PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, ternyata anggaran Dinas Pemukiman dan Cipta Karya Pekanbaru paling banyak diantara SKPD lain, yakni sekitar Rp402 miliar.
Namun Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemukiman dan Cipta Karya Pekanbaru, Zukifli Harun tidak mengatakan secara detail besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan non fisik.
Zulkifli Harun yang juga menjabat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) juga cukup banyak untuk tahun ini, yakni Rp395 Miliar. "Paling banyak dialokasikan untuk jalan, berapa persennya saya lihat di kantor, tapi yang pasti untuk jalan," katanya, Senin (26/1).
Selain itu, anggaran untuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru sebanyak Rp18 miliar. Sebelumnya, Kadispenda Yuliasman pihaknya mengusulkan sebesar Rp19 miliar.
Namun,setelah dirasionalisasikan, Dispenda mendapatkan anggaran senilai Rp18 miliar. "Jumlah anggaran yang kita terima angkanya selisih Rp1 miliar dari anggaran tahun lalu," tegasnya.
Dikatakannya, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Kantor Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) dan pembelian mobil crane untuk menertibkan iklan reklame. "Untuk PAD, target tahun ini sekitar Rp700 miliar dari berbagai sektor," katanya.
Dilanjutkan Yuliasman, pembangunan satu unit kantor UPTD direncanakan antara di KecamatanTenayan Raya atau di Kecamatan Bukit Raya.
Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Zulfahmi Adrian menyebutkan anggaran di SKPDnya berjumlah Rp18 miliar. Ia mengatakan SKPDnya mengalami pemangkasan anggaran sebanyak Rp10 miliar.
"Awalnya kita ajukan sebanyak Rp24 miliar sampai Rp28 miliar. Anggaran itu sudah termasuk dengan kegiatan pengamanan Pilkada Kota Pekanbaru pada pertengahan hingga akhir tahun 2016," katanya.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Chairani menyebutkan anggaran SKPD nya hanya mendapatkan Rp9,5 miliar. Ia mengatakan hal ini jauh berkurang dari tahun lalu yang Rp25 miliar.
"Saya tidak mau berkomentar mengapa anggaran kami sedikit. Mungkin penghematan anggaran. Anggaran itu dominan untuk pembinaan, seperti pembinaan gepeng, anak telantar, dan lainnya. Junlahnya saya tidak ingat," tuturnya.
SKPD lainnya, Kepala Dinas Peternakan dan Peternakan El Shabrina mengatakan Rp6,9 miliar. "Itu yang kami terima. Apa yang paling dominan nanti saya cek dulu," tuturnya.
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pekanbaru Zulfikri mengatakan anggaran 3,1 miliar."Memang segitu dari tahun lalu, sudah ya," tuturnya.
Sementara itu, Kadis Pasar Mahyudin tidak mengetahui anggaran SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD lainnya belum dapat dikonfirmasi, seperti Kadisperindag Azwan, Plt BPT PM M Jamil dan yang lainnya.
Sementara itu, mengenai Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan pusat untuk tahun 2016 belum diterima oleh Pemko Pekanbaru. Hal tersebut diungkapkan melalui Kabid Perbendaharaan Hj Yuniarti SE.
"Belum kita terina, tunggu Pergubnya keluar. Kalau tahun lalu DBH yang kita terima sekitar Rp1,3 triliun. Anggarannya tentu untuk kebutuhan Pemko," kata Yuni. (R05)