RENGAT (RIAUSKY.COM)- Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Daerah Inhu beberapa hari terakhir membuat para petani sawit menjerit.
Kini, harga sawit tersebut di hargai cuma Rp1000 per kilogram.
Bahkan di lapangan hari ini ada yang dihargai Rp600-Rp 700 oleh pihak tengkulak dan peron/ram setempat.
''Mereka beralasan harga di pabrik memang terjun bebas,'' kata salah seorang pihak peron / Ram di Pematang Reba hari ini selasa (28/4).
Pemilik peron yang enggan disebutkan namanya ini mengungkapkan, anjloknya harga sawit tersebut sudah 3 hari belakangan.
Ini katanya justru di tiap pabrik bervariasi harganya. ''yah..begitu pulalah di lapangan,''ujarnya lagi.
Menyikapi hal tersebut Pemda Kabupaten Indragiri Hulu hari ini tetap akan mengambil sikap.
Sekda Inhu Ir Hendrijal melalui selulernya mengatakan Pemda hari ini akan melakukan pengawasan di lapangan.
Dia juga meminta agar pihak Disbun dan Distan Inhu melakukan minitoring. Untuk koordinasi di lapangan, silakan konfirmasi selanjutnya pada Asisten II,'' imbau dia.
Asisten II Pemkab Inhu Paino Sp.saat di konfirmasi melalui hal yang sama menjelaskan.
Pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu prihatin mendengar anjloknya harga pembelian TBS di setiap pabrik PKS yang ada di Inhu saat ini.
''Anjloknya harga ini terjadi tiba-tiba tanpa mengikuti aturan harga yang di tetapkan pemerintah melalu Dinas perkebunan Propinsi Riau,''sambungnya.
''Artinya, pihak pabrik PKS tersebut menentukan harga TBS secara sepihak.Sehingga mereka (PKS, red) membeli TBS di tengah masyarakat petani kebun sawit dengan semena-mena dengan harga Anjlok jauh dari harga ketetapan pemerintah,''ungkap dia.
Dilanjutkan Paino, semestinya hal itu tidak terjadi.Pihak PKS yang ada di Inhu harus taat pada keputusan harga yang di tetapkan oleh pemerintah tentunya.bukan malah sebaliknya main sepihak menentukanya.
Oleh karenanya dalam waktu dekat pihak pemkab inhu akan meyurati seluruh pabrik PKS di Inhu.
Pihaknya juga akan memanggil masing masing pihak perusahaan PKS yang ada.
''Dan kita akan bentuk tim satgas pangan melibatkan beberapa OPD untuk me lakukan monitoring nantinya langsung ke pabrik-pabrik tersebut.Pihaknya akan melihat apa sebetulnya yang terjadi mengapa harga TBS tersebut terjun bebas bahkan jauh dari harga ketetapan dari pemerintah.Dia juga mengingatkan jangan ada mafia-mafia baru di PKS tersebut. karena bila hal itu terjadi pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian masyarakat,'' katanya.
Karena dalam waktu dekat Juga akan libur lebaran.Maka monitoring akan dilakukan tak lama sesudah lebaran.
''Sesudah lebaran lah kita segera bekerja. Dan bila memang hal dimaksudkan masih tetap terjadi di pabrik- pabrik PKS, kita dari Pemkab Inhu akan menyuratinya dan memberi Sanksi,'' perintah dia.
Dia juga menegaskan lagi, kalau itu dikaitkan untuk akan adanya larangan ekpor bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein ) itu kan per tgl 28 April 2022. Lantas mengapa sekarang harga TBS tersebut anjloknya justru jauh di bawah standar ketentuan pemerintah,''Tegas Paino.
Dia juga menegaskan, PKS tidak bisa serta merta menetukan harga. Karena penentuan harga tersebut tetap harus melibatkan pemerintah, asosiasi perusahaan. Karena ini terkait dengan nasib banyak petani.(R07)
.