Latest Posts

Meranti Terima Alokasi 967 Bantuan Rumah dari BNPP dan Kementerian PKP, Bupati Asmar Sampaikan Terima Kasih

Fri, 03 Jul 2026 11:14:35 +0700

MERANTI (RIAUSKY.COM) — Kabupaten Kepulauan Meranti yang berstatus sebagai salah satu wilayah perbatasan terluar RI, kini menjadi salah satu fokus sasaran pengentasan kemiskinan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.

?Program strategis ini merupakan hasil kolaborasi nyata antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tahun ini, Kabupaten Kepulauan Meranti resmi mendapat alokasi total 967 unit BSPS. Program yang dikenal dengan bantuan bedah rumah ini ditargetkan bagi warga di kawasan perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan pembangunan yang nyata.

Sinergi berskala nasional ini sebelumnya telah diluncurkan secara resmi pada Kamis, 23 April 2026 lalu, oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Program ini menargetkan peningkatan kualitas bagi 15.000 unit RTLH di seluruh wilayah perbatasan Indonesia sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mendagri sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Kementerian PKP atas dukungan besar yang diberikan kepada masyarakat Kepulauan Meranti.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman.

“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujar Bupati Asmar saat rakor dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

?Sebagai tindak lanjut dari peluncuran tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Lingkungan Hidup, Agustiono ST MSi, mengungkapkan progres pelaksanaan di lapangan bergerak cepat. Saat ini, tahapan program di Kabupaten Kepulauan Meranti telah memasuki fase verifikasi lapangan.

Dia juga menjelaskan bahwa validasi data dan kondisi fisik bangunan juga dilakukan oleh tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

?“Dengan skema swadaya, program ini juga diharapkan dapat memantik semangat gotong-royong masyarakat setempat, di mana warga bersama-sama membantu proses pembangunan fisik rumah stimulan tersebut,” ujar Agustiono.

?Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia, S.STP MSi, menerangkan alokasi yang didapatkan dibagi ke dalam tiga tahap: tahap I sebanyak 200 unit rumah berasal dari anggaran Kementerian PKP. Selanjutnya tahap VIII sebanyak 701 unit rumah, dan tahap IX sebanyak 66 unit rumah yang berasal dari anggaran BNPP RI.

Dia menambahkan, dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, penyaluran bantuan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan diprioritaskan untuk wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Wilayah yang masuk dalam kategori Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Dengan demikian, total alokasi 967 unit BSPS di Meranti khususnya di KPP yang akan mendapatkan stimulan perbaikan mutu hunian.

Penetapan kawasan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menghapus kesenjangan infrastruktur di wilayah pulau terluar. Pemerintah tidak hanya sekadar memberikan bantuan fisik, tetapi juga mengusung misi besar untuk menata estetika dan kualitas pemukiman di beranda negara. Rumah-rumah yang kokoh dan sehat di tapal batas diharapkan mampu mencerminkan kedaulatan serta kesejahteraan bangsa Indonesia di mata dunia.

“Kita akan terus mendorong usulan pembangunan diwilayah perbatasan kabupaten kepulauan meranti untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat yang berada diberanda negara,” pungkas Gilang.

Merawat Aliran Sungai Kuantan: Ketika Deru Rakit Dompeng Dibungkam Aparat

Fri, 03 Jul 2026 10:36:28 +0700

TELUK KUANTAN (RIAUSKY.COM) – Deru bising mesin-mesin dompeng yang merusak ketenangan aliran Sungai Kuantan akhirnya dipaksa senyap. Ketika terik matahari siang, riak air sungai yang keruh menjadi saksi bisu penegakan hukum terhadap aktivitas destruktif yang sekian lama menggerogoti ekosistem air di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada Kamis (2/7/2026), sebuah operasi gabungan berskala taktis digelar untuk membersihkan kawasan perairan tersebut dari cengkeraman para perusak lingkungan, mengembalikan hak masyarakat atas sungai yang bersih dan aman. Langkah tegas ini diambil menyusul kian memuncaknya keresahan warga setempat yang terpaksa menyaksikan halaman belakang mereka dicemari limbah penambangan liar setiap hari.

Menjawab jeritan publik, tim gabungan yang terdiri dari jajaran Polri, TNI, dan jajaran pemerintah kecamatan bergerak bersama dalam satu komando penertiban. Tepat pukul 13.30 WIB, kesiapan personel diuji saat mereka mulai menyisir area-area yang ditengarai menjadi sarang operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Cerenti.

Pergerakan taktis ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Cerenti, Peri Padli, SH, yang mengomandoi pasukannya membelah jalur darat menuju tepian sungai. Berbekal fasilitas operasional berupa dua unit mobil dan tiga unit sepeda motor, aparat bergerak cepat memantau titik-titik koordinat yang dilaporkan warga. Medan yang menantang di sepanjang pesisir sungai tidak menyurutkan langkah tim demi menyudahi praktik ilegal yang telah lama merugikan hajat hidup orang banyak tersebut.

Sasaran pertama tertuju pada hamparan Sungai Kuantan yang melintasi kawasan Desa Koto Cerenti. Di lokasi ini, petugas mendapati dua unit rakit dompeng yang tengah mengapung dan beroperasi menyedot material dasar sungai demi memburu butiran emas. Tanpa membuang waktu, personel langsung mengambil tindakan represif dengan merusak komponen utama dan membakar rakit-rakit kayu tersebut hingga hangus, memastikan sarana kejahatan lingkungan itu lumpuh total dan tidak lagi bisa dimanfaatkan.

Penyisiran kemudian dilanjutkan dengan intensitas yang sama menuju wilayah hilir, tepatnya di kawasan Desa Kampung Baru. Di lokasi kedua ini, skala aktivitas ilegal ternyata jauh lebih masif dan terorganisir dengan ditemukannya 10 unit rakit PETI yang bersandar di sepanjang aliran sungai. Seperti prosedur sebelumnya, seluruh struktur rakit dan mesin dompeng yang ditemukan langsung dieksekusi dan dimusnahkan di tempat kejadian perkara, mengubah area penambangan liar tersebut menjadi hamparan puing yang tak berfungsi.

Kendati berhasil melumpuhkan belasan infrastruktur tambang, petugas tidak menemukan satu pun pekerja atau pemilik modal di lokasi penertiban. Para pelaku diduga kuat telah mencium pergerakan aparat penegak hukum dan memilih melarikan diri ke dalam rimbunnya hutan sebelum tim gabungan menapakkan kaki di tepian sungai. Langkah meloloskan diri ini memang kerap menjadi pola klasik para penambang liar saat menghadapi operasi pembersihan berskala besar.

Kapolres Kuantan Singingi, Hidayat Perdana, SH, SIK, MH, melalui Kapolsek Cerenti, Peri Padli, SH, menegaskan bahwa pemusnahan total 12 unit rakit ini merupakan bukti nyata ketegangan sikap kepolisian dalam menjaga kelestarian alam. Langkah represif ini sengaja diambil guna memberikan efek jera sekaligus memutus rantai bisnis ilegal yang merusak tatanan lingkungan hidup di wilayah hukum Kuantan Singingi.

"Kami menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait aktivitas PETI. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penertiban akan terus kami lakukan secara berkelanjutan," urai Peri Padli dengan nada tegas.

Perkirakan cuaca di Riau 03 Juli 2026

Fri, 03 Jul 2026 09:44:01 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Jumat (3/7/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah sejak siang hingga malam hari.

Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Elisa JS Kedang, mengatakan masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang di beberapa daerah.

"Pada pagi hari cuaca di sebagian besar wilayah Riau diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat juga perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar pada sore hingga malam hari," ujarnya.

BMKG memprakirakan hujan pada siang hari berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak. Sementara pada sore hingga malam hari, hujan diprediksi meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada dini hari, kondisi cuaca diprakirakan didominasi udara kabur hingga berawan.

Suhu udara di Riau berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 50 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.

"Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau diprakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau berada pada kategori rendah sehingga relatif aman bagi aktivitas pelayaran.

"Meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di laut tetap diimbau untuk memantau perkembangan cuaca sebelum berlayar," imbaunya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan titik panas (hotspot) hingga pukul 23.00 WIB, tercatat sebanyak 121 hotspot di Pulau Sumatera. Sebaran hotspot meliputi Aceh 15 titik, Jambi tujuh titik, Kepulauan Bangka Belitung 34 titik, Bengkulu tujuh titik, Sumatera Selatan 36 titik, Sumatera Barat empat titik, Sumatera Utara dua titik, dan Lampung 16 titik.

"Kabar baiknya, berdasarkan hasil pemantauan hingga pukul 23.00 WIB, Provinsi Riau tidak terdeteksi memiliki titik panas atau nihil hotspot. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau tidak melakukan pembakaran lahan agar kondisi ini dapat terus dipertahankan," kata Elisa.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang melakukan perjalanan, mengingat potensi hujan disertai petir dan angin kencang masih dapat terjadi di beberapa wilayah Riau.

Hasil SPMB Tingkat SD di Pekanbaru Diumumkan Hari Ini, Jalur Domisili Mendominasi

Fri, 03 Jul 2026 08:30:51 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Pekanbaru, bakal diumumkan hari ini, Jumat (3/7/2026). Orangtua calon murid dapat memantau pengumuman kelulusan pada laman https://sd.spmbpekanbaru.id/.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menyebutkan proses pendaftaran yang dibuka sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026 tersebut mendata, jalur domisili mendominasi SPMB tingkat SD.

