PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- DPRD Riau mengapresiasi upaya penertiban 58.000 lahan ilegal di Riau.
Meski begitu, DPRD mengklaim jumlah luasan tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan temuan DPRD terkait lahan-lahan ilegal yang ada di Riau.
Itu disebutkan Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar saat ditemui wartawan, Jumat (3/1/2020).
Disebutkan dia, ''Kami mengapresiasi kerja keras dari pemerintah melalui Satgas Penertiban Lahan perkebunan terkait penertiban keberadaan lahan-lahan ilegal. Namun, harus diingat, kalau luar 58 ribu hektare itu masih jauh lebih kecil dari yang ditemukan DPRD sebelumnya,'' kata dia.
Dalam dua bulan bekerja, Satgas bisa mendata sebanyak 58.000 hektare lahan perkebunan itu sebuah prestasi yang patut dihormati.
namun, Asri berharap Satgas bentukan pemerintah Provinsi Riau itu tak berpuas diri terlebih dahulu, mengingat, jumlah luasan tersebut masih relatif kecil.
DPRD, sebut dia, setidaknya menemukan tak kurang dari 1,8 juta hektare lahan dan perkebunan bermasalah dalam legalitas usahanya.
''Ya, mereka itu kan bekerja berdasarkan data dari kita di DPRD juga. Data yang kita miliki itu 1,8 juta hektare. Motifnya ada bermacam-macam, mulai dari perizinan, masuk dalam kawasan hutan dan berbagai masalah lainnya,'' sebut dia.
Untuk itu, Ketua DPW Partai Demokrat Riau itu juga mengajak Satgas bentukan pemerintah itu untuk lebih gigih lagi.
''Kita apresiasi kerja dua bulan mereka. Tapi kita harapkan mereka tak berpuas diri dengan apa yang sudah dilakukan. Karena, masih banyak lagi lahan-lahan perkebunan brmasalah lainnya di luar sana,'' kata dia.
Asri juga berharap progres dari tim tersebut tidak hanya menemukan, namun juga memprosesnya secar ahukum.
Pihaknya juga yakin, didukung dengan Kapolda dan Kajati Riau, aktivitas penguasaan lahan bermasalah akan bisa diproses dengan seadil-adilnya.
''Kita harapkan juga tidak ada lagi perusahaan yang menggunakan cara-cara lama dengan beking membeking. Perkara penguasaan lahan tanpa memperhatikan ketentuan harus diusut tuntas dan kita akan kawal prosesnya di DPRD,'' sebutnya.(R06)