JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo mewanti-wanti supaya tak ada pemotongan bantuan sosial ( bansos) untuk masyarakat dalam bentuk apa pun.
Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas persiapan penyaluran bansos tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.
Menurut Jokowi, perlu dilakukan digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan sistem bank mitra pemerintah dalam program penyaluran bantuan. Dengan demikian, pemotongan bantuan dapat dicegah.
Jokowi juga menekankan agar data penerima bansos betul-betul tepat sasaran.
Oleh karenanya, perbaikan data penerima harus dilakukan bersama pemerintah daerah. Selain itu, Jokowi juga mewanti-wanti agar bansos mulai disalurkan Januari 2021.
Penyaluran bansos menjadi penting untuk memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," ujarnya.
Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan Rp 110 triliun dari APBN 2021 untuk program perlindungan sosial.
Jumlah tersebut digunakan di antaranya untuk program kartu sembako Rp 45,1 triliun.
Program bantuan ini menyasar 18.8 juta penerima manfaat yang masing-masing menerima Rp 200 ribu per bulan. Kemudian, program keluarga harapan (PKH) dengan total anggaran Rp 28,7 triliun.
Program ini diperuntukkan bagi 10 juta penerima dan diberikan selama 4 triwulan.(R04)
Sumber Berita: kompas.com