JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Wali Kota Dumai H Paisal menerima secara langsung piagam penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) saat menghadiri acara Lokakarya Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang dipusatkan di Luminor Hotel, Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Penghargaan Khusus dalam Penerapan EFT itu diserahkan langsung oleh Direktur Pinus Indonesia, Rabin Ibnu Zainal dalam salah satu rangkaian acara Konferensi Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke-5 di tahun 2024 dengan tema besar “Memperkuat Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Reformasi Kebijakan Pendanaan Hijau di Indonesia”.
Kegiatan nasional tersebut diselenggarakan KMS-PPL didukung oleh Ford Foundation dan The Asia Foundation berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.
Tak hanya menerima penghargaan, orang nomor satu Dumai itu juga menjadi salah satu narasumber diacara Lokakarya EFT, dengan tajuk pembicaraaan "Perkembangan Adopsi Model EFT dalam Kebijakan Daerah di Indonesia".
Dalam keterangannya, Wali Kota Dumai H Paisal mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Pinus Indonesia yang telah memberi kesepatan kepadanya untuk menjadi pembicara atau narasumber acara Lokakarya EFT.
"Kami merasa sangat bangga, Kota Dumai bisa menjadi contoh dalam penerapan EFT," sebutnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada KMP-PPL atas anugerah penghargaan yang diberikan sebagai pemerintah daerah dengan penghargaan khusus dalam penerapan Ecological Fiscal Transfer.
Menurutnya, penghargaan ini merupakan penyemangat bagi Pemko Dumai untuk terus berinovasi dalam setiap kebijakan yang tentunya searah dengan pusat.
Saat menjadi narasumber, H Paisal menyampaikan materi tentang implementasi kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (Alake) Kota Dumai, yang mana kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan Dumai sebagai Kota Idaman dan Hijau
"Kebijakan Alake merupakan bagian dari Dana Kelurahan (Dakel) yang diberikan Pemko Dumai berdasarkan penilaian kinerja lingkungan hidup/ekologi setiap kelurahan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, tata kelola kelurahan dan kesejahteraan sosial," imbuhnya.
Ia menambahkan, RPJMD 2021-2026 misi ke 3 mewujudkan infrastruktur dan ruang kota Dumai berkualitas dan berwawasan lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Lebih lanjut diterangkan H Paisal, untuk skema pengalokasian dana kelurahan berbasis kinerja yakni pagu dana kelurahan sebesar 50 persen alokasi dasar, dan 20 persen alokasi formula serta 30 persen alokasi kinerja.
Selanjutnya indek kinerja kelurahan terbagi pada aspek lingkungan hidup kelurahan bobot 60 persen dan aspek tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan sosial bobot 40 persen.
"Alhamdulillah, 36 kelurahan yang ada di kota Dumai telah benar-benar menjalankan kebijakan Alake. Insyallah, kami dari Pemko Dumai komit dalam dalam mewujudkan Dumai Kota Idaman dan Hijau," ?pungkasnya.
Sebagai informasi, konferensi dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 24 hingga 26 Juli 2024, dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Direktur Utama Badan Pengelola Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Joko Tri Haryanto.
Turut hadir pula 250 peserta yang berasal dari Kementerian maupun Lembaga yang terkait, perwakilan pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah daerah, lembaga pembangunan internasional, akademisi dan pusat studi, media massa, dan tentu saja berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk jaringan dari KMS-PPL sebagai motor utama prakarsa ini.
Selain berisi rangkaian lokakarya dan diskusi, Konferensi EFT ditutup dengan Aksi Penanaman Pohon di Ecowisata Mangrove PIK Jakarta, yang akan melengkapi berbagai rekomendasi dalam konferensi, sebagai wujud komitmen dan kepedulian KMS-PPL terkadap upaya-upaya pelestarian.
Melalui konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi penting mengenai potensi-potensi peluang dan strategi implementasi atas berbagai opsi pendanaan lingkungan hidup, termasuk skema EFT untuk mencapai target perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Anggota aktif dari KMS-PPL hingga saat ini adalah Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Pilar Nusantara (PINUS), Indonesia Budget Center (IBC), Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, JARI Indonesia Borneo Barat, dan Yayasan Sikola Mombine.