JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu kebijakan yang terancam tidak jadi dilaksanakan dalam waktu dekat.
Alasannya, anggaran pemerintah di dalam APBN tersedot untuk mensiasati biaya penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak ikutannya di tengah masyarakat.
Presiden Joko Widodo sendiri belum memberikan sikap apakah menunda atau melanjutkan kebijakan prioritas tahun 2020 tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang dikonfirmasi wartawan pun mengaku belum bisa menjawab apakah akan terus lanjut atau ditundanya proyek tersebut.
Basuki menyebutkan, keputusan untuk hal tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau membatalkan atau menunda itu Presiden ya (yang menentukan) karena beliau yang menyampaikan sendiri di depan DPR. Saya kira kita tunggu keputusan Presiden," kata Basuki dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/4/2020).
Basuki, sebagaimana dilaporkan detik.com menjelaskan sejauh ini belum ada lagi rapat yang membicarakan nasib proyek ibu kota baru di tengah wabah Corona. Jadi belum ada kesimpulan apakah proyek tersebut bakal ditunda.
"Saya mohon maaf nggak bisa jawab. Tapi sampai sekarang belum ada rapat-rapat yang membicarakan tentang ibu kota baru tersebut. Sampai sekarang belum ada rencana untuk membicarakan kelanjutan tentang ibu kota baru," jelasnya.
Sejauh ini memang belum ada keputusan resmi dari Jokowi menindaklanjuti proyek IKN saat pandemi COVID-19.
"Tapi menurut saya sampai sekarang masih terus untuk ibu kota baru. Kecuali diputuskan lain oleh pak Presiden. Tapi intinya hati-hati, Menteri PUPR bilang ibu kota terus. Bukan itu ya. Yang jelas belum ada rapat-rapat tentang ibu kota baru. Kalau yang bisa memutuskan status ibu kota baru bapak Presiden sendiri," tambahnya.
Pada kesempatan lain, Ekonom Senior Rizal Ramli berkomentar soal keputusan pemerintah yang melebarkan defisit APBN dari 3% menjadi 5,07% untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus corona (COVID-19).
Rizal mengatakan, daripada menambah utang lagi yang berdampak pada nilai rupiah, pemerintah diminta untuk menyetop semua proyek infrastruktur termasuk pindah ibu kota.
"Ketimbang melakukan realokasi anggaran radikal (hentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru), pemerintah bermaksud menambah defisit anggaran dari 3% ke 5% GDP. Dengan cara menambah utang lagi dan/atau 'cetak uang' dengan bungkus recovery bond. Nilai rupiah akan semakin jatuh," kata Rizal dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Selasa (31/3/2020).(R04)