PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemko Gelar Forum Konsuptasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2026, Selasa (25/2/2025).
Kegiatan dilaksanakan di Aula Balroom Lantai 6 Gedung Utama Kantor Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, dipimpin Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Zulhelmi Arifin juga Kepala Bappeda Iwa Gemino.
Hadir juga sebagai narasumber, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama yang menyampaikan skema kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Riau.
Dijelaskan Purnama, kebijakan RPJMD tingkat daerah harus mampu diselaraskan sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Dalam hal ini, seperti halnya kebijakan tentang Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang hendaknya bisa dilaksanakan selaras dengan kebijakan di tingkat daerah.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini diikuti unsur tokoh masyarakat, organisasi, akademisi juga kalangan pemerintah seperti pimpinan OPD maupun camat dan lurah.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghimpun sebanyak mungkin masukan dan informasi dari masyarakat terkait rencana kebijakan yang akan disusun oleh Pemko Pekanbaru dalam upaya program kerja tahun 2026 yang akan datang.
Sejumlah masukan disampaikan oleh para tokoh dan akademisi, seperti H. Awaldi Hasibuan dari Kelompok Tani Nelayan Indonesia (KTNA) menyampaikan kesiapan dari para petani dan nelayan untuk mendukung kemandirian pangan baik melalui petani, maupun kelompok wanita tani juga nelayan.
Dia juga menyampaikan usulan tentang pemanfaatan teknologi tepat guna dalam upaya mengatasi permasalahan persampahan, termasuk dengan pemanfaatan potensi sampah yang bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan sebagai pupuk maupun bioenergi, sehingga bisa menekan populasi sampah.
Selain itu, juga ada masukan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Umri Dr Aidil Haris yang mengusulkan tentang perlunya pemerintah memanfaatkan hasil penelitian kampus sebagai sarana untuk mencari solusi terkait kebijakan pemerintah.
Salah satunya, sebut Aidil Haris adalah dengan memanfaatkan hasil penelitian mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah.
''Kita tahu, mahasiswa maupun dosen banyak menghasilkan penelitian-penelitian yang bisa dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah. Namun, hasil penelitian ini masih jarang dimanfaatkan. Di tengah situasi keterbatasan anggaran, kerja sama antara kampus dan pemerintah bisa disinergikan dengan program beasiswa yang bersifat penelitian sesuai dengan tema dan permasalahan yang ingin dicarikan solusinya,'' ungkap Dr. Aidil.
Sementara dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebagaimana disampaikan Dr Zainal Muttaqin mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemko lewat pemanfaatan sarana transportasi umum sebagai upaya mengatasi laju kepadatan jumlah kendaraan bermotor.
''Kita bukan ingin melarang masyarakat membeli kendaraan. Tapi, dengan adanya sarana angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah, dalam waktu panjang juga akan banyak membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan dan sosial ke depannya,'' ungkap akademisi UIR ini.
Salah satu penguatan yang perlu dilakukan oleh Pemko adalah dengan menambah terus ketersediaan sarana angkutan feeder dari sarana angkutan massal yang sudah ada.
Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Zulhelmi Arifin menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan masyarakat dalam mendukung kemajuan Kota Pekanbaru.
Dia juga menjelaskan, apa disampaikan oleh masyarakat ini akan disusun sejalan dengan visi dan misi Pemko Pekanbaru untuk 5 tahun ke depan.(R04)