"Dari data yang dihimpun, jumlah pendaftar untuk jalur domisili mencapai 9.220 anak atau terisi 82,7 persen dari kuota yang tersedia dari 176 sekolah yang ada," kata Alek, Jumat (3/7/2026).

Kemudian untuk jalur afirmasi didaftar sebanyak 384 anak, atau terisi 29,2 persen dari kuota yang tersedia. Lalu untuk jalur mutasi hanya didaftar 146 anak atau terisi 36,1 persen dari total kuota yang tersedia.

Alek menyebutkan, pihaknya membuka layanan pengaduan terhadap dugaan praktik menyeleweng berupa calo ataupun kecurangan pada proses SPMB ini.

"Laporkan segera jika menemukan, melihat, atau mengalami praktik calo dan kecurangan dalam proses pendaftaran SPMB di sekolah," katanya.

Untuk pengaduan, dapat disampaikan ke tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPT) Inspektorat Kota Pekanbaru melalui nomor telepon 0896-7722-4227 (atas nama Lia), 0812-6892-409 (Hendra), serta di nomor 0813-7700-0915 (Husna).

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak memercayai oknum atau calo mana pun yang menjanjikan kelulusan atau jaminan masuk ke SMP maupun SD negeri dengan meminta sejumlah uang.

Melalui keterbukaan informasi dan sistem yang akuntabel, Pemko Pekanbaru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB.

"Ini bertujuan untuk mewujudkan generasi masa depan Pekanbaru yang cerdas, unggul, dan bebas dari putus sekolah," pungkasnya.

Operasi Penutupan Usaha Karaoke dan sejenisnya di Sepanjang Jalan Kubang Raya, Upaya Cegah Penyakit Masyarakat

Fri, 03 Jul 2026 07:40:12 +0700

TAMBANG (RIAUSKY.COM) - Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., menegaskan bahwa upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Kampar yang maju, agamis, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera.

Menurutnya, terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif menjadi fondasi utama bagi pembangunan daerah, peningkatan investasi, serta kehidupan masyarakat yang harmonis.

"Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen menciptakan daerah yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat harus dicegah melalui langkah-langkah yang tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan ketertiban ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan visi Kabupaten Kampar," tegas Bupati Kampar.

Dalam rangka menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif tersebit, Pemda Kampar melalui Tim Yustisi yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja bersama unsur TNI, Polri, Kecamatan Tampang, Pemerintah Desa Kualu, Telul Kenidai, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta ninik mamak setempat, dan instansi terkait melaksanakan operasi penutupan sejumlah usaha karaoke yang berada di sepanjang Jalan Kubang Raya.

Operasi yang dipimpin langsung Plt. Kasatpol PP Kabupaten Kampar Yorin Efendi, S. STP, MH , tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah berkembangnya penyakit masyarakat (PEKAT), seperti penyalahgunaan minuman beralkohol, praktik prostitusi terselubung, serta berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kasat Pol PP Yorin menyebut, bahwa penertiban ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.

Untuk itu, Kasat menegaskan bahwa operasi ini bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat, pelanggaran perda trantibum dan terindikasi Pekat.

Dengan membawa lebih kurang 50 orang personil yang terbagi dalam tiga tim, dibantu pihak Kecamatan, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa. Malam malam tersebut tim menutup sebanyak 6 titik lokasi warung yang berada di sepanjang jalan Kubang Raya.

Dalam operasi tim mengamankan 2 Unit Ampli, Anggur Hijau 2 Botol, Bir Hitam , Drak Bir 1 Botol, tuak 2 ember, 2 unit Mic, 3 unit speaker, serta menemukan beberapa orang wanita pemandu lagu yang berpakaian seksi.

Masa Ta'aruf Murid Madrasah Harus Bebas dari Praktik Perundungan

Fri, 03 Jul 2026 06:28:31 +0700

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Kementerian Agama mengubah istilah Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama) menjadi Masa Ta'aruf Murid Madrasah (Matamuda) mulai Tahun Pelajaran 2026/2027. Bersamaan itu, Kemenag menerbitkan panduan yang di antaranya melarang praktik perundungan dalam pelaksanaan Matamuda.

Direktur Kurikukum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaaan (KSKK) Madrasah, Nyayu Khodijah, menegaskan pergantian nama kegiatan bukan sekadar perubahan istilah, melainkan bagian dari transformasi pendidikan madrasah yang lebih menempatkan murid sebagai subjek utama sekaligus memperkuat program Madrasah Ramah Anak.

"Perubahan ini bukan hanya berbeda dari sisi nama atau singkatan, tetapi ada hal yang lebih esensial yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah penekanan yang lebih kuat pada program Madrasah Ramah Anak," kata Nyayu saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Matamuda Tahun Pelajaran 2026/2027 secara live melalui kanal YouTube Pendis Channel, Kamis (2/7/2026).

Menurut Nyayu, maraknya persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan Matamuda harus menjadi momentum untuk membangun budaya madrasah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

"Momentum pelaksanaan Matamuda harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk membekali murid dengan pemahaman yang baik dalam menciptakan suasana madrasah yang aman, nyaman, dan menyenangkan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak tidak hanya berada di tangan kepala madrasah dan guru, tetapi melibatkan seluruh warga madrasah, termasuk para murid.

Nyayu juga mengingatkan agar pelaksanaan Matamuda tidak hanya mengandalkan metode ceramah. Menurutnya, kegiatan perlu dikemas lebih kreatif melalui permainan edukatif, praktik, dan aktivitas pengembangan bakat agar memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi murid baru.

Lima Tujuan Utama Matamuda

Kasubdit Kesiswaan KSKK Madrasah, Sholla Taufiq, menjelaskan Matamuda dirancang sebagai pengalaman pertama murid mengenal kehidupan di madrasah. Karena itu, pelaksanaannya harus bersifat edukatif, aman, dan menyenangkan.

"Matamuda bukan sekadar orientasi pengenalan lingkungan, tetapi menjadi sarana membantu murid beradaptasi dengan lingkungan baru, mengenal guru, teman, budaya, dan nilai-nilai yang hidup di madrasah," ujarnya.

Sholla menjelaskan, terdapat lima tujuan utama pelaksanaan MATAMUDA, yakni: a) membantu murid beradaptasi dengan lingkungan madrasah; b) menumbuhkan rasa bangga terhadap madrasah; c) mewujudkan lingkungan yang aman dan menyenangkan; d) mengenalkan kurikulum dan budaya positif; dan e) menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui konsep ekoteologi.

Menurutnya, seluruh kegiatan Matamuda wajib mengedepankan prinsip edukatif, interaktif, ramah anak, inklusif, menyenangkan, dan berkelanjutan.

Dilarang Perpeloncoan dan Kekerasan

Kemenag juga menegaskan sejumlah larangan dalam pelaksanaan Matamuda. Larangan itu antara lain, tidak boleh ada perundungan, perpeloncoan, kekerasan fisik maupun psikis, pelecehan seksual, serta kegiatan yang membahayakan atau merendahkan martabat murid.

"Matamuda harus bebas dari segala bentuk kekerasan. Keberhasilannya bukan hanya tanggung jawab kepala madrasah dan panitia, tetapi juga seluruh warga madrasah, orang tua, dan masyarakat," kata Sholla.

Pelaksanaan Matamuda berlangsung maksimal lima hari pada awal tahun pelajaran baru. Kegiatan pada prinsipnya dilakukan di lingkungan madrasah. Jika dilaksanakan di luar madrasah, penyelenggara wajib memperoleh izin tertulis dari Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.(*)

Pemprov Riau Serahkan Data Tunggakan Pajak pada Bupati Rohil

Fri, 03 Jul 2026 06:04:37 +0700

BAGANSIAPIAPI (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan secara langsung data tunggakan Wajib Pajak (WP) tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil).

Langkah strategis ini dilakukan untuk membangun sinergi kuat demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

Acara penyerahan data tersebut berlangsung di Mes Pemda Rohil, Jalan Perwira, Bagansiapiapi.

Data diserahkan secara langsung oleh Plt. Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Dr. H. Syahrial Abdi dan diterima langsung oleh Bupati Rohil, H. Bistamam.

Dalam arahannya, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menjelaskan bahwa penyerahan data ini merupakan bagian dari safari Pemprov Riau ke seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Saat ini rezim perimbangan keuangan telah berganti menjadi hubungan keuangan berdasarkan Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Artinya, Pemprov dan Pemkab harus membangun sinergi dan kolaborasi erat karena objek pajak ini sangat bersinggungan langsung dengan kewenangan di daerah," ujar Syahrial.

Ia menambahkan, melalui sistem opsen pajak saat ini, Pemkab Rohil langsung mendapatkan hak sebesar 66% dari setiap penerimaan pajak per hari yang diterima oleh pemerintah provinsi. Berdasarkan perhitungan tahun 2025, Rohil sangat diuntungkan karena potensi bagi hasilnya meningkat dari Rp. 55 miliar menjadi Rp. 67 miliar.

Syahrial Abdi memaparkan data rekapitulasi tunggakan kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hilir yang mencatat total 121.798 unit kendaraan menunggak dengan nilai total mencapai lebih dari Rp. 32 miliar.

