, dan mampu menjawab tantangan pengembangan koperasi ke depan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM koperasi menjadi pondasi penting dalam mendukung visi besar menuju Indonesia Emas 2045,"pungkasnya.

Para peserta akan mendapatkan berbagai materi mengenai pengembangan sumber daya manusia, peningkatan manajerial, hingga penguatan kelembagaan koperasi.

Bagi-Bagi Bahagia Telkomsel, Makin Sering Transaksi, Makin Besar Peluang Bawa Pulang Mobil dan Motor

Wed, 14 Oct 2026 10:49:22 +0700

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Telkomsel menghadirkan program Bagi-Bagi Bahagia sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan SIMPATI, Halo, dan Orbit. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memperoleh nilai tambah dari aktivitas dan transaksi yang mereka lakukan sehari-hari bersama Telkomsel melalui mekanisme pengumpulan kupon dan pengundian berkala.

Berlangsung mulai 12 Oktober 2026 hingga 8 Februari 2027, Bagi-Bagi Bahagia dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bernilai bagi pelanggan.

Program ini menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk terus menghadirkan nilai tambah sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang telah mempercayakan kebutuhan konektivitas dan layanan digitalnya kepada Telkomsel selama lebih dari 31 tahun.

Untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada pelanggan, Telkomsel akan melakukan pengundian secara rutin setiap minggu selama periode program, dengan total 17 kali pengundian.

Pengundian yang dilakukan secara berkala ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelanggan untuk berpartisipasi sepanjang periode program.

Sebagai bagian dari program ini, Telkomsel menyiapkan total 151 hadiah terdiri dari 31 unit BYD M6 EV dan 120 unit Yamaha NMAX.
Kehadiran hadiah ini menjadi bentuk apresiasi yang memperkuat nilai tambah yang dapat diterima pelanggan melalui partisipasi mereka dalam program.

Direktur Marketing Telkomsel, Lionel Chng, mengatakan, "Pelanggan adalah bagian penting dari perjalanan Telkomsel. Karena itu, kami terus mencari cara untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bernilai dalam setiap interaksi pelanggan dengan layanan kami. Melalui Bagi-Bagi Bahagia, kami ingin memberikan bentuk apresiasi yang sederhana namun bermakna, dengan membuka kesempatan bagi pelanggan untuk memperoleh reward dari aktivitas yang sudah menjadi bagian dari keseharian mereka bersama Telkomsel. Semangat inilah yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus Melayani Sepenuh Hati."

Untuk mengikuti program Bagi-Bagi Bahagia, pelanggan perlu melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi MyTelkomsel, SMS ke 777 dengan mengetik JOIN, BBB, atau YES, maupun melalui USSD *700*136#. Setelah registrasi berhasil dilakukan, transaksi yang memenuhi ketentuan akan secara otomatis menghasilkan kupon undian.

Kupon diperoleh dari transaksi yang memenuhi syarat, termasuk pembelian paket data, voice, SMS, VAS, DLS, serta pembayaran tagihan pascabayar.

Setiap kelipatan Rp10.000 nilai transaksi yang telah dibulatkan akan menghasilkan satu kupon undian. Kupon yang terkumpul akan diikutsertakan dalam pengundian mingguan selama periode program berlangsung.

Pemenang akan diumumkan melalui aplikasi MyTelkomsel paling lambat H+4 setelah setiap pengundian. Telkomsel juga menanggung pajak hadiah dan biaya distribusi hadiah kepada para pemenang.
Telkomsel mengimbau pelanggan untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel.
Informasi resmi mengenai program Bagi-Bagi Bahagia, termasuk mekanisme, daftar pemenang, serta syarat dan ketentuan program, hanya dapat diakses melalui aplikasi MyTelkomsel dan kanal resmi Telkomsel di telkomsel.com.(*)

Porseni IGTKI-PGRI Riau 2026 Ditutup Malam Tadi

Wed, 14 Oct 2026 09:45:20 +0700

TELUK KUANTAN (RIAUSKY.OM) – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Drs. Muradi, M.Si., mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, menghadiri penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia–Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Provinsi Riau Tahun 2026, Selasa (13/10/2026) malam, di Astaka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Kuantan Singingi.

