PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemprov Riau melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka membangun Komitmen Penyelenggaraan RIPP, Selasa (3/8/2021).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy juga dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa.
Rapat koordinasi lintas sektor ini dilaksanakan dalam rangka membangun komitmen penyelenggaraan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (RIPP) se- Provinsi Riau.
Dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu Provinsi Riau termasuk dalam salah satu daerah yang dimandatkan untuk mengelola hubungan JIPP dan RIPP tahun 2021 lalu.
Dengan mandat tersebut, hal pertama yang terpenting dari keterlibatan pemerintah daerah adalah komitmen dan keseriusan pemerintah daerah untuk terus penciptaan inovasi pelayanan publik.
Selanjutnya untuk memastikan berkelanjutan program inovasi, khususnya replikasi inovasi pelayanan publik, terutama dipastikan lewat dukungan kebijakan serta anggaran.
Kedua hal tersebut merupakan modal yang cukup sebagai salah satu sumber untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya dalam pelayanan publik yang melalui skema replikasi inovasi.
Sementara itu, Pj Sekdaprov Riau Masrul Kasmy menjelaskan ada tiga hal yang menjadi pesan dari pelaksanaan RIPP dan JIPP, yakni pertama, pelayanan publik ini merupakan kebutuhan yang mendasar oleh masyarakat dan merupakan kewajiban utama bagi pemerintah.
"Yang kedua, hubungan JIPP dan RIPP merupakan tools yang bagus dalam upaya menjawab tantangan kebutuhan pelayanan publik terbaik di masyarakat," ujarnya dalam rakor lintas sektoral penyelenggaraan RIPP yang berlangsung di Kantor Bappeda, Selasa (03/8/2021).
Ia melanjutkan, ketiga ialah kegiatan ini dilakukan agar para petinggi dari OPD - OPD terkait yang dimandatkan dalam mengelola hubungan JIPP dan RIPP dapat melakukan sinergiritas.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baik kabupaten maupun kota dapat memprioritaskan kebijakan anggaran dalam fasilitas peningkatan pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik.
"Ini juga terkait dengan pengembangan ekonomi atau pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Ia meminta kepada Sekretaris Daerah baik Kabupaten maupun Kota untuk menjadi penggerak dalam peningkatan pelayanan publik dengan replikasi inovasi pelayanan publik di daerahnya masing - masing.(Mg3/Mg4)