JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah diketahui mengatur jadwal untuk bertemu dengan pihak Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.
Pertemuan ini membahas kepastian pembukaan kembali penyelenggaraan umrah yang ditutup sejak Maret lalu seturut merebaknya Covid-19.
Pembahasan itu dijadwalkan dalam kunjungan silaturahim Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Eko Hartono ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Kamis (3/9). "Tidak ada sama sekali agenda khusus kecuali bertanya kemungkinan umrah mendatang. Gitu saja," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (2/9). Eko Hartoni diketahui menduduki posisi konjen sejak 13 Januari 2020.
Awal Agustus lalu, ia sempat menyebut Arab Saudi berencana mengizinkan warga negara asing (WNA) berkunjung ke negara tersebut mulai 16 September. Namun, hingga saat ini, ia belum melihat tanda maupun informasi lebih lanjut akan rencana tersebut. Terkait pertemuan dengan kementerian lainnya, Eko menyebut sama sekali belum menyusun rencana.
Minat warga Indonesia untuk umrah ke Arab Saudi memang amat tinggi. Dari catatan Kementerian Agama, sepanjang 2018, jumlah jamaah umrah asal Indonesia mencapai 1 juta orang. Tahun lalu, diprediksi menembus 1,2 juta orang.
Rencana pertemuan juga disampaikan oleh Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali. Ia menyebut pertemuan dengan Wakil Menteri Haji Bidang Umrah Dr Abdulaziz Wazzan ini merupakan inisiatif dari pihaknya. "Pertemuan dengan Wakil Menteri Haji bidang Umrah untuk membahas umrah pada masa pandemi. Tim KJRI dijadwalkan bertemu pada Kamis (3/9) mendatang," ujar Endang Jumali dalam keterangan yang didapat Republika, kemarin.
Dalam pertemuan nanti akan hadir pula Konjen RI di Jeddah dan sejumlah konselor. Pihak KJRI akan membahas sekaligus memastikan kapan ibadah umrah 1442H mulai dibuka serta bagaimana pelaksanaan teknisnya pada masa pandemi ini.
Endang menambahkan, kondisi di Arab Saudi hingga saat ini terus membaik. Kasus positif Covid-19 terus mengalami penurunan, bahkan cenderung cukup signifikan. "Sebulan terakhir, penurunan angka positif Covid luar biasa, dari 3.000-an pada musim haji, sekarang sudah di angka 800-an," kata dia.
Desas-desus dibukanya kembali ibadah umrah kian kencang selepas suksesnya pelaksanaan ibadah haji secara terbatas beberapa waktu lalu. Yang terkini, muncul kabar bahwa sejumlah biro perjalanan (travel) membuka harapan para jamaah bahwa pemberangkatan bisa dimulai pada September atau Oktober nanti.
Tak hanya di Tanah Air, kabar serupa juga menyeruak di negeri jiran Malaysia. Berita Harian melaporkan bahwa sejumlah operator umrah telah mengunggah promosi di mesia sosial bahwa umrah akan dilaksanakan pada Okober nanti.
Sedangkan, di Pakistan yang juga merupakan negara penyumbang jamaah haji dan umrah terbesar, Duta Besar Saudi untuk Pakistan Nawaf bin Said al-Malki menyatakan kegiatan ibadah umrah dapat segera dilaksanakan kembali. Kerajaan Saudi terlebih dahulu akan menuntaskan langkah pencegahan dan kode etik guna memutus penyebaran Covid-19.
Dilansir Pakistan Observer pada Senin (31/8), al-Malki mengatakan, hubungan erat antara kedua negara bakal menjadi pertimbangan untuk memudahkan perizinan dan keberangkatan jamaah dari Pakistan. Meski begitu, rencana umrah itu belum dijelaskan secara terperinci.
Menanggapi rencana pertemuan KJRI dengan pihak Saudi, Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi menyarankan agar pembahasan umrah tidak hanya dilakukan dengan Kementerian Haji. "Seperti yang saya ketahui, Kementerian Haji tidak memiliki banyak peran dalam masa pandemi ini. Peranan penting ada di menteri kesehatan," ujar Syam saat dihubungi Republika, Rabu (2/9).
Syam menyebutkan, selama Menteri Kesehatan Saudi belum memutuskan membuka akses mengeluarkan visa umrah atau kepentingan lainnya, maka hal-hal tersebut belum bisa berjalan. Keputusan itu tentu bergantung dari jumlah kasus yang dicatat di Saudi, maupun pertimbangan secara global.
Meski demikian, ia memuji rencana pertemuan yang akan dilakukan KJRI dan Kementerian Haji. Ia menilai, KJRI berusaha menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, serta membina hubungan antara dua institusi.(R03)
Sumber Berita: Republika.id