Kehadiran Pj. Sekda Kuansing tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), sekaligus upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di kalangan tenaga pendidik taman kanak-kanak se-Provinsi Riau.

Porseni IGTKI-PGRI Provinsi Riau Tahun 2026 menjadi wadah bagi para guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan solidaritas, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengembangkan kreativitas dan potensi diri melalui berbagai kegiatan olahraga dan seni.

Dalam sambutannya, Muradi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Porseni tidak sekadar menjadi ajang perlombaan untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, aktualisasi diri, serta sarana memperkuat solidaritas, kreativitas, dan profesionalisme para pendidik anak usia dini.

“Melalui setiap perlombaan, kita menyaksikan semangat untuk berprestasi. Di balik setiap penampilan seni, kita melihat kreativitas dan kecintaan terhadap budaya. Karena itu, Porseni memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kompetisi, yakni mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan di antara para pendidik,” ujarnya.

Muradi juga menyampaikan bahwa IGTKI-PGRI sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi guru, memperkuat solidaritas antarpengajar, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini.

Ia berharap, melalui kegiatan Porseni, sinergi antara organisasi profesi dan pemerintah semakin kuat sehingga dapat mendukung terwujudnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

“Kami mengajak seluruh keluarga besar IGTKI-PGRI se-Provinsi Riau untuk menjadikan Porseni ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan merata,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Muradi turut mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah meraih prestasi dalam berbagai cabang perlombaan. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan, mengembangkan kreativitas, dan mempertahankan semangat berprestasi.

Sementara itu, bagi peserta yang belum memperoleh hasil sesuai harapan, ia berpesan agar tetap semangat dan menjadikan pengalaman selama mengikuti Porseni sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan pada kesempatan berikutnya.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Riau, Nartianis, M.Pd., dan Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof. Dr. H. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd., dalam sambutan mereka.

Dalam pelaksanaan Porseni IGTKI-PGRI Provinsi Riau Tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, IGTKI-PGRI Kabupaten Rokan Hulu berhasil meraih predikat juara umum.

Lebih lanjut, Muradi mengingatkan seluruh peserta agar senantiasa menjaga sportivitas, kebersamaan, dan sikap saling menghargai. Menurutnya, perbedaan hasil perlombaan tidak boleh mengurangi semangat persaudaraan yang telah terbangun selama kegiatan berlangsung.

Kepada seluruh kontingen dari luar Kabupaten Kuantan Singingi, Muradi berharap kehadiran mereka di Negeri Jalur tidak hanya meninggalkan kenangan tentang perlombaan, tetapi juga kesan positif terhadap keramahan masyarakat, kekayaan budaya, dan keindahan daerah Kuantan Singingi.

Ia juga berharap silaturahmi yang terjalin selama kegiatan dapat menjadi modal untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan antardaerah di Provinsi Riau.

Menutup sambutannya, Muradi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kuantan Singingi sebagai tuan rumah Porseni IGTKI-PGRI Provinsi Riau Tahun 2026. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun penyambutan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Kuansing sebagai tuan rumah. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan. Selamat kembali ke daerah masing-masing, semoga perjalanan Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kelancaran dan keselamatan,” tuturnya.(R12)

Prof Ahmad Fadli Terpilih Sebagai Calon Rektor Universitas Riau

Wed, 14 Oct 2026 09:16:53 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Teka-teki kepemimpinan Universitas Riau (Unri) periode 2026-2030 akhirnya terjawab. Setelah melalui tahapan panjang mulai dari penjaringan bakal calon, penyaringan senat hingga wawancara di Kementerian, Prof Ahmad Fadli ST MT PhD resmi terpilih sebagai Calon Rektor Unri dengan perolehan suara tertinggi.

Pemilihan digelar dalam Rapat Senat Tertutup bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Selasa (13/10/2026) di Ruang Indragiri, Gedung Rektorat Kampus Bina Widya, Panam, Pekanbaru.