Rinciannya adalah:

• Sepeda Motor : 110.340 unit (Tunggakan ± Rp.15 Miliar)

• Mobil Pribadi: 11.458 unit (Tunggakan ± Rp. 16 Miliar)

• Mobil Penumpang: 3.914 unit (Tunggakan ± Rp. 6,5 Miliar)

• Mobil Bus: 108 unit (Tunggakan ± Rp. 60 Juta)

• Mobil Barang: 7.333 unit (Tunggakan ± Rp. 9,6 Miliar)

• Kendaraan Khusus: 104 unit (Tunggakan ± Rp. 38 Juta)

Secara keseluruhan, total kendaraan di Provinsi Riau mencapai 4,1 juta unit, di mana 271.865 unit di antaranya berada di Kabupaten Rokan Hilir.

Pemprov Riau juga menyoroti banyaknya kendaraan operasional di wilayah Rohil yang plat nomornya masih terdaftar di luar daerah (seperti Pekanbaru atau Sumatera Utara/BK), sehingga merugikan potensi pendapatan daerah Rohil sendiri.

Bupati Rohil, H. Bistamam, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekdaprov Riau beserta jajaran Bapenda Riau atas penyerahan data konkret ini.

"Data ini sangat berharga bagi kami untuk melakukan pemetaan dan langkah strategis ke depan. Pajak adalah urat nadi pembangunan. Tanpa optimalisasi pajak, pembangunan di daerah kita tentu akan terhambat," tegas Bupati Bistamam.

Sebagai langkah nyata, Bupati Rohil mengumumkan telah menandatangani Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rohil untuk taat membayar pajak kendaraan bermotornya.

ASN diharapkan menjadi contoh dan pelopor utama tertib pajak bagi masyarakat luas. Bupati memaparkan realisasi dana bagi hasil pajak yang diterima Rohil dari Pemprov Riau:

Tahun 2025: PKB sebesar Rp. 35,53 Miliar dan BBNKB sebesar Rp. 32,05 Miliar.

• Tahun 2026: PKB sebesar Rp. 16,29 Miliar dan BBNKB sebesar Rp. 16,40 Miliar.

"Penyumbang terbesar sejauh ini adalah kendaraan roda dua. Namun, angka yang kita terima saat ini baru merepresentasikan sekitar 30% dari total objek pajak yang ada. Artinya, masih ada potensi 70% yang belum tergarap atau menunggak. Ini tantangan sekaligus peluang besar bagi kita untuk bergerak cepat lewat sosialisasi, penegakan aturan, maupun inovasi pelayanan," tambah Bistamam.

Menanggapi tantangan fiskal daerah, Pemprov Riau mendorong Rohil untuk meniru inovasi daerah lain, seperti Pekanbaru yang melibatkan kader PKK hingga ke desa-desa untuk penagihan aktif, atau Kampar yang sudah menerapkan 100% digitalisasi pembayaran lewat e-commerce.

Diharapkan ke depan masyarakat Rohil bisa membayar pajak secara online tanpa harus mengantre di Samsat. Turut hadir dalam acara ini dari jajaran Pemprov Riau Kepala Bapenda Riau Ninno Wastika.(R15)

Afni Zulkifli Masuk 22 Sosok Reset Indonesia, Kebijakan Pangkas Anggaran Jadi Perhatian

Fri, 03 Jul 2026 05:46:13 +0700

SIAK (RIAUSKY.COM)- Bupati Siak Afni Zulkifli masuk dalam daftar 22 Sosok Reset Indonesia, sebuah potret kumpulan tokoh yang dinilai memiliki gagasan, keberanian, dan rekam jejak dalam mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan di Indonesia.

Daftar tersebut diumumkan melalui akun Instagram terverifikasi @idbaruid. Pada rabu, (1/7). Penyusunnya menyebut daftar itu merupakan hasil tiga kali ekspedisi ke sejumlah daerah di Indonesia untuk menemukan figur-figur yang dinilai mampu menghadirkan perubahan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, maupun politik.

Dalam pengantarnya, penyusun menyatakan Indonesia tidak kekurangan sosok yang memiliki kapasitas dan kepedulian terhadap persoalan bangsa. Di tengah terbatasnya figur pemimpin yang dinilai kredibel di partai politik, perubahan disebut juga dapat lahir dari tokoh-tokoh di luar lingkaran kekuasaan nasional, Kamis (2/7/2026).

Afni dipilih karena dinilai berani mengambil kebijakan strategis di bidang tata kelola keuangan daerah. Salah satunya melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas bernilai ratusan miliar rupiah sebagai bagian dari upaya menyelesaikan utang Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp326 miliar yang berasal dari pemerintahan sebelumnya.

Selain kebijakan fiskal, mantan aktivis lingkungan dan mantan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga dinilai konsisten menyuarakan kritik terhadap sentralisasi kebijakan di sektor kehutanan dan agraria.

Berdasarkan pengalamannya mendampingi masyarakat di Sumatera, Afni berpandangan konflik agraria tidak akan terselesaikan apabila pemerintah pusat terus menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi serta karakteristik daerah.

Penyusun menilai langkah-langkah tersebut mencerminkan keberanian dalam mengambil keputusan yang tidak populer sekaligus menawarkan perspektif baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Selain Afni, putri Presiden Keempat RI, Alissa Wahid, juga masuk dalam daftar tersebut. Alissa dinilai konsisten menolak pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan serta aktif menyatukan gerakan masyarakat sipil untuk memperkuat toleransi, keadilan ekologis, dan nalar kritis.

Nama lain yang turut masuk dalam daftar ialah Gus Kautsar, pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Ia dinilai mampu menjembatani kajian kitab klasik dengan realitas sosial kontemporer melalui penguatan jejaring kiai muda, pembinaan santri urban, serta pengembangan ekosistem ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal.

Sementara itu, Hening Purwati dinilai berhasil mengembangkan gerakan yang menghubungkan isu lingkungan dengan feminisme yang dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan melalui gerakan Eco-Jihad. Sebagai Koordinator Nasional Green Faith Indonesia dan pimpinan LLHPB 'Aisyiyah, Hening aktif menggerakkan masyarakat lintas agama dalam isu pelestarian lingkungan dan transisi energi yang berkeadilan.

Sejumlah nama lain yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Farwiza Farhan, Andrew Kalaweit, dan Victor Yeimo.

Penyusun menegaskan daftar 22 Sosok Reset Indonesia bukan dimaksudkan sebagai daftar tokoh yang sempurna. Seluruh nama dipilih karena dinilai memiliki komitmen, keberanian, dan gagasan yang dapat menjadi inspirasi bagi lahirnya perubahan di Indonesia.

Daftar 22 Sosok Reset Indonesia:

1. Afni Zulkifli

2. Alissa Wahid

3. Andrew Kalaweit

4. A.S. Rosyid

5. Bivitri Susanti

6. Chiki Fawzi

7. Dicky Senda

8. Farwiza Farhan

9. Gus Kautsar

10. Hening Purwati

11. Iman Zanatul

12. Jacky Manuputty

13. John Bamba

14. Kalis Mardiasih

15. Lian Gogali

16. Media Askar

17. M. Nur Arifin

18. Novel Baswedan

19. Virdian Aurellio

20. Zainal Arifin

21. Dorthea Wabiser

22. Victor Yeimo.

Lantunan Al-Hasyr Ayat 8 Menggema di Astaka Utama, Mengingatkan Bahwa Kemuliaan Lahir dari Keikhlasan Berkorban

Thu, 02 Jul 2026 19:40:13 +0700

KUANSING (RIAUSKY.COM) – Malam terakhir pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-44 Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi akan menghadirkan lantunan ayat yang sarat makna tentang keikhlasan, pengorbanan, dan keteguhan iman. Dari Astaka Utama di tepian Sungai Narosa, Alwi Rahman, qari terbaik Kabupaten Kampar, dijadwalkan melantunkan Surah Al-Hasyr ayat 8 pada Cabang Seni Baca Al-Qur'an Tilawah Dewasa Putera.

Informasi dari Media Center Kafilah Kampar, Kamis (2/7/2026), menyebutkan Alwi Rahman tampil dengan kode peserta TQ 410, nomor urut 22. Lantunan ayat yang dibacakannya bukan sekadar rangkaian kalam Ilahi yang indah didengar, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang orang-orang yang rela mengorbankan harta, kampung halaman, bahkan kenyamanan hidup demi mempertahankan keimanan kepada Allah SWT.

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Surah Al-Hasyr ayat 8 menerangkan golongan yang berhak menerima harta fai', yakni kaum Muhajirin yang miskin. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari tanah kelahirannya di Makkah, meninggalkan harta benda, kemudian berhijrah semata-mata untuk mencari karunia dan keridaan Allah serta menolong agama-Nya bersama Rasulullah SAW.

Pengorbanan itulah yang kemudian mendapat pengakuan langsung dari Allah melalui penutup ayat, "Mereka itulah orang-orang yang benar." Menurut Tafsir Jalalain, kalimat tersebut menjadi penegasan bahwa kaum Muhajirin benar dalam keimanan, hijrah, dan ketulusan pengorbanannya sehingga layak memperoleh penghormatan dan bagian dari harta fai'.

Ayat ini juga mengajarkan bahwa pengorbanan yang dilakukan karena iman tidak akan pernah sia-sia. Kemuliaan tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, melainkan dari keikhlasan dalam menaati perintah Allah. Kejujuran iman dibuktikan melalui pengorbanan dan kesediaan mendahulukan ridha Allah di atas kepentingan dunia.

