Follow Us :
"Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dipimpin langsung oleh Ketuanya, Datuk Al Azhar beserta tujuh orang anggotanya, Senin (22/07) mendatangi Gedung DPRD Riau. Kedatangan tersebut dalam mempertanyakan tindak lanjut temuan dari KPK terhadap 1,4 juta Ha lahan ilegal yang ada di wilayah Riau.
"DPRD Riau mengakui kalau untuk saat ini pihaknya sudah menerima KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2020.
"Legislator Riau dari Fraksi Demokrat, Aherson memaklumi kalau untuk saat ini realisasi pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap satu oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau masih tergolong rendah. Namun demikian hal ini harus tetap dikejar jangan sampai uang yang sudah jadi hak daerah malah jadi hangus.
"Komisi IV DPRD Riau setuju dan sepakat kalau Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru nanti akan digabungkan kembali dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
"Politisi senior Partai Golkar yang juga tokoh masyarakat Rokan Hulu, H Masgaul Yunus meninggal dunia.
"Legislator Riau dari Gerindra, Taufik Arrahman dengan lantang menyikapi, adanya rencana dalam waktu jangka panjang melakukan pemindahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK) yang ada di Kota Pekanbaru ke Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Riau.
"Septina Primawati, Ketua DPRD Riau enggan berkomentar panjang-lebar terkait peluangnya kembali menduduki Ketua DPRD Riau untuk periode 2019-2024.
"Walau berada di Ibu Kota Negara Indonesia, bukan berarti DKI Jakarta sudah memiliki segala hal yang baik atau sempurna. Buktinya DPRD DKI Jakarta lakukan Studi Banding (Stuband) ke DPRD Provinsi Riau, Jumat (24/05).
"Komisi IV DPRD Riau melakukan lawatan ke Minas, tepatnya di lokasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Rabu (15/05).
"Legislator Riau dari Komisi II, Sugianto mengakui pihaknya banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait program Prona yaitu Legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertifikat tanah dan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) untuk Perluasan Lahan Pertanian dan Kesejahteraan Petani.
"Legislator Riau dari Komisi IV, Asri Auzar sangat mendukung langkah KPK dalam 'mengusut' lahan-lahan perusahaan yang beroperasi tanpa izin di provinsi Riau.
"Masa jabatan anggota DPRD Riau periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan September 2019. Artinya masa kerja yang akan diemban tidak lebih empat bulan lagi.
"DPRD Bengkalis Mengadakan rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembiayaan transportasi Jama’ah Haji Daerah Bengkalis, Senin sore 29 April 2019 di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Bengkalis.
"Sejak diajukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemekaran Kecamatan Kota Pekanbaru terus dimatangkan hingga bisa segera disahkan menjadi Paraturan Daerah (Perda) Pekanbaru.
"Banyaknya perusahaan, baik perkebunan, kehutanan, batu bara, industri dan lainnya yang beroperasi di Provinsi Riau diduga menyalahi ketentuan operasional atau undang-undang yang berlaku.
Selasa,23 Juli 2019 - 20:21:06 WIB
Kabar bahagia datang bagi ribuan guru bersertifikasi di Kota Pekanbaru. Pasalnya, terhitung hari ini, guru bersertifikasi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menerima pembayaran yang anggarannya telah ditransferkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
Selasa,23 Juli 2019 - 13:27:00 WIB
Polisi mengamankan dua wanita masing-masing SA alias Sri (40) dan SZ (23), warga Jalan Kesatria, Kelurahan Satria, Binjai, diringkus personel Polsek Sunggal, Rabu (17/7/2019) sekira pukul 20.00 Wib.