Dalam pemungutan suara yang melibatkan 62 anggota Senat Unri dan 35% hak suara Menteri, Ahmad Fadli unggul signifikan atas dua kandidat lainnya, yakni Prof Ahmad Fadli memperoleh 53 suara, Dr Mexsasai Indra 29 suara serta Prof Jimmi Copriady 12 suara.

“Alhamdulillah, proses demokrasi kampus berjalan lancar dan kondusif. Panitia Pemilihan Rektor (Panpilrek) telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai statuta,” ujar Dr M Rasuli SE MSi., Ak CA ACPA selaku Ketua Panpilrek Unri

Tiga calon yang masuk tahap akhir pemilihan diantaranya Dr Mexsasai Indra SH MH yang juga selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Unri, Prof Ahmad Fadli ST MT PhD juga selaku Dekan pada Fakultas Teknik Unri, serta Prof Dr Jimmi Copriady MSi yang juga selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

Pada pemilihan final hari ini, Prof Dr Ahmad Fadli meraih suara terbanyak, mengungguli Dr Mexsasai Indra dan Prof Jimmi Copriady.

Dengan terpilihnya Ahmad Fadli, ia akan menggantikan Rektor periode sebelumnya, Prof Dr Sri Indarti SE MSi dan akan segera diusulkan pelantikannya kepada Menteri untuk memimpin Universitas Riau kampus jantung hati masyarakat riau.

“Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh sivitas akademika Unri. Saatnya kita bersatu membangun Unri yang lebih unggul dan berdampak,” ujar Prof Ahmad Fadli usai pemilihan.(*)

Antisipasi Karhutla, PT Nusantara Sentosa Raya Serahkan Bantuan Alat Pemadam Api ke MPA Desa Mentulik

Wed, 14 Oct 2026 08:46:54 +0700

KAMPAR KIRI HILIR (RIAUSKY.COM)– Manajemen PT Nusantara Sentosa Raya (NSR) menyerahkan bantuan alat pemadam api jinjing yang dilengkapi dengan selang dan nozzle (pipa pemancar air) kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Humas PT NSR, Rio Purba, melalui Sekretaris Desa Mentulik, Jefrizal, guna memperkuat kesiapsiagaan desa dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penyerahan bantuan yang berlangsung di kantor Desa Mentulik ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan bersama masyarakat dalam mengantisipasi munculnya kebakaran hutan dan lahan.

Manajemen PT NSR menilai, peran aktif kelompok MPA di tingkat desa sangat krusial sebagai garda terdepan penanganan dini kebakaran sebelum api meluas.

Humas PT NSR, Rio Purba, menyatakan bahwa bantuan berupa unit pemadam portabel, selang bertekanan tinggi, dan nozzle ini diharapkan dapat memaksimalkan patroli serta pemadaman cepat jika sewaktu-waktu ditemukan titik api di area rawan.

"Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan masyarakat sekitar, khususnya kelompok MPA Desa Mentulik. Ketersediaan alat yang memadai seperti selang dan nozzle ini diharapkan bisa mempercepat respons warga dalam memadamkan api secara dini," ujar Rio Purba, Senin (12/10).

Sementara itu, Sekretaris Desa Mentulik, Jefrizal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian manajemen PT NSR. Menurutnya, keterbatasan fasilitas pemadaman selama ini kerap menjadi kendala bagi MPA di lapangan.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari PT NSR. Selang dan nozzle baru ini akan segera kami serahkan ke tim MPA untuk langsung disiagakan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjaga desa dari ancaman kabut asap," kata Jefrizal.

Melalui kolaborasi dan bantuan sarana prasarana ini, PT Nusantara Sentosa Raya bersama Pemerintah Desa Mentulik berharap dapat menekan potensi karhutla secara signifikan, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan bebas dari bencana kebakaran lahan.