Di tengah semarak perhelatan MTQ, pesan Al-Hasyr ayat 8 terasa begitu relevan. Para qari dan qariah yang tampil di arena musabaqah bukan hanya berlomba memperindah bacaan Al-Qur'an, tetapi juga membawa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar hidup di tengah masyarakat. Sebab, lantunan ayat akan semakin bermakna ketika mampu menggerakkan hati untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, dan keteguhan iman sebagaimana dicontohkan kaum Muhajirin.

Malam ini, ketika suara Alwi Rahman menggema dari Astaka Utama MTQ di tepian Sungai Narosa, yang terdengar bukan hanya keindahan tilawah. Lebih dari itu, ayat-ayat suci akan mengingatkan bahwa kemuliaan sejati lahir dari ketulusan berkorban di jalan Allah, dan bahwa orang-orang yang benar adalah mereka yang menjadikan keimanan sebagai tujuan utama dalam setiap langkah kehidupannya.

11 Daerah di Riau Masih Tertular Rabies, Tujuh Warga Meninggal dalam Lima Tahun Terakhir

Thu, 02 Jul 2026 19:00:46 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau masih berstatus tertular rabies. Dari 12 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah dinyatakan bebas dari penyakit mematikan tersebut.

Kondisi itu disampaikan SF Hariyanto saat membuka Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, data tersebut menjadi peringatan bahwa upaya pengendalian rabies di Riau masih harus terus diperkuat.

"Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, 11 kabupaten/kota masih berstatus tertular rabies. Hanya Kabupaten Kepulauan Meranti yang berstatus bebas rabies," kata SF Hariyanto.

Selain tingginya wilayah yang masih tertular, ia juga mengungkapkan bahwa rabies telah merenggut korban jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang periode 2021 hingga 2025 tercatat tujuh warga Riau meninggal dunia akibat penyakit tersebut.

"Dalam periode 2021 sampai 2025, tercatat tujuh orang meninggal dunia akibat rabies. Kita bersyukur, pada tahun 2026 ini belum terdapat laporan meninggal dunia akibat rabies. Data ini menjadi dasar bagi kita untuk terus memperkuat langkah pencegahan agar kondisi tersebut dapat kita pertahankan," ujarnya.

SF Hariyanto mengatakan capaian tanpa adanya kematian akibat rabies pada tahun ini harus dijaga melalui langkah-langkah pencegahan yang lebih masif, terutama dengan meningkatkan cakupan vaksinasi pada hewan penular rabies di daerah berisiko tinggi.

"Melalui kegiatan ini, saya ingin kita memastikan bahwa upaya pencegahan rabies berjalan lebih terarah dan lebih kuat. Vaksinasi hewan penular rabies harus menjadi perhatian utama, terutama pada wilayah yang memiliki risiko penularan," katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan pengendalian rabies tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tetapi juga pada kecepatan pelaporan kasus gigitan hewan penular rabies serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera mencari penanganan medis apabila terjadi gigitan.

"Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, ke mana harus melapor, dan bagaimana mendapatkan penanganan awal. Ini penting agar setiap risiko dapat ditangani sedini mungkin," ujarnya.

Plt Gubri juga mengajak para pemilik hewan peliharaan untuk lebih bertanggung jawab dengan melakukan vaksinasi secara rutin serta menjaga kesehatan hewan peliharaannya guna mencegah penyebaran rabies di lingkungan sekitar.

"Pemerintah Provinsi Riau juga akan terus memperkuat upaya pengendalian rabies melalui kerja sama lintas sektor sebagai bagian dari dukungan terhadap target Indonesia bebas rabies pada tahun 2030," tukasnya.

Tetap Ngantor di Tengah Badai OTT, Plt Bupati Kuansing Mukhlisin: Yang Penting Pelayanan Berjalan

Thu, 02 Jul 2026 18:20:01 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Ruang kerja Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mukhlisin, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul penangkapan dan penahanan Bupati Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen.

Meski ruang kerjanya belum bisa digunakan, Mukhlisin memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan ruang kerja sementara agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Ruang kerja saya memang disegel, tetapi sudah disiapkan ruangan lain. Yang penting kami tetap bisa bekerja," kata Mukhlisin, Kamis (2/7/26).

Ia tak merincikan ruang kerja dimaksud. Apakah masih di Kantor Bupati atau di tempat lainnya. Namun, ia berujar bahwa ruangan kerjanya sekarang lebih sempit.

"Walaupun ruangannya lebih sempit, tidak masalah. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ungkapnya.

Terkait dengan kondisi di pemerintahan Kuansing, menurutnya tetap berjalan seperti viasa. Tidak ada gejolak.

Namun, Mukhlisin mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintah agar semakin berhati-hati dalam menjalankan amanah dan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi yang menjerat pimpinan daerah harus menjadi pembelajaran agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik, bersih, dan transparan.

"Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Insya Allah ke depan kami akan menjalankan pemerintahan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Semoga tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi," pungkasnya.

Kejurda Tarung Derajat di Kota Dumai, Pekanbaru Targatkan 5 Emas

Thu, 02 Jul 2026 16:09:41 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Kota Pekanbaru mengirimkan sebanyak 11 atlet untuk mengikuti Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tarung Derajat di Kota Dumai, 3 hingga 4 Juli mendatang.

??Kontingen Tarung Derajat Kota Pekanbaru resmi dilepas untuk mengikuti Kejurda Tarung Derajat Pelajar Riau 2026 di Kota Dumai.

Ajang prestisius tingkat provinsi itu dijadwalkan berlangsung pada 3–4 Juli 2026, dengan puluhan atlet terbaik dari berbagai daerah siap unjuk kemampuan.
?
?Pelepasan atlet digelar Kamis (2/7/2026) siang di Kantor KONI Pekanbaru, Jalan Arifin Ahmad.

Dihadiri Ketua Umum KONI Pekanbaru Achmad Faisal Reza diwakili oleh Sekum Sanuar Haris Andrian didampingi Ketua Pengkot Kodrat Pekanbaru Riko Azhari SE, Ketua Harian Kodrat Pekanbaru dr. Dedi Agusmar, Pelatih Utama Tarung Derajat Pekanbaru Guru Subiantoro, Kabid Binpres KONI Nabawi, Sekretaris Umum David, serta jajaran pengurus Kodrat Pekanbaru lainnya.
?
?Kontingen Kodrat Pekanbaru resmi dilepas menuju Kejurda Pelajar di Dumai.

Sebanyak 11 atlet siap bertanding membawa target prestasi maksimal.
?
?Pelepasan kontingen Kodrat Pekanbaru berlangsung penuh semangat di Kantor KONI Pekanbaru.
?
?Seluruh atlet menerima dukungan moral dari KONI, Kodrat, serta keluarga pendamping.
?
?Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekanbaru melepas sebelas belas petarung kodrat Kejurda Di Dumai.
?
?Ketua umum KONI Pekanbaru Achmad Faisal Reza melalui Sekum Sanuar Haris Andrian menyatakan dukungan penuh atlet.

?''KONI Pekanbaru mendukung penuh atlet Kempo raih emas Kejurda Pelajar di kota Dumai prestasi maksimal kota Pekanbaru''.

??Haris berharap atlet menampilkan performa terbaik membuktikan hasil latihan menuju kompetisi nasional berikutnya secara optimal.

??Kejuaraan menjadi sarana evaluasi kemampuan atlet serta persiapan menghadapi event olahraga berikutnya secara nasional resmi.
?
?“ini sarana evaluasi uji kemampuan atlet menuju Porkot Pekanbaru dan Porprov Riau persiapan penting daerah” ujarnya.

?KONI Pekanbaru menegaskan dukungan pembinaan atlet tarung derajat pekanbaru berkelanjutan untuk melahirkan prestasi masa depan berkelanjutan kuat.
?
?Ketua Kodrat Pekanbaru Riko Azhari SE mengatakan pihaknya mengirim sebelas belas petarung mengikuti 19 kelas atau nomor pertandingan resmi.

??Riko menargetkan lima emas dengan tetap optimistis meraih prestasi maksimal di Dumai.
?
?Kejuaraan diikuti delapan kabupaten kota se Riau menjadi ajang pembinaan atlet pemula remaja.

??Riko juga berharap dengan sebelas atlet atau petarung yang kita kirim ini menargetkan medali emas di kelas tarung.

Apalagi menurutnya atlet yang di berangkat ini pernah mengikuti kejurprov tahun lalu di kelas umum mendapatkan medali baik itu emas, perak dan perunggu.
?

''kami berharap para petarung yang mengikuti kejurda pelajar ini mereka pernah ikut kejurprov tahun lalu sehingga nanti pulang bisa meraih medali nantinya untuk kota Pekanbaru, '' harap Riko.(R05)

Disperindagkop Riau Siap Bantu Alokasi 20 Ton Minyakita Per Bulan untuk SPM

Thu, 02 Jul 2026 17:22:36 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Provinsi Riau siap mendukung pengalokasian minyak goreng Minyakita untuk PT Sarana Pangan Madani (SPM).

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Riau, Taufik OH saat menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pekanbaru Mahyuddin, Direktur PT Sarana Pembangunan Pekanbaru Imam Zamroni dan Direktur PT Sarana Pangan Madani (SPM) Khoirul.

Dikatakan Taufik, sesuai dengan kewenangan yang ada, pihaknya siap untuk mendukung pengalokasian Minyakita kepada perusahaan daerah milik Pemko Pekanbaru itu dalam pendistribusian Minyakita di Kota Pekanbaru.

