JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan lonjakan kasus Covid-19 di 6 provinsi di luar Jawa dan Bali dalam beberapa waktu terakhir.
Dia pun meminta seluruh jajaran, baik gubernur, pangdam, danrem, kapolda juga bupati dan Wali Kota untuk melakukan respon cepat terhadap peningkatan kasus tersebut.
''Respon cepat! kebutuhan kita sekarang ini respon cepat! Karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa Bali menuju ke luar Jawa Bali,'' kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV yang dilaksanakan Sabtu (7/8/2021) yang ditayangkan melalaui kanal youtube Sekretariat Presiden.
Selama dua minggu terakhir ini, lanjut Jokowi, dia melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat.
''Di catatan saya, 25 Juli, di luar Jawa Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus, itu naik menjadi 13.589 atau 44 persen dari total kasus baru secara nasional dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.375 kasus, ini sudah 54 persen dari total kasus baru secara nasional,'' ungkap dia.
''Hati-hati kenaikan dalam 2 minggu ini. Dan saya printahkan pada Panglima TNI, Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, kapolda dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan,'' tegas dia.
Dijelaskan Jokowi, perlu ada kecepatan dalam menangani kondisi tersebut, terutama pada 5 provinsi yang pertambahannya tinggi- tinggi.
''Saya melihat ini hati-hati, ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi. Di 5 Agustus, Kaltim kasus aktif yang ada 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958 itu hari Kamis. Hari Jumat kemarin, Sumut naik menjadi 22.892, Riau naik menjadi 14.993, naik, Sumbar 14.712 ini juga naik. Yang turun di dua hari kemarin kaltim dan papua.Tapi hati-hati ini selalu naik dan turun,'' papar Jokowi sembari mengungkap data.
Dia juga mememberi catatan khusus untuk lonjakan kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
''Dan yang perlu hati-hati, NTT, saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT masih sebanyak 886, 2 Agustus 410 kasus baru, tanggal 3 sebanyak 608 kasus baru, tanggal 4 sebanyak 530, tapi lihat di tanggal 6 kemarin, 3.598,'' ungkap dia.
Angka-angka seperti ini, sebut dia, harus direspon secara cepat.
Jokowi pun memerintahkan untuk segera mengambil 3 langkah penting.
''Pertama, yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mopbilitas masyarakat harus direm. Ini gubernur semua harus tahu, Pangdam Kapolda semua harus tahu, mobilitas manusianya yang di rem. Paling tidak dua minggu,'' perintah dia.
Kedua, Jokowi meminta mengintensifkan pelaksanaan testing dan tracing.
''Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini. Segera temukan, merespon secara cepat, Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah kemana-mana menyebar kemana-mana. Dites, ketemu, di tracing dia kontak dengan siapa,'' lanjut dia.
''Ketiga, segera bawa mereka ajak mereka untuk masuk ke pusat isolasi terpusat. Ini tugasnya gubernur, untuk bupati, wali kota untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing.
Bisa jumlahnya satu, bisa dua, bisa 10, bisa memakai sekolah, saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana,'' perintah dia.
Untuk menyiapkan langkah-langkah tersebut, Jokowi juga meminta dukungan Kementerian PU untuk membantu mempersiapkan sarana isolasi terpadu. ''Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, yang segera harus merespon dari angka-angka yang ada,'' kata dia.
Jokowi juga meminta pemerintah daerah juga melibatkan IDI, terutama dalam penanganan pasien. ''Bisa kalau di Jawa Ini ada yang lewat telemedisin, kalau ndak lewat telepon juga ndak apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,'' lugas dia.(R02)