Lanjut Rio, PT NSR di Kabupaten Pelalawan juga ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan gelaran helat Pelalawan ke - 27 tahun 2026.(*)

Merata, Kualitas Udara di Wilayah Riau "Sangat Tidak Sehat'

Wed, 14 Oct 2026 08:37:03 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Kualitas udara di wilayah Riau pada pagi hari ini, Rabu (14/10/2026) merata 'Sangat Tidak Sehat'.

Dikutip dari data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dari sejumlah stasiun pemantau, diketahui kondisi kualitas udara masih berada di zona merah 'Sangat Tidak Sehat'.

Beberapa daerah tersebut masing-masing Inhil, Siak, Kampar dan Bengkalis.

Di Kota Tembilahan, Indragiri Hilir, kualitas udara sangat tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 273 µg/m³.

Kemudian di Siak (Bungaraya), konsentrasi PM2.5 berada pada 271 µg/m³, disusul Kabupaten Kampar dengan PM2.5 berkisar 264 µg/m³.

Untuk Kabupaten Kampar, kondisi ini sedikit lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, dimana kualitas udara sempat berada di level tertinggi (Berbahaya).

Kualitas udara yang terus memburuk juga dialami warga di Kota Pangkalan Kerinci Pelalawan dan sekitarnya, dimana pada pagi hari ini, terpantau angka PM2.5 berada pada kisaran 242 µg/m³.

Kondisi yang mengalami perbaikan dialami warga Bengkalis di Senggoro, dimana bila sebelumnya berada di zona berbahaya, pada pagi hari ini sedikit lebih baik menjadi 'Sangat Tidak Sehat' dengan konsentrasi PM2.5 220 µg/m³.

Kondisi udara tidak sehat juga masih dialami Warga Kota Pekanbaru, dimana per hari ini, konsentrasi PM2.5 di Kota Pekanbaru berada pada 108 µg/m³.

Sementara di Kota Siak, Kualitas udara masih bertahan 'Tidaj Sehat' dengan konsentrasi PM2.5 pada 168 µg/m³.

Sementara di wilayah pesisir, Kota Dumai, kualitas udara relatif terjaga dengan konsentrasi PM2.5 34 µg/m³.(R05)

Warga Pekanbaru Bisa Dapatkan Masker Gratis di 21 Puskesmas Terdekat

Wed, 14 Oct 2026 08:20:39 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan perlindungan diri di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali pekat menyelimuti Kota Pekanbaru.

Untuk mengantisipasi risiko terhadap kesehatan, Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru menyediakan masker gratis yang dapat diambil secara gratis oleh masyarakat di puskesmas terdekat.

"Masyarakat bisa datang mengambil masker ke puskesmas terdekat, gratis," kata Kepala Diskes Kota Pekanbaru, Hazli Fendriyanto, Selasa (13/10/2026).

Ia memastikan persediaan masker untuk masyarakat masih mencukupi. Saat ini, terdapat sekitar 75.000 lembar masker yang tersimpan di gudang Diskes Pekanbaru.

Selain stok yang tersedia di gudang, pihaknya juga telah mendistribusikan hampir 100.000 masker gratis kepada masyarakat. Distribusi masker tersebut turut dilakukan melalui 21 puskesmas yang tersebar di Kota Pekanbaru.

"Stok masker masih cukup, obat-obatan, oksigen juga tersedia di Puskesmas," ulasnya.

Hazli mengimbau masyarakat agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara memburuk. Langkah tersebut diperlukan untuk membantu mengurangi paparan partikel asap yang berisiko mengganggu kesehatan.

Di tengah kondisi udara yang belum membaik, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian Diskes Pekanbaru.

Berdasarkan data yang diterima pihaknya, lebih dari 11.707 warga mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.816 penderita mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain ISPA, warga juga mengalami gangguan kesehatan lain seperti asma sebanyak 892 kasus, iritasi kulit sebanyak 498 kasus, serta konjungtivitis atau iritasi mata sebanyak 328 kasus.

Diskes pun terus menyiagakan layanan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan keluhan masyarakat. Puskesmas tetap memberikan pelayanan hingga pukul 21.00 WIB.

Khusus Sabtu dan Minggu, layanan puskesmas juga direncanakan buka mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan di tengah kondisi kabut asap.

