PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Komisi II DPRD Kota Pekanbaru bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) melakukan rapat kerja , Rabu (14/8/2024).
Rapat kerja dilakukan di ruang rapat Komisi II berkaitan dengan penyusunan APBD Kota Pekanbaru tahun 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Arwinda Gusmalina dihadiri juga jajaran komisi II, Sri Rubiyati, Sovia Septiana juga sejumlah tenaga ahli.
Sementara dari jajaran DKP Pekanbaru hadir langsung Kepala Dinas, H. Maisisco, Sekretaris Adi Lesmana, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ismail, Kabid DIstribusi dan Cadangan Pangan Dinal Husna, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Yarnngsih Alam juga Kabubag Keuangan Khairunnas.
Dalam kesempatan rapat itu, jajaran Komisi II DPRD Pekanbaru Arwinda dan Sri Rubiyati menanyakan progres dari penanggaran yang dialokasikan melalui APBD murni tahun 2024.
DPRD juga menanyakan perihal sejumlah kegiatan yang dialokasikan pada tahun 2024 yang tidak terlaksana.
Kadis Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru H. Maisisco menjelaskan, ada 11 program prioritas yang dilaksanakan DKP dalam upaya mendukung terciptanya ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Seluruh kegiatan tersebut, dijelaskan H.Maisisco saling berkaitan, dan memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk Komisi II DPRD Kota Pekanbaru.
''Apa yang kami laksanakan di DKP ini adalah kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, dan untuk melaksanakannya memang diperlukan anggaran yang cukup besar,'' ungkap H. Maisisco.
Dia mencontohkan, Pekanbaru bukanlah daerah produsen untuk pangan, sehingga ketersediaan pangan akan sangat tergantung dari pasokan pangan dari daerah-daerh sekitar.
''Ketika pasokan terganggu, maka akan berdampak langsung terhadap harga di pasar dan daya beli masyarakat. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya inflasi. Karena itulah, DPK secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM),'' jelas pria yang juga pernah menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD Pekanbaru ini.
Nah, untuk GPM ini, jelas Maisisco, idealnya dilaksanakan minimal 1 kali di tiap kelurahan, artinya ada 83 kali.
DKP, jelas Maisisco baru mampu melaksanakan sebanyak 24 kali sepanjang tahun 2024 ini, itu pun sebagiannya bisa terlaksana karena ada kerja sama dengan beberapa stake holder, seperti Bank Indoensia, juga beberapa pihak lainnya.
Karena itulah, kita berharap bisa terus bertambah, khususnya untuk mengantisipasi momen-momen kenaikan harga pada hari besar kegamaan, tahun baru yang biasanya harga komoditas pangan naik.
Maisisco juga menjelaskan perihal pentingnya peranan dari Kelompok Wanita Tani (KWT) guna mendukung kebutuhan pangan di tingkat lokal.
Dengan semakin banyak KWT yang bisa terbantu, maka akan semakin kuat juga upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah-wilayah khususnya yang berada di posisi rentan rawan pangan.
H. Maisisco juga menjelaskan perihal program B2SA Goes to School yang menurutnya merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan konsumsi pangan untuk anak-anak sekolah yang tahun depan akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dengan Makan Siang Bergizi untuk Anak sekolah.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II Arwinda sangat berharap DKP bisa maksimal dengan alokasi anggaran yang dialokasikan nantinya.
Dan dia berharap tidak banyak terjadi pemotongan-pemotongan terhadap anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan usulan di dinas.
Arwinda juga mengaku prihatin dengan banyaknya pemotongan anggaran yang terjadi yang menyebabkan sejumlah kegiatan yang telah diprogram tidak bisa terlaksana.
Dia juga menjelaskan akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar program-program yang bersetuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap bisa terlaksana.(*)