BENGKALIS (RIAUSKY.COM) - Politik Devide et Impera atau adu domba dalam beberapa bulan belakangan semakin merajalela di Kabupaten Bengkalis.
Adu domba dimaksud bertujuan untuk menguasai pemerintahan yang ada sekarang, termasuk adaya kelompok yang diduga menjadi dalang perpecahan antara bupati Bengkalis Amril Mukhminin dengan Wakil Bupati Muhammad.
Selain itu, perpecahan yang diduga di-design terjadi juga diantara mantan tim sukses pasangan Amril-Muhammad (AM-MANTAP) bahkan merembet ke kalangan jurnalis di Bengkalis.
Salah seorang warga Bengkalis Hasanudin Afan menilai perpecahan-perpecahan yang terjadi ditengah kelompok masyarakat hingga pimpinan Negeri Junjungan diduga sudah direkayasa untuk memuluskan kepentingan sekelompok orang.
Bahkan konflik yang mulai memanas antar kelompok di tengah masyarakat akibat ketidakmampuan manajerial pemerintahan serta tumbuhnya kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi.
“Dapat kita lihat di media massa ataupun media sosial muncul berita atau status saling serang antar kelompok di tengah masyarakat, serta pegiat organsiasi. Kelompok yang saling serang ini jelas merupakan mereka yang pro dan kontra dengan kepala daerah, dan kita menilai ada politik devide et impera yang sengaja dimainkan ditengah situasi ini,” tegas Hasanudin Afan, Kamis (22/06/17).
Mantan ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkalis ini juga menyoroti berbagai persoalan krusial yang tengah melanda masyarakat, termasuk anjloknya ekonomi masyarakat yang dibarengi dengan isu demonstrasi besar-besaran usai lebaran Idul Fitri mendatang. Apalagi saat ini kondisi di Bengkalis mengarah kepada terjadinya konflik horizontal maupun pertarungan kepentingan di tengah masyarakat.
“Sangat disayangkan terjadinya perpecahan di tengah masyarakat yang mulai meruncing saat ini. Apalagi adanya kekurang pedulian pimpinan atau pucuk adat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang makin mencuat, sehingga situasi yang terjadi sekarang tidak jelas arahnya,” jelas Afan.
Dari kalangan jurnalis Budi Prayitno juga merasakan hal yang sama, munculnya bibit perpecahan di berbagai kelompok masyarakat Bengkalis. Tidak terkecuali di kalangan jurnalis, dan permasalahannya diawali dari sikap Plt Kepala Dinas Pendidikan Edi Sakura yang diduga berpihak terhadap sejumlah media di Bengkalis.
Budi menambahkan bahwa politik adu domba yang terjadi merupakan settingan kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan. Tidak hanya itu, sikap kurang profesional yang ditunjukan Plt Kadisdik membuat dirinya sampai dilaporkan ke Polisi oleh salah satu LSM dalam kasus penjualan buku siluman ke sekolah-sekolah.
“Seharusnya pejabat di Bengkalis ini bersikap profesional, tidak memihak dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas sebagai penyelenggara negara. Seperti sikap Plt Kadisdik yang tidak bersahabat dengan sebahagian insan pers di Bengkalis, kemudian situasi tersebut membuka ruang konflik kelompok-kelompok yang bertikai,” pungkasnya. (R14)