PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar langsung meminta laporan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Pekanbaru terkait pelasanaan pengangkutan sampah oleh pihak ketiga yang dilaksanakan oleh PT EPP.
Markarius mengaku dia melihat langsung dan mendapati laporan dari masyarakat terkait sampah yang masih berserakan di banyak lokasi di Pekanbaru.
Dijelaskan Markarius, beberapa waktu lalu, sembari mengantar anaknya ke sekolah, dia masih melihat banyak tumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Padahal, pengangkutan sampah di Pekanbaru sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
''Saya minta dilaporkan, tentang kondisi dari pelaksanaan tugas perusahaan pengangkut sampah, mengapa sampai saat ini sampah masih terus banyak berserakan di Pekanbaru,'' ungkap Markarius dalam rapat Rapat Efektifitas dan Percepatan Penyelenggaraan Urusan pemerintah dengan agenda penanganan jalan berlubang, penanganan persampahan, pengelolaan parkir dan persiapan menyambut Bulan Suci Ramadhan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar juga Penjabat Sekdako Zulhelmi Arifin, Selasa (24/2/2025) siang di Ballroom Lantai 6 Kantor Wali Kota Pekanbaru Tenayan.
Markarius menjelaskan kalau permasalahan sampah yang harus dipikirkan oleh pemerintah saat ini bukan hanya menjelang 2 Juli, setelah kontrak dari pihak ketiga penangkutan sampah berakhir, namun yang terpenting adalah kondisi saat ini.
''Apakah permasalahannya kontrak kita memang tidak mencukupi untuk melaksanakan angkutan sampah secara keseluruhan, atau memang kontraktornya yang tidak menjalankan kewajiban?'' tanya Markarius.
Plt. Kepala DLHK Pekanbaru Iwan SImatupang menjelaskan memang ada beberapa situasi yang menjadi persoalan terkait permasalahan sampah ini.
Iwan tidak menapik kalau rekanan pengangkutan sampah yang ada saat ini memang masih belum profesional dalam angkutan sampah.
Disamping itu, Iwan juga menjelaskan kalau nilai tonase angkutan sampah yang ditetapkan juga masih relatif lebih kecil dan masih di bawah standard, dimana besaran yang dintentukan berdasarkan kontrak adalah Rp200.000 per ton, itu sudah termasuk pajak.
''Dengan harus mengangkut sampah ke Mauara Fajar dan harus mendirikan tiga trans depo, nilinya masih belum memenuhi batar kewajaran, dan untuk itu perlu ada kajiab lebih detailnya,'' jelas Iwan Simatupang yang baru menjabat sebagai Plt. Kepala DLHK sebulan terakhir.
Selain itu, Iwan juga menjelaskan bahwa perusahaan kewalahan dalam menangani titik-titik di luar yang telah ditentukan.
''Mereka memang mengeluh, bahwa sudah mengangkut sampah di 87 titik, namun, jumlah TPS yang ilegal itu sampai 180 titik. Mereka komplain, Tapi di dalam kontrak tidak diatur titik TPS-TPS, hanya disebutkan mengangkut sampah dari sumber sampah dan atau TPS, konsiderannya, Pekanbaru bersih,'' ungkap Iwan.
Iwan juga menjelaskan, bahwasanya, dalam banyak kesempatan, dia juga mengaku telah beberapa kali menegur dan memanggil vandor untuk bisa memperbaiki kinerja.
''Karena, di dalam kontrak itu tupoksinya disebutkan, harus bersih, jadi ya memang harus bersih. Tapi ternyata tidak bersih,'' jelas Iwan yang juga Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru.
Selain itu, Iwan juga menjelaskan bahwa saat ini, banyak sekali angkutan mandiri yang belum terkoneksi dengan transdepo.
Bahkan, sebut Iwan, banyak angkutan mandiri yang membuang sampah di TPS-TPS ilegal atau membuang sampah di luar jam-jam yang telah ditentukan.
Permasalahan terkait persampahan ini, Iwan juga menjelaskan perihal perilaku masyarakat dan mindset masyarakat terkait permasalahan sampah.
Pihaknya, sebut Iwan, sedang melakukan pengkajian bersama para ahli sosiologi untuk membali membangun kepedulian bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk juga sampah.
''Karena memang, semenjak pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru ini dipihakketigakan, mindset masyarakat itu sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka berpikir ini sudah diatur, sudah dibayar, jadi bukan urusan mereka, dan cara berpikir dan perilaku ini yang perlu dipikirkan bersama untuk bisa diterobos.(R04)