''Sesuai dengan pengajuan PT SPM, sebanyak 20 ton, kita akan sinergikan bersama dengan produsen untuk bisa dialokasikan melalui BUMD yang ada di Kota Pekanbaru,'' ungkap Taufik.

Dia berharap, dengan didistribusikan oleh BUMD ini, hendaknya bisa mendukung pada distribusi dan stabilisasi harga komoditas pangan, khususnya Minyakita di Kota Pekanbaru.

''Kita hanya mengingatkan, karena ini pengajuannya adalah distributor, jadi hendaknya jangan berlaku sebagai pengecer. SPM harus menyiapkan juga kios-kios pangannya di kecamatan-kecamatan, sehingga pendistribusiannya juga bisa merata,'' ungkap Taufik dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Taufik juga mengingatkan agar SPM juga bisa menyiapkan infrastruktur maupun administrasi yang berkaitan dengan pengajuan SPM sebagai salah satu distributor di Kota Pekanbaru.

Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan (DKP) Pekanbaru, Mahyuddin mengungkapkan, Pemerintah Kota memang berharap bisa mendapatkan dukungan untuk peran BUMD SPM dalam mendistribusian Minyakita di Tengah Masyarakat.

Nantinya, SPM akan mendistribusikan lagi kepada kios-kios pangan yang ada di tengah masyarakat, sehingga bisa memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga.

''Dalam konteks ini, karena sudah ada reguluasinya, maka yang terpenting adalah bagaimana harga Minyakita bisa sesuai dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah,'' ungkap Mahyuddin.

Tentu saja, yang menjadi priorias penekanan adalah pada daerah-daerah rentan.

Dia juga menjelaskan, nantinya, dalam pelaksanaan penyaluran, pihaknya juga akan meminta PT SMP untuk mengisi aplikasi yang akan digunakan untuk memantau ketersediaan dan stok Minyakita di kios-kiosnya.

Dengan demikian, jelas Mahyuddin, nantinya, selain mudah untuk diawasi, juga akan membantu pemerintah dalam mendapatkan stok di masyarakat, termasuk kaitannya dengan necara bahan pangan, khususnya Minyakita.

Dengan terdata secara aplikasi ini juga, sebut Mahyuddin, itu nantinya akan membantu Dinas ketahanan Pangan khususnya dalam mengecek kondisi ketersediaan di tengah masyarakat.

''Di mana yang terjadi kekosongan stok, disana nantinya kita akan intervensi lewat program, apakah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) ataupun Mobil Pak AMAN,'' jelas dia.

Tampak mendampingi Kadis Perindagkop Provinsi Riau, Kabid Perdagangan Teti Nurdianti juga Kabid Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri.(R06)

Rakornas KKP Percepat Swasembada Pangan

Thu, 02 Jul 2026 17:20:34 +0700

JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) akselerasi program kerja prioritas nasional sektor Kelautan dan perikanan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah (Pemda) se Indonesia, lementerian/lembaga, akademisi, dan berbagai pihak lainnya.

Rakornas tersebut diselenggarakan untuk membangun Sinergi yang harmonis dan komprehensif antara pusat dan daerah, untuk mempercepat pelaksanaan program kerja prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, khususnya untuk mewujudkan swasembada pangan, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan Sumber Daya Alam.

Rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional ini mengusung tema akselerasi pembangunan prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan, forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Atas nama KKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan yang hadir dan berkomitmen memperkuat pelaksanaan program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan Asta Cita," ujarnya, disiarkan melalui YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (2/7/26).

Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, saat ini populasi penduduk dunia diperkirakan naik dari 8,23 miliar jiwa pada tahun 2025 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050, sehingga kebutuhan protein meningkat 67 persen termasuk untuk kebutuhan ikan.

Menteri KP menuturkan, pada tahun 2050 kebutuhan ikan akan semakin besar sementara lahan perairan semakin terbatas, karena itu sektor kelautan dan perikanan harus terus di dorong sebagai sumber pangan masa depan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Lanjutnya, laut merupakan sumber protein kehidupan yang strategis, karena itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi baru sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkannya, kata dia, KKP telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang berlandaskan pada keseimbangan ekologi dan ekonomi melalui lima program utama.

Lima program utama itu yaitu perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ikan di perairan darat dan laut yang berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut.

"Program ini menjadi landasan kita terutama soal kawasan konservasi adalah betul-betul masa depan bagi kehidupan yang akan datang, apabila kawasan konservasi ini terganggu maka biota laut akan rusak dan habis," katanya.

Menteri KP mengajak semua kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung program prioritas sektor kelautan dan perikanan.

Dia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dikawal bersama hingga tahap implementasi, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga semangat dan kebersamaan serta kolaborasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan ini dapat terus berlanjut dalam langkah nyata di lapangan," tutupnya.

Cegah Praktik Titipan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dukung Kebijakan Jemput Bola Sisa Kuota SMPN

Thu, 02 Jul 2026 16:58:25 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, memberikan dukungan penuh terhadap terobosan Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru dalam mengelola sisa kuota Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP negeri. Kebijakan yang mewajibkan orang tua atau calon siswa datang langsung ke sekolah dinilai sebagai langkah tepat guna menutup ruang bagi para calo maupun oknum yang kerap memanfaatkan momentum penerimaan siswa baru.

Menurut Tekad, sistem pendaftaran langsung tanpa perantara bagi siswa yang belum lulus ini merupakan bentuk transparansi publik. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas kecemasan para orang tua murid pasca-pengumuman jalur reguler.

"Ini kan anak-anak yang tidak lulus bisa mendaftar dengan datang langsung ke sekolah. Disdik membuat kebijakan harus orang tua langsung atau anak, ini tepat. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini," ujar Tekad, Kamis (2/6/2026).

Politisi Pekanbaru ini tidak menampik bahwa pelaksanaan SPMB setiap tahunnya selalu rawan diintervensi oleh berbagai pihak yang mencari keuntungan sepihak. Oleh karena itu, aturan ketat yang diterbitkan Disdik kali ini dinilai sangat strategis untuk menetralisir potensi kecurangan sejak dini. Ia meminta pengawasan di lapangan diperketat agar kuota yang tersisa benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.

Lebih lanjut, Tekad mengingatkan jajaran Disdik dan seluruh kepala sekolah di Pekanbaru agar tetap satu komando dan menyelaraskan tindakan dengan visi Kepala Daerah. Sinergi ini dinilai krusial agar misi utama pemerintah dalam mengentaskan angka putus sekolah di Kota Bertuah dapat berjalan optimal tanpa ada hambatan birokrasi yang merugikan masyarakat.

"Kita dukung, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum. Jadi Disdik dan pihak sekolah juga harus selaras dengan kebijakan Pak Wali Kota karena ini untuk mencegah anak putus sekolah. Jangan ada yang dirugikan karena sistem penerimaan," tegasnya.

Dukungan legislatif tersebut merespons kebijakan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, yang mengumumkan adanya sisa kuota sebanyak 2.730 kursi di 35 SMP Negeri. Alek membenarkan kekhawatiran Tekad dan meminta masyarakat proaktif.

"Kami minta orang tua/wali atau anak langsung datang agar ini tidak dimanfaatkan oleh oknum. Intinya 2.260 kuota sudah ada dan itu hak anak-anak Pekanbaru," kata Alek.

Berdasarkan data Disdik, dari total sisa 2.730 kuota awal, sebanyak 470 kursi akan dialokasikan terlebih dahulu untuk memprioritaskan calon siswa yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Alek menjelaskan, status TMS tersebut mayoritas disebabkan oleh kendala administrasi seperti masalah zonasi domisili hingga pemenuhan poin piagam prestasi di rapor.

Setelah dikurangi kuota prioritas bagi 470 calon siswa TMS tersebut, maka skenario alokasi berikutnya akan menyasar sisa 2.260 kursi yang tersedia. Guna memastikan seluruh sisa kursi ini terisi tepat sasaran, Disdik bahkan akan memperluas jangkauan pemantauan ke tingkat akar rumput dengan menggandeng Kader Posyandu serta penggerak PKK di setiap kecamatan.

Menutup keterangannya, pihak Disdik memastikan bahwa komitmen pemenuhan hak pendidikan yang didukung penuh oleh DPRD ini juga mencakup penyediaan kuota sekolah gratis di tingkat MTs dan SMP swasta. Dengan demikian, kerja sama pengawasan antara Komisi III DPRD dan Pemkot Pekanbaru diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi anak di Pekanbaru yang putus sekolah akibat kendala kuota maupun biaya.

Bulan Vaksinasi Rabies 2026 Dimulai, Pemprov Riau Ajak Masyarakat Lindungi Hewan Peliharaan

Thu, 02 Jul 2026 16:39:24 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kegiatan pencegahan penyakit rabies terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat dan hewan peliharaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies Provinsi Riau Tahun 2026 yang digelar secara serentak di berbagai daerah.

Kegiatan dipusatkan di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH) Provinsi Riau, Jalan Hangtuah Ujung, Pekanbaru. Dari lokasi tersebut, pelaksanaan vaksinasi diikuti secara serentak oleh 11 kabupaten/kota di Riau melalui jaringan virtual.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi membuka Bulan Vaksinasi Rabies Provinsi Riau. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang terlibat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara serentak.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melakukan Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies Provinsi Riau. Luar biasa, upaya ini dilakukan serentak di kabupaten/kota," ujarnya, Kamis (02/07/2026).