Selain memperkuat pelayanan di puskesmas, Diskes Pekanbaru juga meningkatkan layanan rujukan bagi masyarakat yang mengalami ISPA dan membutuhkan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.

"Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai," pungkasnya.(R05)

Pagi Mendung, Hujan Diperkirakan Guyur Sejumlah Wilayah Riau Hari Ini..

Wed, 14 Oct 2026 07:54:29 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Rabu (14/10/2026).

Hujan berpeluang turun sejak pagi, berlanjut pada siang hingga sore, dan masih terjadi di beberapa daerah pada malam hari. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Forecaster on Duty BMKG, Yasir P., menyampaikan bahwa pada pagi hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Memasuki siang hingga sore hari, hujan diprakirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Pelalawan.

Pada malam hari, hujan ringan masih berpeluang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, dan Kampar. Sementara itu, pada dini hari kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan potensi kekaburan udara akibat asap.

"BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang," sebutnya.

Kondisi tersebut berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir pada pagi serta siang atau sore hari.

Secara umum, suhu udara di Riau diprakirakan berkisar antara 23–33 derajat Celsius dengan kelembapan udara 55–99 persen. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10–40 kilometer per jam.

"Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang laut di Provinsi Riau diprakirakan berkisar 0,5–1,25 meter atau masuk kategori rendah," jelasnya.

Sementara itu, pemantauan hingga pukul 23.00 WIB menunjukkan tidak ada titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Riau. Adapun jumlah hotspot di Pulau Sumatera tercatat 333 titik, dengan 214 titik di antaranya berada di Sumatera Selatan, 70 titik di Lampung, 42 titik di Kepulauan Bangka Belitung, enam titik di Jambi, dan satu titik di Bengkulu.

Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi udara yang berpotensi kabur akibat asap. Warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi kegiatan di luar rumah apabila asap semakin pekat.

"Masyarakat juga diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang," sebutnya. (mc)

Pemkab Siak Matangkan Persiapan Siak Run dan Half Marathon 2026

Wed, 14 Oct 2026 07:30:11 +0700

SIAK (RIAUSKY.COM)– Bupati Siak Afni Zulkifli mematangkan persiapan Siak Run dan Siak Half Marathon 2026 yang akan menghadirkan ribuan pelari dari berbagai daerah. Siak Run akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2026, sedangkan Siak Half Marathon digelar pada 6 Desember 2026.

Afni mengatakan, banyaknya peserta yang datang ke Siak perlu menjadi perhatian, terutama terkait tempat menginap bagi para pelari dan wisatawan.

"Alhamdulillah berdasarkan laporan panitia tadi peserta yang mendaftar sudah mencapai 1.000 lebih. Artinya akan banyak runner dan wisatawan yang datang ke Siak. Ini perlu menjadi perhatian kita terutama terkait ketersediaan hotel," ujar Bupati Afni saat membuka rapat di Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Selasa (13/10/2026).

Menurut Afni, Kabupaten Siak memiliki suasana yang aman dan nyaman bagi para pelari. Ia berharap Siak Run dan Siak Half Marathon dapat menjadi ajang promosi daerah serta memberikan dampak bagi UMKM dan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kabupaten Siak ini menurut saya aman dan nyaman untuk pelari-pelari karena letaknya dan nuansa-nuansanya masih membuat nyaman para pelari yang nanti mengikuti kegiatan ini. Tentunya kita berharap dengan adanya kegiatan ini UMKM dan ekonomi kita meningkat sekaligus promosi untuk Kabupaten Siak," katanya.

Pada Siak Half Marathon 2026, jumlah peserta ditargetkan mencapai 2.700 orang. Target tersebut menjadi jumlah peserta terbesar untuk ajang lari tingkat kabupaten.

Ajang ini akan mempertandingkan kategori pelajar dan umum. Kategori pelajar tersedia nomor 5 kilometer, sedangkan kategori umum terdiri dari nomor 5 kilometer, 10 kilometer, dan 21 kilometer.(R08)