Klaim 40 Persen Produksi Biodiesel Ada di Riau, Segini Kuota Solar Yang Diminta Gubernur Riau pada BPH Migas

Ahad, 27 Maret 2022 | 07:18:01 WIB
Ilustrasi solar kosong.

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Gubernur Riau Syamsuar akhirnya resmi menyampaikan surat usulan penambahan kuota solar untuk Provinsi Riau kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas).

Surat tersebut berkaitan dilayangkan  sebagai upaya mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan yang bisa memicu aksi protes masyarakat terhadap kondisi ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. 

Dalam rilis resminya, sebagaimana dilansir dari Mediacenter, disebutkan, Pemprov Riau telah melayangkan  surat  nomor 541/DESDM-02/765 yang ditujukan kepada BPH Migas.

Lantas, berapa besar kuota solar yang dimintakan Pemprov Riau kepada BPH Migas? 

Dalam surat tersebut diungkapkan,  usulan penambahan kuota jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Biosolar untuk Riau  Tahun 2022 sebesar 884.590 kiloliter.

"Berdasarkan beberapa poin tersebut di atas dan surat PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau nomor 541/DESDM-02/671 tanggal 22 November 2021 perihal usulan kuota JBT Tahun 2022, dimana kami telah mengusulkan kuota biosolar sebesar 884.590 KL,'' ungkap Gubernur dikutip dari media center.

Permintaan tersebut, dijelaskan Syamsuar diajukan sesuai dengan kebutuhan di Provinsi Riau terkait ketersediaan biosolar. 

Gubernur Riau dalam surat tersebut juga menegaskan, pengurangan kuota biosolar untuk Riau sebesar 4 persen pada tahun 2022 ini adalah sebuah kebijakan yang kontra produktif.

''Realisasi Biosolar tahun 2021 dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan pembatasan intensitas kegiatan masyarakat mencapai 825.979 KL. Sementara pada Tahun 2022 dalam upaya kegiatan pemulihan perekonomian serta peningkatan distribusi logistik sejak awal tahun, kuota tahun 2022 justru mengalami penurunan hingga 4%,'' tegas dia.

''Jika dibandingkan lagi dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan kenaikan jumlah kendaraan pengguna Biosolar maka hal ini semakin kontraproduktif,'' imbuhnya.

 Gubernur juga mengingatkan, bahwa sebesar 40 persen dari 9.2 juta KL produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk program B30 dalam negeri dipasok oleh 9 produsen BBN yang berada di Provinsi Riau dan dilakukan proses pencampuran di kilang RU II Dumai.

Karena itulah, dia meminta BPH Migas mempertimbangkan untuk penambahan kuota tersebut.(R03) 

Terkini