Dijelaskan, vaksinasi rabies merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat mengancam keselamatan manusia maupun hewan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam membawa hewan peliharaan untuk divaksin menjadi faktor utama keberhasilan program tersebut.

"Melalui kegiatan yang sangat penting ini saya harap wilayah Provinsi Riau bisa menjadi lebih aman, sehat, dan seluruh masyarakat serta hewan peliharaannya terlindungi dari bahaya rabies," jelasnya.

"Semoga ikhtiar kita memberikan nampak nyata bagi masyarakat melindungi hewan peliharaan, menjaga lingkungan, dan mendukung terwujudnya Riau yang semakin aman dari rabies," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau, Mimi Yuliani, menerangkan bahwa pihaknya menargetkan pelaksanaan vaksinasi rabies sebanyak 22.000 dosis sepanjang tahun 2026. Hal ini merupakan sebagai bentuk komitmen memperluas cakupan perlindungan terhadap hewan penular rabies.

"Melalui momentum hari ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menargetkan total vaksinasi rabies sebanyak 22.000 dosis sepanjang tahun 2026. Sebagai langkah nyata, hari ini kita menyelenggarakan kick-off serentak di 11 kabupaten/kota yang tersebar di 25 titik pelaksanaan," terangnya.

Diungkapkan, antusias masyarakat pada hari pertama pelaksanaan program melampaui perkiraan. Berdasarkan hasil koordinasi secara virtual dengan seluruh daerah, jumlah hewan yang berhasil divaksin diperkirakan jauh melebihi target awal.

"Dari koordinasi virtual kami dengan teman-teman di daerah tadi, hasilnya sangat luar biasa. Target awal hari ini adalah 1.550 ekor, namun realisasinya di lapangan diperkirakan menembus lebih dari 2.500 ekor," ungkapnya.

Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerja keras ratusan tenaga kesehatan veteriner dan dokter hewan yang turun langsung memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat di berbagai wilayah.

"Luar biasanya lagi, gerakan hari ini didukung penuh oleh 200 tenaga kesehatan veteriner dan dokter hewan," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa Bulan Vaksinasi Rabies bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan yang akan berlangsung secara intensif selama tiga bulan. Dalam pelaksanannya, dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

"Perlu kami tegaskan pula bahwa kegiatan ini tidak berhenti hari ini saja atau sekadar seremonial belaka. Gerakan ini akan berjalan intensif selama 3 bulan, mulai dari Juli hingga September 2026, dan selanjutnya pelayanan vaksinasi akan terus dilanjutkan secara reguler di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada wilayah masing-masing serta melalui berbagai event vaksinasi lainnya." pungkasnya

Pemkab Bengkalis Gelar Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026

Thu, 02 Jul 2026 15:14:30 +0700

BENGKALIS (RIAUSKY.COM) – Pemerintah Kabupaten Bengkalis resmi memulai Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies Tahun 2026.

Acara berlangsung di Halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis. Kamis, 2 Juli 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari gerakan serentak se-Provinsi Riau untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis berbahaya.

Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Johansyah Syafri dalam sambutannya menegaskan bahwa vaksinasi massal ini adalah langkah strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat dan hewan peliharaan.

"Kegiatan ini menjadi langkah nyata pengendalian rabies melalui vaksinasi massal di wilayah endemis," ujar Johan.

Johan mengimbau pemilik hewan seperti anjing, kucing, dan primata untuk memanfaatkan program vaksinasi gratis ini.

Plt. Kepala DTPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi, menjelaskan bahwa program ini mendukung target Zero Rabies Tahun 2027.

Sebanyak 2.500 dosis dialokasikan untuk tahun 2026. Sebanyak 623 dosis (24,90%) berhasil disuntikkan hingga Juni 2026. Tercatat 229 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus Positif Hanya 2 kasus yang terkonfirmasi positif rabies.

"Jumlah kasus positif tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Ini membuktikan program vaksinasi mulai memberikan hasil nyata," ungkap Supandi.

Agenda ini turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Dahen Tawakal, Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yuhelmi, dan Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bengkalis BKHIT Riau drh. Muhammad Genta. Hadir pula sejumlah dokter hewan, petugas medis, serta komunitas pecinta satwa setempat.

Pelabuhan Penumpang Dumai Resmi Terapkan Transaksi Non Tunai, Riau Perkuat Pembayaran Digital Lintas Negara

Thu, 02 Jul 2026 14:39:44 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi peluncuran Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai yang diinisiasi Bank Indonesia. Langkah tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran digital di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto diwakili Asisten II Setdaprov Riau, Helmi pada acara Launching Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai di Dumai, Kamis (2/7/26).

Disampaikan bahwa Kota Dumai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan menyumbang sekitar 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kami mengapresiasi Bank Indonesia yang terus mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS sebagai instrumen transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal," kata Helmi.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, terus memperkuat elektronifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan para pemangku kepentingan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kanal pembayaran, meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu dipaparkan juga, perkembangan penggunaan QRIS di Riau menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga Mei 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 1,25 juta orang dengan lebih dari satu juta merchant yang tersebar di seluruh wilayah Riau.

"QRIS telah menciptakan inklusivitas transaksi bagi seluruh masyarakat serta memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap transaksi," papar Helmi.

Keberhasilan digitalisasi transaksi tersebut juga mengantarkan Riau meraih berbagai prestasi nasional. TP2DD Provinsi Riau berhasil menjadi Juara I Provinsi Terbaik Sumatera pada 2024 dan Juara III pada 2025. Sementara TP2DD Kabupaten Kampar meraih Juara I Kabupaten Terbaik Sumatera pada 2024 dan Juara II pada 2025.

Menurutnya, Kota Dumai memiliki posisi strategis sebagai pusat industri, perdagangan, logistik, transportasi, sekaligus gerbang konektivitas internasional Provinsi Riau melalui rute pelayaran Dumai–Melaka, Dumai–Port Dickson, dan Dumai–Muar di Malaysia.

Karena itu, penerapan sistem pembayaran non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kenyamanan bagi penumpang, memperkuat sektor pariwisata, membuka peluang lebih besar bagi UMKM, serta meningkatkan citra Riau sebagai provinsi yang siap menghadapi ekonomi digital.

Pemerintah Provinsi Riau juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam menghadirkan layanan pembayaran digital di pelabuhan, mulai dari pembayaran pas masuk kendaraan, terminal penumpang, hingga tiket kapal feri internasional melalui QRIS Antarnegara.

"Inovasi QRIS Antarnegara sangat relevan bagi Kota Dumai sebagai pintu gerbang menuju Malaysia. Kemudahan transaksi ini akan memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi wisatawan mancanegara sekaligus memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal," ujarnya.

Berdasarkan data Triwulan I 2026, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Pelabuhan Penumpang Dumai mencapai 15.177 orang atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebanyak 87 persen di antaranya merupakan wisatawan asal Malaysia.

Pemerintah Provinsi Riau berharap Pelabuhan Penumpang Dumai dapat menjadi percontohan kawasan layanan publik berbasis transaksi non tunai yang nantinya dapat diterapkan di kawasan wisata, pasar rakyat, sentra UMKM, pusat perdagangan, layanan transportasi, hingga berbagai pelayanan publik lainnya di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Di akhir sambutannya, Helmi mengapresiasi kepada Bank Indonesia, Pemerintah Kota Dumai, Pelindo Regional I Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri, Indomal, perbankan, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Pelabuhan Non Tunai.

"Dari Dumai, bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, kita ingin menunjukkan bahwa Riau siap menjadi bagian penting dari ekosistem pembayaran digital lintas negara yang modern, inklusif, dan berdaya saing," tutupnya.

Wabup Muzamil Apresiasi Dukungan Fraksi, Tiga Ranperda Pemkab Meranti Melaju ke Tahap Pembahasan

Thu, 02 Jul 2026 14:10:35 +0700

MERANTI (RIAUSKY.COM) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah serta tanggapan Pemerintah Daerah atas empat Ranperda hak inisiatif DPRD, di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (2/7/2026).

Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, serta pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tiga Ranperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya menerima ketiga Ranperda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan sejumlah catatan dan masukan konstruktif.

Fraksi PDI Perjuangan menilai ketiga Ranperda memiliki nilai strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Fraksi ini juga menekankan pentingnya setiap regulasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PAN mengapresiasi transparansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan APBD 2025. Meski demikian, fraksi tersebut mendorong optimalisasi penggunaan anggaran, percepatan penyelesaian defisit dan tunda bayar, serta meminta penjelasan lebih rinci terkait perubahan sejumlah pasal dalam Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. PAN juga menilai Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik penting sebagai dasar hukum menjaga lingkungan dari pencemaran.

Fraksi PKB Plus PSI memberikan apresiasi terhadap penyampaian tiga Ranperda secara tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fraksi ini juga menilai capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI menjadi kemajuan yang harus terus ditingkatkan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, PKB Plus PSI mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan infrastruktur sanitasi, penguatan sistem pengelolaan aset, serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi seluruh regulasi yang akan disahkan.

