- PELALAWAN (RIAUSKY.COM) - Bupati Pelalawan H. Zukri memanggil sejumlah dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya membahas pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Pelalawan, Senin (19/8/2024) bertempat di ruang rapat Bupati Pelalawan..
- Pemanggilan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional bersama Kementerian Dalam Negeri yang pada rapat tersebut dipimpin Plt. Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
- Ada sejumlah pimpinan OPD yang dihadirkan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. di antaranya: Dinas Koperasi UMKM Perindag, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Bagian Perekonomian dan SDA. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, SE didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Fakhrizal, M.Si.
- Dalam arahannya, Bupati Pelalawan H. Zukri, SE menekankan kepada seluruh anggota TPID agar bersinergi dalam rangka pengendalian inflasi.
- Dikatakan Bupati Pelalawan, H. Zukri, pengendalian inflasi daerah tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mengandalkan satu atau dua dinas saja. Pengendalian inflasi adalah kerja bersama, karena melibatkan banyak sekali variabel yang mendukung terjadinya inflasi.
- Tak hanya pemerintah, inflasi ini juga melibatkan banyak pihak dalam pengendaliannya. Karena itulah, dia mengajak seluruh stake holder terkait untuk saling bersinergi, saling membantu dalam menciptakan kondisi stabilitas ekonomi dan sosial yang baik dan aman.
- “Sinergitas dan kekompakan harus kita lakukan untuk mengatasi variabel-variabel yang dapat menyebabkan inflasi. Saya juga meminta agar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan agar melakukan mapping (pemetaan) terhadap daerah-daerah yang rawan pangan dengan tetap berkoordinasi dengan OPD teknis terkait serta melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan pangan. Kemudian kita juga bisa melakukan optimalisasi lahan-lahan potensial untuk melakukan gerakan menanam demi menjaga ketersediaan pangan kita.” pinta Bupati.
Dijelaskan Bupati Zukri, inflasi merupakan situasi yang haris mampu dikendalikan. Karena itulah, penanganannya harus dilaksanakan dengan program dan langkah-langkah tepat sasaran.
Gerakan menanam harus dimaksimalkan di daerah-daerah sentra pertanian, disamping juga memaksimalkan peran dari masyarakat perkotaan dalam memanfaatkan lahan sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan di tengah masyarakat.
Keberhasilan dalam mendukung pengembangan sentra-sentra pertanian ini diharapkan bisa memperkuat kondisi ketahanan pangan daerah, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan.
Meningkatkan gerakan menanam ini, jelas dia harus menjadi yang terdepan dalam upaya penguatan kemandirian pangan yang merupakan salah satu aspek dari pengendalian inflasi. Karena itulah, Zukri mengajak Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menyasar kawasan-kawasan strategis untuk pengembangan pertanian di luar yang sudah ada.
Sementara itu, Asisten II Drs. Fakhrizal, M.Si menyampaikan bahwa secara nasional, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh BPS RI, Indonesia cenderung mengalami deflasi, hal ini berdasarkan angka IPH (indeks Perubahan Harga) di sebagian besar daerah yang mengalami penurunan IPH, namun ada beberapa daerah juga mengalami inflasi dari komoditas tertentu.
- Fakhrizal juga menekankan kepada Tim TPID Kabupaten Pelalawan untuk memperhatikan beberapa poin terkait inflasi yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, yakni IPH Kabupaten Pelalawan -1,03 % berdasarkan data BPS Provinsi Riau dengan komoditas andil perubahan harga yaitu bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng.
- Asisten II Fahkrizal menyampaikan bahwa salah satu penyebab inflasi daerah adalah adanya kelesuan ekonomi daerah yang erat kaitannya dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah, sehingga Bapenda diminta agar menyiapkan data realisasi PAD dan BPAKD menyiapkan data realisasi belanja.
Arahan Plt. Sekjen Kemendagri
Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, pemanfaatan sumber daya lokal bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan.
Dengan memberdayakan potensi lokal, kita tidak hanya dapat menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok di daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
"Saya mengajak seluruh Kepala Daerah untuk bekerja sama, berbagi praktik terbaik, dan saling mendukung dalam upaya kita bersama. Marilah kita merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan di daerah masing-masing. Saya percaya, dengan komitmen dan kerja keras kita semua, kita akan mampu mengendalikan inflasi dan menjaga kesejahteraan masyarakat." ujar Tomsi.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam era globalisasi ini, peran impor dan ekspor juga sangat krusial. Untuk itu, Tomsi mengajak seluruh Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan kebijakan terkait impor dan ekspor komoditas bahan pokok, cermat dalam mengelola sumber daya yang kita miliki, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk kepentingan ekspor. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam upaya ini.
Berdasarkan laporan SP2KP Kemendagri Komoditas yang paling sering memberikan andil deflasi pada bulan Agustus adalah bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit.
Data hingga Minggu ke-3 (M3) Agustus 2024 menunjukkan bahwa cabai rawit mengalami kenaikan 16,20%, cabai merah turun sebesar 1,83% dibanding Juli 2024, sedangkan beras masih mengalami kenaikan 0.17% dibanding Juli 2024.(advetorial/R09)