Follow Us :
"Walau berada di Ibu Kota Negara Indonesia, bukan berarti DKI Jakarta sudah memiliki segala hal yang baik atau sempurna. Buktinya DPRD DKI Jakarta lakukan Studi Banding (Stuband) ke DPRD Provinsi Riau, Jumat (24/05).
"Komisi IV DPRD Riau melakukan lawatan ke Minas, tepatnya di lokasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Rabu (15/05).
"Legislator Riau dari Komisi II, Sugianto mengakui pihaknya banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait program Prona yaitu Legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertifikat tanah dan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) untuk Perluasan Lahan Pertanian dan Kesejahteraan Petani.
"Legislator Riau dari Komisi IV, Asri Auzar sangat mendukung langkah KPK dalam 'mengusut' lahan-lahan perusahaan yang beroperasi tanpa izin di provinsi Riau.
"Masa jabatan anggota DPRD Riau periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan September 2019. Artinya masa kerja yang akan diemban tidak lebih empat bulan lagi.
"DPRD Bengkalis Mengadakan rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembiayaan transportasi Jama’ah Haji Daerah Bengkalis, Senin sore 29 April 2019 di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Bengkalis.
"Sejak diajukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemekaran Kecamatan Kota Pekanbaru terus dimatangkan hingga bisa segera disahkan menjadi Paraturan Daerah (Perda) Pekanbaru.
"Banyaknya perusahaan, baik perkebunan, kehutanan, batu bara, industri dan lainnya yang beroperasi di Provinsi Riau diduga menyalahi ketentuan operasional atau undang-undang yang berlaku.
"Pihak DPRD Riau akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan KPK masih banyaknya anggota yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Legislator Riau dari Fraksi Demokrat, Asri Auzar sebut Peraturan Daerah (Perda) No 06 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi Riau tidak berjalan optimal.
"Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin menyebutkan ada ribuan kendaraan perkebunan dan kehutanan yang bermasalah, beroperasi di wilayah Provinsi Riau.
"Sebanyak 256 orang anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Legislator Riau dari Fraksi Nasdem Hanura, Suhardiman Amby menyebutkan kalau keberadaan pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Riau melebihi dari beban kerja yang ada atau over capacity. Untuk itu, dirinya minta pada Pemprov Riau agar melakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Pihak DPRD Riau melalui lintas Komisi III, IV dan V melakukan hearing terhadap perusahaan perkebunan yang ada, baik kelapa sawit maupun HTI.
"Upaya penciutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwacanakan Gubenur Riau Syamsuar, menuai kritikan DPRD Riau.
Jumat,24 Mei 2019 - 20:01:32 WIB
Harimau Serang Warga Indragiri Hilir Riau. Kali ini Warga Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil kembali menjadi korban penyerangan harimau sumatera.
Jumat,24 Mei 2019 - 09:24:25 WIB
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat (24/5).
.jpeg)