Pandangan senada juga disampaikan Fraksi Golkar yang mengapresiasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui raihan opini WDP. Golkar berharap pemerintah dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah, memperkuat pengelolaan aset, mempercepat pembentukan regulasi pengelolaan air limbah domestik, serta menyusun klausul perda yang mudah dipahami dan diimplementasikan.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menilai ketiga Ranperda penting sebagai bagian dari penyempurnaan Program Legislasi Daerah. Fraksi tersebut meminta pemerintah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Fraksi NasDem mendukung pembahasan seluruh Ranperda dengan menekankan pentingnya transparansi pengelolaan APBD, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, serta penguatan tata kelola aset daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fraksi PKS turut mendukung pembahasan ketiga Ranperda. PKS menilai regulasi pengelolaan air limbah domestik penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit, serta mendorong kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan.

Sementara Fraksi PPP Demokrat menilai Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi momentum evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Fraksi ini juga mendorong peningkatan PAD, penyelesaian rekomendasi BPK, penguatan implementasi pengelolaan aset daerah, serta pembentukan regulasi air limbah domestik yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Selain mendengarkan pandangan seluruh fraksi terhadap Ranperda usulan pemerintah, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap empat Ranperda hak inisiatif DPRD.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas inisiatif penyusunan empat Ranperda, yakni tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perikanan, serta Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Dalam tanggapannya, Muzamil mengatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pembahasan keempat Ranperda tersebut karena dinilai strategis dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana, meningkatkan budaya literasi, mendorong kemajuan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, serta menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha melalui penyelenggaraan perizinan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh pembahasan Ranperda sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), mempercepat harmonisasi regulasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, mengevaluasi pelaksanaan perda yang telah berlaku, serta menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah aktif mengikuti pembahasan bersama DPRD.

Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Seluruh fraksi DPRD secara prinsip menyatakan menerima tiga Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus, dengan harapan regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Plt Gubri Tegaskan Sinergi Pemprov dan Polda Jaga Keamanan Riau

Thu, 02 Jul 2026 13:44:05 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto hadir pada kegiatan Syukuran Bhayangkara ke-80 yang digelar di Aula Tribata, Mapolda Riau, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Plt Gubernur Riau SF Hariyanto merupakan wujud nyata sinergi dan dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap institusi Polri.

Dirinya menegaskan Pemprov Riau akan terus memperkuat kolaborasi dengan Polda Riau demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Bumi Lancang Kuning.

"Ini bentuk konsisten Pemprov Riau dalam mendukung penguatan kinerja dan pelayanan kepolisian di Riau dalam menjaga stabilitas daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata SF Hariyanto.

Dirinya berharap Polda Riau dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Lancang Kuning.

“Harapan kami, momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus hadir di tengah masyarakat. Pelayanan yang cepat, tepat, humanis, dan responsif terhadap setiap laporan warga harus terus ditingkatkan,” katanya.

SF Hariyanto turut mengapresiasi kinerja Polda Riau yang dinilai aktif menjaga stabilitas daerah. Ia menyebut berbagai operasi yang digelar Polda Riau telah memberi rasa aman bagi masyarakat.

“Kami melihat Polda Riau cukup berhasil menjaga kamtibmas, menekan angka kriminalitas, dan aktif dalam penegakan hukum. Mari kita jadikan HUT Bhayangkara ke-80 ini sebagai momentum memperkuat kebersamaan. Polri kuat karena rakyat, rakyat aman karena Polri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", sebagai penegasan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Polda Riau menjadi salah satu dari 11 satuan kerja (satker) di lingkungan Polri yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto.

Penganugerahan Nugraha Sakanti didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2026, serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan oleh Sesmilpres Mayjen Wahyu Yudhayana.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan kerja Polri yang dinilai berjasa, berprestasi, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara.

Zero Anak Putus Sekolah, Pemko Pekanbaru Buka Jalur Pemenuhan Kuota SPMB SMP

Thu, 02 Jul 2026 12:26:33 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya maupun administrasi.

Komitmen tersebut sejalan dengan program prioritas Zero Anak Putus Sekolah yang terus diwujudkan melalui berbagai kemudahan akses layanan pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2026/2027.

Setelah hasil seleksi SPMB Online SMP diumumkan pada Rabu (1/7/2026), Dinas Pendidikan (Disdik) mengimbau seluruh orang tua atau wali murid yang dinyatakan lulus agar segera melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Proses daftar ulang berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di SMP tujuan masing-masing.

"Tahapan ini kami rancang sederhana dan mudah. Agar, masyarakat dapat menyelesaikan seluruh administrasi tanpa kesulitan," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kamis (2/7/2026).

Sementara itu, bagi calon peserta didik yang belum dinyatakan lulus pada seleksi reguler, Disdik membuka kesempatan melalui jalur Pemenuhan Kuota. Pendaftaran dibuka pada 2 hingga 3 Juli ini, pukul 08.00-16.00 WIB. Pendaftaran jalan Pemenuhan Kuota ini dipusatkan di Aula Disdik Pekanbaru.

"Program pemenuhan kuota ini bertujuan mengoptimalkan daya tampung sekolah negeri yang masih tersedia sehingga semakin banyak anak di Kota Pekanbaru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Seluruh pelayanan dipusatkan dalam satu lokasi guna menghadirkan layanan yang cepat, ramah, transparan, dan mudah diakses masyarakat," jelas Agung.

Seluruh proses SPMB, mulai dari seleksi, daftar ulang hingga pemenuhan kuota, tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat diminta tidak memercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah maupun calo yang menjanjikan kelulusan atau kursi di SMP negeri dengan meminta sejumlah uang.

"Apabila menemukan indikasi praktik kecurangan maupun pungutan liar, kami imbau masyarakat segera melaporkannya kepada Inspektorat Kota Pekanbaru, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kota Pekanbaru, atau Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau," tegas Agung.

Melalui sistem yang transparan dan akuntabel, Pemko Pekanbaru mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik pungutan liar. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi Pekanbaru yang cerdas, unggul, serta bebas dari putus sekolah.

Kadis Kominfo dan Persandian Kampar Pimpin Rapat Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR

Thu, 02 Jul 2026 11:55:02 +0700

KAMPAR (RIAUSKY.COM) - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si, didampingi Kepala Bidang Statistik Salmi Hadi, S.Sos., M.Si, memimpin Rapat Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Aula Batu Tilam Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (01/07/2026).

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

Dalam arahannya, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar sekaligus Pejabat Utama Penghubung SP4N-LAPOR! Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe, menyampaikan bahwa di era digitalisasi saat ini, pelayanan publik harus mampu memberikan respon yang cepat, transparan, dan akuntabel terhadap setiap aspirasi maupun pengaduan masyarakat.

“Di Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar terdapat dua sistem pelaporan yang kami kelola. Pertama adalah SP4N-LAPOR!, dimana pada sistem ini identitas pelapor tidak diketahui oleh pengelola, namun setiap laporan yang masuk wajib kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hak dan kerahasiaan setiap pelapor dilindungi sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya dengan aman,” jelas Lukmansyah.

Ia menambahkan, sistem kedua yang dikelola adalah layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang memiliki mekanisme berbeda karena identitas pemohon informasi dapat diketahui sebagai bagian dari proses pelayanan informasi publik.

“Kami berharap melalui diskusi dan evaluasi ini, seluruh admin maupun pengelola SP4N-LAPOR! di setiap OPD semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan berkualitas. Pelayanan publik yang baik dimulai dari kemampuan kita merespon setiap aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar, Salmi Hadi, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SP4N-LAPOR! di seluruh OPD, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, serta penyelesaian setiap laporan yang disampaikan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! sangat bergantung pada komitmen seluruh OPD dalam memberikan tindak lanjut terhadap setiap laporan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi antar OPD semakin kuat, sehingga pengelolaan SP4N-LAPOR! dan pelayanan informasi publik melalui PPID di Kabupaten Kampar dapat berjalan semakin optimal sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Usai Monitoring Sejumlah Cabang Lomba, Kakanwil Kemenag Riau: Pelaksanaan MTQ Sangat Baik

Thu, 02 Jul 2026 11:28:30 +0700

KUANSING (RIAUSKY.COM) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. H. Muliardi, M.Pd., selaku Penasehat Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-44 Provinsi Riau, melakukan monitoring pelaksanaan musabaqah di sejumlah venue perlombaan di Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses perlombaan berlangsung tertib, objektif, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, peninjauan juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan panitia dan dewan hakim dalam menyelesaikan seluruh rangkaian MTQ hingga penutupan.

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Riau Sabrioda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi H. Suhelmon, M.A., dan Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Kuantan Singingi Dr. H. Bakhtiar Saleh.

Beberapa arena yang menjadi lokasi monitoring di antaranya cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ) dan Karya Tulis Ilmiah Hadis (KTIH), cabang Kaligrafi di Gedung Serbaguna Abdoel Rauf, serta cabang Tafsir Bahasa Arab dan Tafsir Bahasa Inggris di Masjid Al-Furqan, Kelurahan Sei Jering.

Usai meninjau sejumlah venue, Muliardi mengungkapkan rasa syukur karena pelaksanaan MTQ Ke-44 Provinsi Riau hingga hari keempat berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah, hari ini kita melakukan monitoring di beberapa venue. Secara umum pelaksanaannya sangat baik. Bahkan, ada dewan hakim yang menyampaikan apresiasi terhadap venue perlombaan, salah satunya Masjid Al-Furqan yang dinilai sangat representatif," ujarnya.

Menurut Muliardi, hampir seluruh cabang lomba telah menyelesaikan pelaksanaan musabaqah. Hanya tersisa dua cabang yang masih berlangsung, yakni cabang Tafsir dan Tilawah di Astaka Utama.

