PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Wali Kota Pekanbaru, Dr. Firdaus ST, MT akhirnya buka suara terakit informasi simpang siur terkait pembangunan perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Tenayan Raya.
Wali Kota Firdaus merasa terusik karena informasi yang beredar tersebut dan dia menganggap informasi yang disebarkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Informasi menyatakan kalau pusat perkantoran Tenayan Raya menghabiskan dana sebesar Rp4,5 Trilyun rupiah untuk dua tahun anggaran serta kawasan perkantoran berada di dalam kawasan hutan lindung.
"Informasi tersebut cenderung kepada fitnah dan pembohongan publik. Janganlah tebar fitnah dan jangan bohongi publik untuk tujuan tertentu," kata Wako Firdaus MT, Sabtu, 23 April 2016.
Menurut Wako, berita tersebut sengaja dihembuskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Bagi yang ingin mengetahui bagaimana lokasi Tenayan Raya silahkan ke lokasi," kata Firdaus seperti dikutip dari faktariau.
Firdaus menjelaskan, di areal ini nantinya akan dibangun 6 akses jalan lingkar, bangunan sekolah, Rumah Sakit serta 6 unit gedung perkantoran Pemko Pekanbaru. Total anggaran yang akan dikucurkan sebesar Rp 1,2 Triliun untuk dua tahun anggaran.
"Jadi untuk satu tahun anggaran hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp600 Miliar," kata Wako Firdaus.
Menurut Wako, jika dirincikan lagi, untuk pembangunan 6 unit perkantoran Pemko dananya hanya sebesar Rp 600 Miliar untuk dua tahun anggaran. Artinya hanya Rp 300 Miliar untuk satu tahun anggaran, jika khusus digunakan untuk pembangunan 6 unit gedung tersebut.
Firdaus bahkan membuat sejumlah perbandingan dengan alokasi anggaran lain yang juga digelontorkan pemerintah Kota Pekanbaru yang dinilainya jauh lebih besar dan gemuk dibandingkan dengan anggaran pembagunan kantor di Tenayan Raya tersebut.
"Jika kita ingin membandingkan dengan komitmen pemeritah kota Pekanbaru untuk membangun Sumber Daya Manusia saat ini, maka biaya untuk pusat perkantoran Tenayan Raya masih kecil dibanding biaya untuk peningkatan SDM," kata Firdaus.
Dikatakan Firdaus, saat ini Pemko Pekanbaru menghabiskan anggaran sebesar Rp1,5 Triliun atau sekitar 50 persen dari APBD Kota Pekanbaru untuk dana pendidikan. Kesehatan Rp 300 Miliar pertahun. Belum lagi dana pelatihan SDM di Diskes, Disperindag, Disnaker, BPPMKB dan Koperasi.
"Namun hal ini tidak pernah terekspos oleh media massa," jelas Firdaus.
Dijelaskan Firdaus, kenapa dirinya berkonsentrasi untuk mengalokasikan dana untuk membangunan Sumber Daya Manusia karena SDM merupakan modal utama untuk membangun Kota Pekanbaru ini.
"Untuk membangun sebuah kota maka yang paling dibutuhkan adalah Sumber
Daya Manusianya, wilayahnya dan letak geografis yang strategis. Untuk saat ini yang kita dapat bangun adalah Manusia dan Wilayah, karena saat ini Kota Pekanbaru masih ada pontensi pengembangan daerah sekitar 40 persen maka kita melakukan pembangunan infratruktur dasarnya, seperti jalan, pembangunan air bersih, listrik dan kantor pemerintahan," jelasnya.
Alasan Firdaus membangun perkantoran Pemeritah Kota Pekanbaru, karena kantor Walikota yang ada saat ini tidak refresentatif lagi, baik kondisi maupun kapasitasnya untuk menampung seluruh pegawai di Kantor Walikota Pekanbaru.
"Kelayakan maupun kapasitas Kantor Walikota saat ini tidak refresentatif lagi makanya kita bangun yang baru. Sedangkan kantor yang lama akan tetap difungsikan untuk kantor SKPD. Jadi hanya 75 persen saja SKPD yang pindah ke kantor baru sedangkan 25 persen lainnya masih di kantor lama," tutur Firdaus.
Ditegaskan Firdaus, mengenai proses pembangunan mulai dari izin sampai kepada penganggaran itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Juga sudah ada persetujuan tertulis dari kementerian dalam negeri C/q Dirjen yang membidanginya.
"Artinya, semua prosedur sudah kita lalui sebagaimana mestinya," kata Firdaus.
Ketika ditanya tentang kawasan perkantoran Pemko Pekanbaru yang berada di dalam kawasan hutan lindung, Firdaus menampik keras hal tersebut.
"Soal lahan, siapa yang mengatakan itu adalah kawasan hutan? Apa pedoman mereka menyatakan bahwa perkantoran Pemko berada di kawasan hutan?" sebutnya.
Ditegaskan Firdaus, di dalam kawasan pembangunan perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tidak ada satupun batang pohon didalamnya, semuanya itu adalah lahan sawit.
"Mereka mengatakan itu kawasan hutan, hutan apa, " katanya.
Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan No 878 tahun 2014 Tanggal 29 September 2014, bahwa di kota Pekanbaru kawasan yang ada hutan hanya sedikit saja seperti di Kecamatan Tenayan Raya daerah KIT, Kecamatan Payung Sekaki daerah Riau Ujung, Kecamatan Rumbai daerah Palas, Tahura Sultan Syarif Kasim dan Hutan Tanaman Industri.
"Jadi daerah kawasan perkantoran pemerintah kota Pekanbaru clear dari hutan," jelas Firdaus.
Firdaus mengungkapkan, berita yang mengatakan bahwa kawasan pembangunan kantor Pemko Pekanbaru berada di kawasan hutan. Tentu saja ini dipastikan adalah pembohongan kepada publik dan fitnah, yang dilakukan terhadap Pemko pekanbaru.
Disambung Firdaus, dia juga lihat pernyataan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Fadrizal Labay. Isinya lebih tepatnya seperti ini,
"Itu kalau soal benar dan salah bukan kapasitas saya, tapi kalau soal hutan, itu tidak tepat," kata Fadrizal dalam berita tersebut.
"Ketika saya tanya langsung kepada Pak Labay, dia mengaku tidak ada mengatakan bahwa perkantoran Tenayan Raya hutan dan pertanyaanya juga bukan itu. Artinya ada penggiringan opini yang dilakukan di sini," tegas Firdaus. (R01/frc)