RIAUSKY.COM - Buntut dari pencopotan Ronny F Sompie dari jabatan dirjen Imigrasi Kemenkumham tidak serta merta menghentikan kritikan publik terhadap kinerja pemerintah.
Apalagi drama pencopotan itu berkaitan dengan kasus dugaan buronnya politikus PDIP Harun Masiku.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo juga mencopot Yasonna H Laoly dari jabatan Menkumham.
“Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM,” kata Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (29/1).
Kritikan Kurnia tersebut bukan tanpa alasan. Dia menyoroti tingkat Yasonna yang belakangan sempat berdalih bahwa Harun Masiku belum pulang ke Indonesia pada Selasa (7/1). Padahal, diketahui melalui CCTV Bandara Soekarno Hatta, Harun telah kembali ke Indonesia.
“Faktanya dia (Yasonna) telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. Jadi seharusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini,” tegas Kurnia.
Di sisi lain, dalam kasus Harun Masiku ini, Ditjen Imigrasi berdalih bahwa sistem informasi milik mereka mengalami gangguan atau delay system. Hal ini yang menjadi penghambat pemberian informasi terkait kepulangan Harun ke Indonesia.
“Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial. Kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna,” sesalnya.
DPR Sarankan Yasonna Laoly Ambil Cuti
Sementara itu, aAnggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi menyarankan agar Menkumham Yasonna Laoly mengambil cuti sejenak. Hal ini untuk meredam spekulasi publik tentang dugaan keterlibatannya dalam menyembunyikan kader PDIP Harun Masiku yang saat ini sedang jadi buron KPK.
Menurut Aboe Bakar, posisi Yasonna saat ini sedang cukup sulit karena semua mata yang memantau kasus Harun Masiku sedang tertuju padanya. Publik, kata Aboe Bakar, juga sudah sewajarnya semakin curiga ketika Yasonna hadir dalam konferensi pers PDIP yang mengumumkan pembentukan tim advokasi beberapa waktu lalu.
“Artinya pada kasus ini, Yasonna dianggap memiliki konflik kepentingan. Meskipun beliau tidak masuk dalam tim advokasi, namun beliau yang membentuknya,” ujar Aboe Bakar kepada wartawan, Rabu (29/1).
Aboe Bakar menambahkan, sikap Yasonna juga semakin membingungkan karena di sisi lain sebagai Menkumham, ia juga membentuk tim investigasi untuk membongkar kebenaran kasus ini. Makanya, menurut Aboe Bakar, akan jauh lebih baik jika Yasonna mundur dari perkara ini.
“Pasti publik akan mempertanyakan kondisi ini, apa yang sebenarnya dicari oleh tim ini. Barangkali Menkumham (sebaiknya, Red) mengajukan cuti untuk menghindari konflik kepentingan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamongan Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie. Pencopotan itu dianggap sebagai bagian dari masalah buronnya politikus PDIP Harun Masiku.
Yasonna menuturkan, Ronny dialihkan ke jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan pencarian Harun Masiku. Sebagai gantinya, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan posisi Ronny.
Tim independen yang dibentuk Kemenkumhan terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, dan Ombudsman. Mereka akan bekerja melacak mengapa terjadinya penundaan atau delay system terkait kepulangan Harun ke Indonesia pada Selasa (7/1) lalu. (R02)
Sumber: Jawapos.com