PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, belum menerima laporan baik dari kelurahan maupun kecamatan terkait informasi adanya sejumlah RT/RW yang menolak membagikan bantuan sembako kepada warga miskin terdampak Covid-19.
"Memang ada beberapa informasi (penolakan dari RT), tapi belum bisa kita pastikan. Kita minta dulu sama camat dan lurah, laporannya seperti apa," ujar Juru Bicara Umum Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Ahad (26/4/2020).
Disampaikan Ingot, jika penolakan itu karena jumlah warga penerima bantuan tidak sesuai dengan yang diusulkan, maka RT dan RW juga harus paham bahwa penerima bantuan saat ini merupakan warga terdampak Covid-19 yang terdaftar sebagai penerima Beras Cadangan Pemerintah (BCP) sebanyak 100 ton.
Penerima BCP ini merupakan warga miskin terdampak di luar atau tidak mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT Covid yang ditanggung secara langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
"Jadi masyarakat kita ini ada yang masuk ke PKH, BPNT dan BLT Covid. Mereka ini semua dibantu melalui APBN dan tidak boleh lagi kita bantu. Makanya yang dibantu pemerintah kota melalui BCP hanya 15 ribu KK lebih," papar Ingot.
Jika ditotalkan antara PKH, BPNT, BLT covid dan penerima BCP, lanjut dia, maka jumlah warga Pekanbaru yang sudah dan akan menerima bantuan terdampak Covid-19 baik dari pusat maupun daerah mencapai 51 ribu KK.
"Tapi itu tadi, skema penyaluran bantuan tidak sama. Yang PKH, BPNT, BLT covid dengan jumlah sekitar 36 ribu KK, ini dibantu pusat dan 15 ribu KK dibantu pemerintah kota menggunakan beras cadangan pemerintah," terang Ingot.
Untuk bantuan bagi 36 ribu KK dari PKH, BPNT dan BLT covid, pemerintah kota berharap secepatnya disalurkan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing warga penerima.
"Tentu kita berharap secepatnya," tutup Ingot. (R04)