PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menghadiri dan ikut menjadi salah satu pemberi paparan terkait pengelolaan persampahan perkotaan.
Itu dilaksanakan saat Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Pangan Nasional RI tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan Guna Mewujudkan Indonesia Bebas Sampah dan bebas Emisi tahun 2050 yang dilaksanakan Rabu (25/9/2024).
Hadir pada kesempatan tersebut Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkifli Syukur, Deputi Sistem Nasional Sebagai Penangung Jawab Mayjen TNI Dr. Tri Yuniarto, Staf Ahli Watannas RI Laksda TNI Arsyad Abdullah, Bandep Urusan Lingpemneg yang juga Ketua Pokja Brigjen TNI Joko Setyo Putro, Kolonel Laut (P) Ario Sasongko dan sejumlah pejabat terkait.
Sementara tampil sebagai pemateri pada kegiatan tersebut Ir. Hadian Ananta Wardhana yang membahas perihal Optimalisasi Pengelolaan Sampah diWilayah Perkotaan Guna Mewujudkan Indonesia Bebas Sampah Bebas Emisi 2050.
Dijelaskan, bawah Pemerintah Menargetkan Indonesia bersih sampah pada tahun 2025, melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah hingga 70 persen (Perpres No. 97 tahun 2017).
Pemerintah menargetkan zero waste dan zero emission pada tahun 2050.
.jpg)
Dia juga menjelaskan perihal kinerja pengelolaan sampah nasional tahun 2023 tercatat pengurangan sampah sebesar 13,79% dan aktivitas penanganan sampah sebesar 48.68%.
Angka ini, dijelaskan Hadian Ananta Wardhana masih jauh dari target Indonesia bersih sampah. Kondisi ini juga terjadi di provinsi Riau maupun kota pekanbaru.
Kondisi ini juga yang dijelaksan dia menjadi salah satu alasan mengapa tim melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau khususnya di kota pekanbaru.
Diharapkan dengan kegiatan ini, akan mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan beserta inovasi-inovasi yang dihasilkan.
Dia juga menjelaskan ada beberapa pokok permasalahan dalam penegakan penanganan sampah ini, di antaranya adalah pertama berkaitan dengan kapasitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah yang masih rendah.
Kedua, lanjut Hadian adalah perihal masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah serta masih minimnya peran dan tanggung jawab dari produsen serta ketiga, berkaitan dengan berum optimalnya upaya penegakan hukum.
Sementara itu, pakar pengelolaan bank sampah Indonesia, Winda Yanti menjelaskan ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam aspek pengelolaan bank sampah sehingga bisa menjadi bagian dari sirkular ekonomi.
Di antaranya, jelas Winda Yanti adalah Aspek kelembagaan, yakni siapa yang akan jadi pengelola oleh pemerintah dengan memanfaatkan adanya UPT kemudian menggunakan pihak ke tiga berupa kerja sama, upgrade bank sampah, integritas bank sampah dengan TPS 3R atau pusat daur ulang atau TPST
Kedua, lanjut dia, adalah aspek Edukasi, investasi penanganan sampah berada di aspek edukasi yaitu sosial budaya.
Selain itu juga ada aspek hukum, pendanaan dan peran serta teknologi.
Pada kegiatan tersebut, juga ikut memberi pemaparan terkait pengelolaan persampahan ini jajaran Kepala DInas Lingkungan Hidup (DLHK) kabupaten dan kota se Provinsi Riau.
Termasuk Plt. Kepala DLHK Pekanbaru, Tengku Ahmed Reza Fahlevi.(R04)