"Insya Allah besok seluruh cabang yang diperlombakan selesai. Setelah itu akan dilanjutkan dengan rapat pleno Dewan Hakim untuk menetapkan hasil akhir sebelum penutupan MTQ," katanya.

Ia menilai kelancaran pelaksanaan MTQ hingga memasuki tahap akhir menjadi bukti kuat sinergi antara panitia, dewan hakim, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan.

"Alhamdulillah, penyelenggaraan MTQ Ke-44 Provinsi Riau Tahun 2026 pada tahapan musabaqah dapat kita simpulkan berjalan dengan lancar dan sukses," tegasnya.

Muliardi menjelaskan, setelah seluruh cabang selesai dipertandingkan, Dewan Hakim akan melaksanakan rapat pleno pada Jumat untuk menetapkan peringkat para juara. Selanjutnya, MTQ Ke-44 Provinsi Riau akan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan MTQ tahun ini.

"Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atas dukungan, kerja sama, dan komitmennya sehingga MTQ Ke-44 Provinsi Riau dapat berlangsung dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Riau, Sabrioda, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan MTQ berlangsung tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang dapat segera diatasi.

"Alhamdulillah, pelaksanaan MTQ berjalan lancar dan sukses. Memang masih ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait transportasi dan distribusi konsumsi. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan baik dan menjadi catatan untuk penyelenggaraan berikutnya," ujarnya.

Sabrioda turut mengapresiasi kerja keras seluruh panitia, pemerintah daerah, dewan hakim, relawan, serta masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan MTQ Ke-44 Provinsi Riau.

Ia berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun selama pelaksanaan MTQ dapat terus dipertahankan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

"Semoga MTQ ini tidak hanya sukses dalam penyelenggaraannya, tetapi juga melahirkan qari dan qariah terbaik yang akan membawa nama baik Provinsi Riau pada MTQ tingkat nasional," pungkasnya.

Bupati Siak Masuk Potret Ekspedisi 22 Sosok Reset Indonesia

Thu, 02 Jul 2026 11:00:34 +0700

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)– Bupati Siak, Afni Zulkifli, masuk dalam daftar 22 Sosok Reset Indonesia, sebuah potret tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kiprah, keberanian, dan gagasan untuk mendorong perubahan mendasar di Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram idbaruid terverifikasi. Daftar itu merupakan hasil tiga kali ekspedisi ke berbagai daerah di Indonesia untuk menemukan figur-figur yang dinilai mampu menghadirkan perubahan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, maupun politik.

Dalam pengantarnya, penyusun menyebut Indonesia tidak kekurangan sosok cerdas dan peduli. Di tengah krisis kader dan figur pemimpin yang kredibel di partai politik, mereka meyakini perubahan juga dapat lahir dari tokoh-tokoh di luar lingkaran kekuasaan pusat.

Afni Zulkifli dipilih karena dinilai berani mengambil kebijakan strategis dengan memangkas anggaran dinas bernilai ratusan miliar rupiah. Langkah tersebut dilakukan dalam upaya melunasi warisan utang Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp326 miliar dari pemerintahan sebelumnya.

Selain kebijakan fiskal, mantan aktivis lingkungan dan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga dinilai konsisten menyuarakan kritik pada sentralisasi kebijakan kehutanan dan agraria.

Berdasarkan pengalamannya mendampingi masyarakat di Sumatera, Afni berpandangan konflik agraria tidak akan selesai apabila pemerintah pusat terus menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi di daerah.

Dalam keterangan penyusun, langkah-langkah yang dilakukan Afni dinilai mencerminkan keberanian mengambil keputusan sulit sekaligus menghadirkan perspektif baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Selain Afni, putri Presiden keempat RI, Alissa Wahid, juga masuk dalam daftar tersebut. Alissa dinilai konsisten menolak pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan serta aktif mengonsolidasikan gerakan masyarakat sipil untuk menjaga toleransi, keadilan ekologis, dan nalar kritis bangsa.

Selain itu, Gus Kautsar juga masuk dalam daftar tersebut. Pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, itu dinilai sebagai ulama muda Nahdlatul Ulama yang mampu menjembatani literatur kitab klasik dengan realitas kontemporer. Melalui jejaring kiai muda, ia aktif mengonsolidasikan santri urban dan kelompok muda marginal dalam ruang pengajian yang inklusif serta membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal untuk mendukung pendidikan gratis dan gerakan sosial secara mandiri.

Sementara itu, Hening Purwati dinilai berhasil mengintegrasikan gerakan ekofeminisme dengan nilai-nilai keagamaan melalui gerakan Eco-Jihad. Sebagai Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia dan pimpinan LLHPB 'Aisyiyah, Hening disebut aktif menggerakkan umat beragama melawan kerusakan lingkungan, melatih mubalighat dan majelis taklim membangun ketahanan ekologi dari lingkungan keluarga, serta menjembatani warga terdampak PLTU batu bara dengan jejaring spiritual internasional untuk mendorong transisi energi yang berkeadilan di Asia Tenggara.

Tokoh lain yang turut masuk dalam daftar di antaranya Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Farwiza Farhan, Andrew Kalaweit, Gus Kautsar, Hening Purwati, serta Victor Yeimo.

Penyusun menegaskan, daftar 22 Sosok Reset Indonesia bukanlah daftar orang yang dianggap sempurna. Sebaliknya, mereka dipilih karena dinilai memiliki komitmen, keberanian, dan gagasan yang dapat menjadi inspirasi bagi lahirnya perubahan mendasar di Indonesia.

Berikut daftar lengkap 22 Sosok Reset Indonesia:

1. Afni Zulkifli

2. Alissa Wahid

3. Andrew Kalaweit

4. A.S. Rosyid

5. Bivitri Susanti

6. Chiki Fawzi

7. Dicky Senda

8. Farwiza Farhan

9. Gus Kautsar

10. Hening Purwati

11. Iman Zanatul

12. Jacky Manuputty

13. John Bamba

14. Kalis Mardiasih

15. Lian Gogali

16. Media Askar

17. M. Nur Arifin

18. Novel Baswedan

19. Virdian Aurellio

20. Zainal Arifin

21. Dorthea Wabiser

22. Victor Yeimo.

Bupati Asmar Sampaikan Tiga Ranperda, DPRD Meranti Usulkan Empat Regulasi Strategis untuk Perkuat Tata Kelola Daerah

Thu, 02 Jul 2026 10:45:37 +0700

SELATPANJANG (RIAUSKY.COM) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mulai membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah.

Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda penyampaian Ranperda usulan Pemerintah Daerah serta Ranperda hak inisiatif DPRD di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026).

Rapat dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pidatonya, Bupati Asmar menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan implementasi nyata otonomi daerah yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Sinergi dalam pembentukan regulasi menjadi fondasi utama untuk mengarahkan kebijakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Tiga Ranperda Usulan Pemkab

Pada rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan tiga Ranperda untuk dibahas bersama DPRD, yakni:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

3. Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Asmar memaparkan kondisi keuangan daerah berdasarkan laporan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,216 triliun dengan realisasi Rp991,59 miliar atau 81,51 persen. Sementara belanja daerah yang dianggarkan Rp1,219 triliun terealisasi Rp991,49 miliar atau 81,33 persen.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp2,56 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,66 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mencatat total aset daerah sebesar Rp3,304 triliun, kewajiban Rp180,72 miliar, serta ekuitas mencapai Rp3,124 triliun.

Sementara itu, pada Laporan Operasional, pendapatan tercatat sebesar Rp926,17 miliar dengan beban Rp1,005 triliun sehingga mengalami defisit operasional sekitar Rp94,58 miliar.

Bupati Asmar juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Selain laporan keuangan, dokumen pertanggungjawaban juga memuat laporan kinerja pemerintah daerah, penggunaan dana desa, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penurunan stunting, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, pemerintah menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar hukum dalam membangun sistem sanitasi yang sehat, aman, serta mencegah pencemaran lingkungan.

Sedangkan perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sebagai penyesuaian terhadap regulasi terbaru, sekaligus memperbaiki berbagai persoalan pengelolaan aset daerah, mulai dari pencatatan aset, pemanfaatan, hingga penghapusan barang.

Bupati Asmar berharap seluruh Ranperda dapat segera dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DPRD Ajukan Empat Ranperda Inisiatif

Pada kesempatan yang sama, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui juru bicaranya, Rosihan Afrizal, SH, menyampaikan empat Ranperda hak inisiatif DPRD Tahun 2026.

Keempat Ranperda tersebut meliputi:

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Menurut Rosihan, seluruh Ranperda tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan Ranperda Penanggulangan Bencana menjadi kebutuhan mendesak mengingat Kepulauan Meranti memiliki kerentanan terhadap banjir rob, abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan.

Sementara Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan mampu memperkuat budaya literasi masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi, serta mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan daerah.

Di sektor ekonomi, DPRD juga mengusulkan Ranperda Penyelenggaraan Perikanan sebagai landasan hukum untuk memperkuat perlindungan nelayan, pengembangan budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran produk perikanan.

Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan diarahkan untuk mendukung pelayanan perizinan berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Bapemperda juga meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengevaluasi perda-perda yang belum berjalan optimal serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap regulasi yang telah disahkan benar-benar memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut menjadi langkah awal pembahasan tujuh Ranperda strategis yang diharapkan mampu memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.