PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Kebijakan Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman yang menunjuk enam pejabat tinggi pratama yang rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Riau yang masih kosong, ditanggapi serius oleh komisi A DPRD Riau.
Hasmi Setiadi, Ketua komisi A DPRD Riau, yang membidangi pemerintahan mempertanyakan keputusan yang diambil Gubri tersebut. Pasalnya, di Provinsi Riau masih banyak pejabat yang berkompeten untuk memangku jabatan namun tidak diberdayakan. Dia merasa aneh, Gubernur Riau malah memilih menunjuk pelaksana tugas.
"Ini yang sangat kami sayangkan. Sumber Daya Manusia kita kan banyak. Coba cari di Litbang itu. Kan banyak tu yang eselon II yang diasesmen kemarin," kata Hazmi Setiadi seperti dilaporkan riaupos.
Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional tersebut juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang memilih menempatkan pejabat yang berstatus Plt dibandingkan memilih pejabat definitif.
Untuk itu, pihaknya meminta komitmen Pemprov Riau terkait hal tersebut. Pasalnya, dewan diminta mempercepat pengesahan Perda OPD Baru dan permintaan tersebut sudah diselesaikan DPRD Riau dengan mengesahkan OPD baru yang dimaksud.
"Kami sudah sahkan. 1 Januari (2017) itu sebenarnya kan semua Kepala OPD sudah dilantik semua. Jangan ada Plt lagi. Kami minta komitmen pemprov untuk itu karena kami menghadapi 2017 ini semakin berat. Program makin banyak. Masyarakat juga telah menuntut banyak. Kita jangan lalai," jelasnya.
Untuk diketahui, pejabat yang rangkap jabatan tersebut, yakni Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Askardiya Patrianov, yang ditunjuk selaku Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Rahmad Rahim, yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Bina Marga.
Selanjutnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, Indra, ditunjuk sebagai Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Riau. Jonli yang saat ini menjabat sebagai Karo Organisasi Setdaprov Riau ditunjuk selaku Plt Kepala Biro Kesra.
Kemudian, Rudiyanto yang merupakan Karo Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau ditunjuk sebagai Plt Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau. Terakhir, Kadis Kepemudaan dan Olahraga, Doni Alpriadi, ditunjuk sebagai Plt Kepala Badan Penghubung. (R04/i)